Suara.com - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) memberikan gelar Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Bapak Pembangunan Desa. Namun gelar itu ditolak langsung oleh Jokowi.
Awalnya, Ketua Umum Apdesi Surtawijaya menyampaikan bahwa kepala desa se-Indonesia telah memberikan gelar tersebut kepada Jokowi dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apdesi di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022).
Kepala desa yang hadir dalam acara tersebut juga kompak menyerukan kata setuju atas pemberian gelar tersebut.
"Hal yang wajar kita berikan saat ini beliau selaku Bapak Pembangunan Desa, setuju?" tanya Surtawijaya.
"Setuju," jawab para kepala desa secara kompak.
Setelah itu, Surtawijaya meminta seluruh kepala desa yang hadir untuk berdiri dan mengangkat satu tangannya ke atas.
"Kalau tidak setuju tidak perlu munafik kepada saya berdiri semua harus setuju," ujarnya.
Surtawijaya lantas mengucap ulang pernyataanya bahwa Apdesi telah memberikan gelar kepada Jokowi sebagai Bapak Pembangunan Desa. Tak lupa, Surtawijaya mengucapkan takbir.
"Terima kasih pak presiden inilah bahwa kami menyatakan bapak Jokowi selaku Bapak Pembangunan Desa. Allahu akbar!" teriaknya seraya diikuti para kepala desa.
Meski begitu, Jokowi tidak lantas menerima gelar tersebut. Ia merasa tidak layak menerima gelar Bapak Pembangunan Desa dari para kepala desa.
"Tadi yang terakhir yang disampaikan mengenai Bapak Pembangunan Desa, yang layak itu bapak, ibu semuanya bukan saya," kata Jokowi saat berpidato.
Menurutnya, yang lebih berhak untuk mendapatkan gelar itu adalah para kepala desa yang sudah bekerja demi wilayahnya masing-masing.
"Karena yang membangun desa itu bapak, ibu semuanya, yang bekerja keras membangun desa bapak, ibu semuanya. Saya itu bagian policy di atas, jadi bapak pembangunannya itu bapak, ibu semuanya," kata Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas