Perusahaan tersebut menolak tuduhan yang menyebutkan mereka memasok materi untuk pembuatan tank Rusia.
Para miliarder Rusia dan sejenisnya ini tidak hanya menjadi favorit Pemerintahan Rusia.
Tapi mereka juga telah diperlakukan seperti raja oleh Pemerintah Inggris selama puluhan tahun terakhir.
'Visa emas' membuka pintu masuk uang
Masuknya uang dari Rusia dalam jumlah besar ke London dimulai sejak skema "visa emas" diperkenalkan di Inggris tahun 1994.
Sistem tersebut mengizinkan orang-orang terkaya Rusia dan dari belahan dunia lainnya untuk datang ke Inggris. Syaratnya adalah jika mereka memiliki rekening bank Inggris dan dapat menginvestasi uang minimal $3,5 juta di Inggris.
Bulan lalu, anggota parlemen Inggris, Chris Bryant secara terang-terangan mengkritik agar skema tersebut segera dihentikan.
"Jika Anda dapat menunjukkan bahwa Anda memiliki £2 juta (Rp5 miliar) atau £5 juta (Rp10 miliar) atau £10 juta (Rp252 miliar) untuk diinvestasikan, Anda tidak harus membuktikan dari mana uang tersebut berasal," katanya.
"Anda tidak harus membuktikan bahwa Anda benar-benar sudah berinvestasi di Inggris. Dan menurut saya terlalu banyak orang sudah dibutakan oleh uang."
Sekitar 2.500 warga Rusia telah diberikan "visa emas", termasuk salah satunya Roman Abramovich.
Baca Juga: Wagner, Tentara Bayaran Asal Rusia Mengapa Terkenal Kejam?
Tom Keatinge dari lembaga RUSI mengatakan warga Rusia yang pindah ke Inggris tidak hanya membeli properti.
"Uang tersebut juga diberikan kepada komunitas, untuk mendukung acara kebudayaan, organisasi akademis, dan juga diberikan pada partai konservatif [dalam bentuk donasi]," katanya.
"Ini bukan hanya isu kejahatan untuk Inggris, tapi juga sudah menjadi masalah keamanan nasional karena uang ini sengaja dicari untuk memengaruhi Inggris dari dalam."
Usaha Inggris perbaiki masalah uang Rusia
Tom sudah memperingatkan Pemerintah Inggris sejak tahun 2014 soal bahaya dari banyaknya uang Rusia yang masuk ke London.
Baru sekarang, setelah Presiden Putin menyatakan perang di Ukraina, Pemerintah Inggris menyelidiki orang-orang kaya asal Rusia.
Maret lalu, majelis rendah di parlemen Inggris meloloskan rancangan undang-undang untuk menghentikan sistem yang mengizinkan miliarder membeli properti melalui perusahaan luar negeri dan menyembunyikan aset mereka.
Berita Terkait
-
Cek di Sini, BEI Buka Lagi Perdagangan 8 Emiten Usai Digembok
-
Berapa Biaya Perawatan Xpander dan Xpander Cross Dalam 100.000 Km Pertama?
-
Indonesia Siapkan Perpres Kepatuhan HAM untuk Perusahaan, Bakal Jadi yang Pertama di ASEAN
-
Dibalik Skandal Kuota Haji: Ketika Aturan Dibengkokkan dan Ibadah Masuk Meja Transaksi
-
Catatan Cedera Layvin Kurzawa Mengkhawatirkan, Jadi Tanda Bahaya untuk Persib
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
Pilihan
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
Terkini
-
Terpilih Jadi Ketum Partai Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid Mundur dari Komisaris Jakpro
-
Bukan Virus Baru, Ini 7 Hal yang Perlu Diketahui tentang Super Flu di Indonesia
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Cs: Pemeriksaan Tersangka Dugaan Fitnah Ijazah Jokowi Pakai SOP Solo!
-
Pedagang Daging Jabodetabek Ancam Mogok Massal, Pramono Anung: Saya Yakin Tetap Berjualan
-
Usai Tetapkan Sudewo Jadi Tersangka Kasus DJKA, KPK Dalami Keterlibatan Anggota Komisi V DPR Lain
-
Polri Resmikan Direktorat PPA-PPO di 11 Polda dan 22 Polres, Arifah Singgung Ancaman Child Grooming
-
Misteri Penjemputan Kajari Sampang ke Jakarta: Kejagung Bantah OTT, Singgung Penyalahgunaan Wewenang
-
Truk Terbalik di Jalur Pantura Karawang, Lubang Jalan Picu Kemacetan Panjang
-
BW Semprot Wacana Pilkada Lewat DPRD: Biaya 37 T Mahal, Makan Gratis 268 T Dianggap Penting
-
Jakarta 'Diteror' Hujan, Pemprov DKI Terapkan Dua Kali Modifikasi Cuaca