Panglima TNI Bolehkan Keturunan PKI Jadi Prajurit, Komnas HAM Angkat Topi: Mesti Diperlakukan Sama Tanpa Diskriminasi

Suara.com - Keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengubah aturan seleksi penerimaan calon prajurit TNI dengan membolehkan keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) mendaftar diapresiasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, tidak ada dasar hukum untuk melarang keturunan atau anak cucu eks Anggota PKI menjadi bagian dari TNI. 

“Saya sangat mengapresiasi kebijakan Panglima TNI, karena selain tidak ada dasar hukumnya menghalangi anak-anak keturunan PKI (juga DI/TII, PRRI Permesta dan lain-lain),” kata Taufan saat dihubungi Suara.com pada Kamis (31/3/2022). 

Kata dia, langkah yang diambil oleh Andika sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. 

“Di mana setiap orang tanpa kecuali mesti diperlakukan sama tanpa diskriminasi,” ujarnya. 

Bahkan, kata Taufan, hal itu  sejalan dengan konstitusi Indonesia. 

“Kita juga sudah menjelaskan itu terkait hak asasi manusia, hak setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan atau berpartisipasi dalam pemerintahan, politik dan lain-lai. Saya angkat topi untuk  keberanian beliau,” ujarnya.

Seperti diketahui, Andika mengubah aturan seleksi penerimaan calon prajurit TNI. Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat penerimaan Taruna Akademi TNI, Perwira Prajurit Karier TNI, Bintara Prajurit Karier TNI dan Tamtama Prajurit Karier TNI Tahun Anggaran 2022.

Awalnya, Andika bertanya kepada Direktur D BAIS TNI Kolonel A Dwiyanto soal aturan yang tercantum pada nomor 4.

Baca Juga: Keturunan PKI Boleh Jadi Prajurit TNI, Legislator Demokrat: Sudah Seharusnya Rekrutmen Tak Melihat Lagi Latar Belakang

"Oke nomor 4 yang mau dinilai apa? Kalau dia ada keturunan dari apa," tanya Andika dikutip melalui YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa.

"Pelaku kejadian tahun 65-66," jawab Kolonel A Dwiyanto.

"Itu berarti gagal, bentuknya apa itu? Dasar hukumnya apa?" timpal Andika.

"Izin TAP MPRS Nomor 25," jawab Kolonel A Dwiyanto.

"Oke sebutkan apa yang dilarang TAP MPRS," pinta Andika.

Kolonel A Dwiyanto lantas menjelaskan yang dilarang dalam aturan TAP MPRS ialah ajaran komunisme, organisasi komunis maupun organisasi underbow dari komunis tahun 1965. Andika lantas memintanya untuk membuka kembali isi dari TAP MPRS.