Suara.com - Memasuki bulan suci Ramadhan, sejumlah barang-barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan, termasuk bensin dan tarif pajak pertambahan nilai (PPN).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta, pemerintah mampu menangani persoalan mendasar terkait kenaikan harga-harga bahan pokok tersebut.
Ia berharap, pemerintah bisa memberikan intervensi terhadap kenaikan-kenaikan harga bahan pokok, misalnya dengan melakukan operasi pasar.
Selain itu, Muzani menyatakan, sektor pasar juga harus dipenuhi produk-produk yang dihasilkan dari para petani lokal.
"Kita harus memanfaatkan keterampilan para petani kita. Sumber-sumber makanan yang dihasilkan para petani mulai dari beras, sayur mayur, buah harus bisa menjadi keberkahan bagi makanan kita sehari-hari," kata Muzani kepada wartawan, Jumat (1/4/2022).
"Caranya dengan tidak memasukan bahan atau barang impor ke pasar. Sehingga itu menjadi keberkahan bagi kita semua, termasuk peningkatan kesejahteraan para petani."
Kendati begitu, Muzani mengingatkan agar masyarakat bersabar dalam menghadapi persoalan kenaikan harga-harga bahan pokok ini. Sehingga semangat dan keimanan umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa tidak terganggu.
"Kita menghadapi kenyataan bahwa harga-harga sembako naik. Minyak goreng, daging, beras, cabai, gula, terigu, kedelai, sampai bensin dan PPN juga naik," tuturnya.
"Kenaikan harga-harga ini di satu sisi sebagai tanda atau dampak dari bangkitnya geliat ekonomi kita pasca pandemi. Tapi di sisi lain, ini juga dampak dari adanya perang antara Rusia-Ukraina."
Baca Juga: Siap-siap! Pemerintah akan Gelontorkan BLT Minyak Goreng ke Masyarakat dan Para PKL
"Beban pengeluaran dari kenaikan itu tentu saja berat dan ini dapat mengganggu kekhusuan kita dalam menjalankan ibadah puasa, karena ekonomi belum sepenuhnya pulih. Tapi kami percaya kesabaran kita dalam menghadapi persoalan ini, termasuk ekonomi, tidak akan mengganggu kita dalam menjalankan ibadah puasa," sambungnya.
Adapun di sisi lain, Muzani berharap masyarakat bisa menjaga kerukunan antar umat beragama. Selain itu juga ia berharap nilai-nilai toleransi dalam bersosialisasi di setiap lapisan masyarakat bisa dijaga.
"Indonesia adalah negara besar. Tolerenasi antar umat beragama telah menjadi keniscayaan dalam berbangsa dan bernegara sejak dulu hingga sekarang. Keberagaman sudah menjadi budaya yang mengakar bagi Indonesia."
"Apabila bulan suci Ramadhan bisa kita jalankan dengan kekhusuan, itu telah menjadi bukti kita telah menjadi bangsa yang toleran," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Bus TransJakarta Hantam Tiang PJU di Kolong Tol Tanjung Barat, Satu Penumpang Terluka!
-
El Clasico Legenda Bakal Hadir di GBK, Pramono Anung: Persembahan Spesial 500 Tahun Jakarta
-
Jakarta Dikepung Banjir, Ini 5 Cara Pantau Kondisi Jalan dan Genangan Secara Real-Time
-
Superflu vs Flu Biasa: Perlu Panik atau Cukup Waspada?
-
BNI Pertegas Dukungan Sekolah Rakyat untuk Perluas Pemerataan Pendidikan Nasional
-
Tutup Rakernas I 2026, PDIP Umumkan 21 Rekomendasi Eksternal
-
Banjir Rendam Jakarta, Lebih dari Seribu Warga Terpaksa Mengungsi
-
Hujan Deras Rendam 59 RT di Jakarta, Banjir di Pejaten Timur Capai Satu Meter
-
Arahan Megawati ke Kader PDIP: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Data, Bukan Emosi
-
Sikap Politik PDIP: Megawati Deklarasikan Jadi 'Kekuatan Penyeimbang', Bukan Oposisi