Suara.com - Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengomentari manuver Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) versi Surtawijaya yang mendukung Presiden Joko Widodo menjabat tiga periode. Refly memperingatkan gerakan tersebut berbahaya bagi Indonesia jika tidak dihentikan. Sebab, model mobilisasi itu rawan berbenturan dengan kelompok masyarakat yang menolak wacana tiga periode atau pengunduran pemilu.
Refly turut mengungkap kemungkinan asal mula wacana masa jabatan presiden tiga periode muncul. Refly menduga pihak Istana berperan besar dalam hal tersebut.
“Kenapa wacana tiga periode ini muncul? Ya sederhana, karena istana mau bermain api,” ucap Refly Harun dalam akun YouTubenya. Analisis itu disampaikannya lantaran Istana dan Presiden Jokowi sejauh ini terkesan membiarkan wacana liar itu terus berembus.
Refly menyayangkan Presiden maupun lingkarannya tidak tegas dalam menolak wacana masa jabatan kepala negara tiga periode yang jelas berlawanan dengan konstitusi. Ketiadaan sikap tegas membuat upaya-upaya deklarasi Jokowi tiga periode berpotensi meluas. Apdesi sendiri sempat hendak menyuarakan hal itu pada Silaturahmi Nasional Desa 2022 sebelum akhirnya dilarang Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Refly pun menyindir Apdesi yang tidak sekalian mendeklarasikan masa jabatan Presiden Jokowi untuk seumur hidup.
“Kenapa ya harus dipaksakan deklarasi seperti ini? Kenapa tidak sekalian saja deklarasi seumur hidup?” ujar Refly sambil tertawa.
Refly lantas melanjutkan dengan membaca berita dari salah satu media. Dalam berita itu, Menteri Luhut disebut tidak memiliki keterlibatan dengan manuver tersebut. Refly sendiri menilai hal tersebut sebagai omong kosong. Walau begitu, ia tetap menghormati aspirasi orang lain.
“Omong kosong ya, rasanya. Karena yang seperti ini kan biasanya menangkap momen juga,” kata Refly.
Sebelumnya Ketua Apdesi, Surtawijaya, mengatakan, pihaknya mendukung Jokowi melanjutkan jabatannya karena semua tuntutan mereka telah dikabulkan. Apdesi berencana mendeklarasikan dukungan terhadap Jokowi tiga periode usai Idul Fitri. Pernyataan itu langsung dibantah Arifin Abdul Majid yang mengaku Ketua Apdesi yang sah. Arifin meminta pihak-pihak tertentu tidak membawa Apdesi untuk kepentingan pribadi maupun politik praktis.
Kontributor : Alan Aliarcham
Baca Juga: Profil Surtawijaya, Ketum DPP Apdesi yang Serukan Jokowi Tiga Periode
Berita Terkait
-
Sertijab Menpora, Dito Ariotedjo Mendadak Tanya Roy Suryo: Ijazah Erick Thohir Aman?
-
Pengamat: Reshuffle Prabowo Tepis Bayang-bayang Jokowi dan Kirim Pesan ke PDIP
-
Rismon Bongkar Lagi Keganjilan Ijazah Jokowi, Foto Satu-satunya Berkacamata di Indonesia
-
Absennya PDIP di Kabinet Disebut Ada Strategi Prabowo di Baliknya, Lepas Bayang-bayang Jokowi?
-
Satire Berkelas Wisudawan Rayakan Kelulusan Sambil Pegang Ijazah: Jokowi Mana Bisa Gini
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
-
Menkeu Purbaya Klaim Gugatan Tutut Soeharto Sudah Dicabut, Tapi Perkara Masih Aktif
-
Kepsek Roni Ardiansyah Akhirnya Kembali ke Sekolah, Disambut Tangis Haru Ratusan Siswa
Terkini
-
Diminta DPR Tambah Bansos Sembako, Menkeu Purbaya Langsung Sanggupi: APBN Cukup!
-
Terdakwa Tabrak Lari Dituntut Ringan, Anak Korban Ngamuk: Saya Bakal Kirim Surat ke Presiden Prabowo
-
Copot Kepala Sekolah Karena Disiplinkan Anaknya, Kemendagri Periksa Wali Kota Prabumulih
-
Pengumuman PPPK Paruh Waktu Kementerian Agama 2025, Ini Syarat dan Aturannya!
-
Terungkap! Utang BLBI Jadi Biang Kerok, Ini Perkara yang Bikin Tutut Soeharto Gugat Menkeu Purbaya
-
Selesai! Tutut Soeharto Cabut Gugatan, Menkeu Purbaya Ungkap Pesan Akrab: Beliau Kirim Salam
-
Kejagung Tunggu Red Notice Interpol untuk Jurist Tan, Buron Kasus Korupsi Kemendikbudristek
-
Selain Memburu Riza Chalid, Kejagung Telusuri Aset Saudagar Minyak untuk Kembalikan Kerugian Negara
-
Skandal Korupsi EDC Rp700 Miliar Seret Petinggi Bank: Apa Peran Indra Utoyo, Eks Bos Allo Bank?
-
Daftar Instansi yang Membuka Lowongan PPPK Paruh Waktu 2025, Berikut Jadwal dan Alurnya