Suara.com - Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) tengah menjadi sorotan setelah menyerukan agar Presiden Joko Widodo menjabat selama tiga periode. Seruan ini awalnya diteriakkan oleh Ketua Umum DPP Apdesi, Surtawijaya di Istora Senayan, Selasa (29/3/2022).
Surtawijaya mengklaim dukungan itu merupakan bentuk aspirasi kepala desa yang merasa terbantu dengan pemerintahan Jokowi. Ia bahkan mengatakan pihaknya akan mendeklarasikan dukungan Jokowi tiga periode setelah Idul Fitri 2022.
Hal ini tentu membuat sosok Surtawijaya ikut menjadi sorotan. Berikut merupakan profil dari pria yang disebut sebagai Ketum DPP Apdesi tersebut.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Surtawijaya merupakan Kepala Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Informasi ini diperoleh dari tangerangkab.go.id dan babakanasem.desa.id.
Surta menjabat sebagai Kepala Desa Babakan Asem periode 2019-2025. Ia juga disebut sebagai orang Banten pertama yang terpilih menjadi Ketua Umum DPP Apdesi periode 2021-2026.
Surta terpilih berdasarkan aklamasi, di mana sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai Ketua APDESI Kabupaten Tangerang dan Ketua Apdesi Provinsi Banten. Sampai akhirnya ia kini menjabat sebagai Ketua Umum DPP APDESI.
Saat terpilih sebagai Ketua Umum DPP Apdesi, Surta mengucap syukurnya. Ia juga berjanji untuk berkontribusi dalam memberikan pemikiran bagi organisasinya.
"Ini memang bukan tugas ringan. Insya Allah Apdesi akan memberikan kontribusi pemikiran dan tenaganya untuk kemajuan bangsa dan negara," katanya dilansir dari laman tangerangkab.go.id.
Bersama jajarannya, Surta berjanji akan segera melakukan konsolidasi organisasi. Hal ini dilakukan agar mesin oganisasi bisa langsung bergerak untuk melakukan konsolidasi hingga kepengurusan tingkat kecamatan seluruh Indonesia.
Sosoknya kini menjadi sorotan setelah menyerukan dukungan 3 periode untuk Presiden Jokowi. Dalam pengakuannya, Surtawijaya membeberkan jika dirinya ditegur Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut melarangnya untuk berbicara seperti itu lagi. Bahkan, Presiden Jokowi juga disebut tidak merespons seruannya untuk menambah masa jabatan presiden hingga 3 periode.
"Enggak ada. oh Dia (Luhut) ngelarang malah. ketemu aja dilarang. (Luhut bilang) Kamu jangan cerita-cerita begitu. Udah saya enggak berani ngomong. Tadi saya sudah mau teriak 3 periode, dilarang semua," kata Surtawijaya di Senayan, Selasa (29/3/2022).
Presiden Jokowi memang tak merespon dukungan dari para kepala desa itu. Pun dengan para menteri terkait yang hadir, juga sudah melarang para kades agar tidak menggaungkan isu 3 periode dalam pertemuan tersebut.
Berita Terkait
-
Tak Kunjung Dapat Kepastian Dikirim ke Negara Ketiga, Pengungsi Afghanistan Mohon Bantuan Presiden Jokowi
-
Heboh APDESI Deklarasikan Jokowi Tiga Periode, Junimart PDIP: Kades Dilarang Berpolitik Dalam Bentuk Apapun
-
Jokowi Wanti-wanti Soal Wacana Presiden 3 Periode: Semua Pihak Harus Taat Konstitusi
-
Jokowi Minta Aturan Mudik Jangan Dibandingkan dengan MotoGP, Warganet: Bukannya Sama-Sama Mengundang Massa, Pak?
-
Akui Dulu Dukung Jokowi, Kill the DJ Serukan Lawan Presiden 3 Periode
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri