Namun, tahun anggaran ini(2021/22) akan menjadi tahun terakhir operasionalnya.
Saat warga Australia mengajukan pengembalian pajak (Tax Return) pada paruh kedua 2022, ini akan menjadi yang terakhir kalinya Anda mendapatkan manfaat dari keringanan LMITO.
Sekarang, ada spekulasi bahwa pemerintah ingin mempertahankan LMITO setidaknya selama satu tahun lagi, untuk mengurangi tekanan biaya hidup bagi jutaan pembayar pajak di tahun pemilu ini.
Namun, biayanya akan menghabiskan $7 miliar per tahun, jadi pemerintah membuang opsi ini.
Sebagai gantinya, pemerintah berusaha membuat penyesuaian secara politis dengan memberikan pembayaran satu kali kepada hampir semua penerima LMITO, senilai $420.
Pemotongan pajak tahap ketiga
Hal ini yang menimbulkan kontroversi.
Dengan menghapus LMITO setelah tahun anggaran ini, pemerintah telah memutuskan untuk meningkatkan pajak jutaan orang Australia mulai tahun anggaran berikutnya.
Mengapa? Karena warga sudah cukup terbiasa dengan LMITO dalam beberapa tahun terakhir.
Dengan menyingkirkannya, artiya jutaan orang harus menyesuaikan diri tanpa pemotongan pajak.
Baca Juga: Manfaatkan Program Pemerintah, Warga Asal RI Bisa Beli Rumah di Australia
Bagaimana pun, karena jutaan orang akhirnya menyesuaikan diri dengan kehidupan tanpa LMITO, mereka yang berpenghasilan tinggi akan bersiap untuk menerima pemotongan pajak penghasilan yang besar dan permanen.
Mengapa? Karena beberapa tahun yang lalu, pemerintah membuat perubahan UU pajak penghasilan pribadi di masa depan.
Dan masa depan itu telah hampir tiba.
Terhitung mulai 1 Juli 2024, apa yang disebut pemotongan PPh "tahap ketiga" oleh pemerintah akan:
- Meningkatkan pendapatan kelompok 45 persen pembayar pajak teratas mulai dari $180.001 menjadi $200.001
- Menghapus tarif pajak marjinal 37 persen
- Menurunkan tarif pajak marjinal 32,5 persen menjadi 30 persen, sehingga semua penghasilan antara $45.001 dan $200.000 menghadapi tarif pajak marjinal 30 persen.
Menurut Pemerintahan PM Morrison, perubahan ini akan membuat sekitar 95 persen pembayar pajak menghadapi tarif pajak marjinal tidak lebih dari 30 persen mulai tahun 2024/25.
Namun, pemotongan pajak terbesar akan diberikan kepada mereka yang berpenghasilan tertinggi, dan Partai Buruh yang beroposisi telah berkomitmen untuk mempertahankannya.
Menurut The Australia Institute, orang yang berpenghasilan lebih dari $200.000 per tahun akan menikmati pemotongan pajak permanen sebesar $9.075 per tahun.
Penelitiannya menunjukkan rata-rata dirut perusahaan, politisi federal, dan dokter bedah semuanya akan mendapatkan pemotongan pajak maksimum.
Namun, orang yang berpenghasilan kurang dari $45.000 per tahun tidak akan mendapatkan apa pun dari pemotongan pajak tahap ketiga. Mereka yang berpenghasilan menengah akan mendapatkan sedikit.
Ketika LMITO dihapuskan pada akhir tahun anggaran sekarang, akan terlihat banyak orang berpenghasilan rendah dan menengah membayar pajak lebih besar dari sebelumnya.
"Bagaimana bisa disebut masuk akal bila seorang CEO bank, yang berpenghasilan $5,2 juta per tahun, akan diberikan pemotongan pajak $9.000, sementara seseorang yang bekerja di panti jompo tidak menerima apa-apa?" ujar ekonom Institut Australia Richard Denniss.
Cukai bahan bakardipotong 50 persen, selama enam bulan
Terakhir, ada pemotongan cukai bahan bakar yang banyak dibicarakan.
Para pengendara kendaraan bermotor saat ini membayar cukai senilai 44,2 sen untuk setiap liter bensin atau solar yang mereka beli.
Melalui RAPBN kali ini, pemerintah memotong cukai itu setengahnya, menjadi 22,1 sen. Pemotongan ini akan dipertahankan selama enam bulan ke depan.
Bendahara Negara Josh Frydenberg mengatakan pemotongan ini akan terasa di pompa bensin dalam dua minggu ke depan.
"Selama enam bulan ke depan, orang Australia akan menghemat 22 sen per liter setiap kali mereka mengisi bensin," katanya.
Pemerintah memastikan badan pengawas persaingan, ACCC, akan mengawasi SPBU untuk memastikan mereka menetapkan harga sesuai tarif cukai yang lebih rendah.
Diproduksi oleh Farid Ibrahim dari artikel ABC News untuk ABC Indonesia.
Berita Terkait
-
Delapan Bulan Pasca Bencana, Ratusan Siswa SD di Aceh Masih Belajar Darurat
-
Shepreneur Learning Series bantu wirausaha perempuan tingkatkan daya saing usaha
-
Rayakan Usia ke-13, inDrive Fokus Tingkatkan Kesejahteraan Pengemudi
-
Kompak Desak Bongkar Orang Kuat di Balik Skandal Eks Jampidsus, Singgung Jejak Kasus Kakap di NTT
-
JMTC Jadi Percontohan Command Center Tol, Danantara Apresiasi Transformasi Digital Jasa Marga
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga
-
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru TPPU Eks Jampidsus Febrie Adriansyah