Namun, tahun anggaran ini(2021/22) akan menjadi tahun terakhir operasionalnya.
Saat warga Australia mengajukan pengembalian pajak (Tax Return) pada paruh kedua 2022, ini akan menjadi yang terakhir kalinya Anda mendapatkan manfaat dari keringanan LMITO.
Sekarang, ada spekulasi bahwa pemerintah ingin mempertahankan LMITO setidaknya selama satu tahun lagi, untuk mengurangi tekanan biaya hidup bagi jutaan pembayar pajak di tahun pemilu ini.
Namun, biayanya akan menghabiskan $7 miliar per tahun, jadi pemerintah membuang opsi ini.
Sebagai gantinya, pemerintah berusaha membuat penyesuaian secara politis dengan memberikan pembayaran satu kali kepada hampir semua penerima LMITO, senilai $420.
Pemotongan pajak tahap ketiga
Hal ini yang menimbulkan kontroversi.
Dengan menghapus LMITO setelah tahun anggaran ini, pemerintah telah memutuskan untuk meningkatkan pajak jutaan orang Australia mulai tahun anggaran berikutnya.
Mengapa? Karena warga sudah cukup terbiasa dengan LMITO dalam beberapa tahun terakhir.
Dengan menyingkirkannya, artiya jutaan orang harus menyesuaikan diri tanpa pemotongan pajak.
Baca Juga: Manfaatkan Program Pemerintah, Warga Asal RI Bisa Beli Rumah di Australia
Bagaimana pun, karena jutaan orang akhirnya menyesuaikan diri dengan kehidupan tanpa LMITO, mereka yang berpenghasilan tinggi akan bersiap untuk menerima pemotongan pajak penghasilan yang besar dan permanen.
Mengapa? Karena beberapa tahun yang lalu, pemerintah membuat perubahan UU pajak penghasilan pribadi di masa depan.
Dan masa depan itu telah hampir tiba.
Terhitung mulai 1 Juli 2024, apa yang disebut pemotongan PPh "tahap ketiga" oleh pemerintah akan:
- Meningkatkan pendapatan kelompok 45 persen pembayar pajak teratas mulai dari $180.001 menjadi $200.001
- Menghapus tarif pajak marjinal 37 persen
- Menurunkan tarif pajak marjinal 32,5 persen menjadi 30 persen, sehingga semua penghasilan antara $45.001 dan $200.000 menghadapi tarif pajak marjinal 30 persen.
Menurut Pemerintahan PM Morrison, perubahan ini akan membuat sekitar 95 persen pembayar pajak menghadapi tarif pajak marjinal tidak lebih dari 30 persen mulai tahun 2024/25.
Namun, pemotongan pajak terbesar akan diberikan kepada mereka yang berpenghasilan tertinggi, dan Partai Buruh yang beroposisi telah berkomitmen untuk mempertahankannya.
Berita Terkait
-
Bahas Kereta Listrik, Mahasiswa: Jangan Sampai Cuma Pindah Beban Karbon ke Kementerian Sebelah
-
BUMN Energi Bidik Zero Fatality, Standar Jam Kerja Jadi Sorotan Utama
-
Komisi A DPRD DKI Soroti 'Timing' Modifikasi Cuaca Jakarta: Jangan Sampai Buang Anggaran!
-
Tim Penasihat Hukum Nadiem Makarim: Saksi Jaksa Tidak Punya Fakta, Hanya Opini
-
Pakai Jaket Biru dan Topi Hitam, Wali Kota Madiun Maidi Tiba di KPK Usai Terjaring OTT
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
Pilihan
-
IHSG Tembus Rekor Baru 9.110, Bos BEI Sanjung Menkeu Purbaya
-
7 Rekomendasi HP Baterai Jumbo Paling Murah di Bawah Rp3 Juta, Aman untuk Gaming
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
-
Rupiah Tembus Rp16.955, Menkeu Purbaya: Bukan Karena Isu Wamenkeu ke BI
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
Terkini
-
Daftar Perjalanan Kereta Api Batal Hari Ini, Cek Cara Refund Tiket 100 Persen
-
BGN Klaim Kejadian Gangguan Pencernaan MBG Turun Signifikan Seiring Penambahan SPPG
-
Anti-Tersesat! 6 Fakta Gelang RFID, Syarat Wajib Baru Mendaki Gunung Gede Pangrango
-
Kepala BGN: Anak Hasil Pernikahan Siri dan Putus Sekolah Wajib Dapat MBG
-
Terjaring OTT, Wali Kota Madiun Diduga Terima Suap Berkamuflase Dana CSR
-
Bukan Cuma Bupati Pati Sudewo, KPK Juga Tangkap Camat dan Kepala Desa
-
Kata Dasco soal Usulan Pilkada Via E-Voting: Semua Akan Dikaji, Terutama Keamanannya
-
Viral Menu Kering MBG Disebut Jatah 2 Hari, Kepala SPPG Bekasi: Itu Salah Paham
-
KPK Sita Uang Miliaran dalam OTT Bupati Pati Terkait Jual Beli Jabatan Perangkat Desa
-
Jejak Digital Berbisa! Adian PDIP Unggah Pesan Jokowi untuk Bupati Pati yang Kini Ditangkap KPK