Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan akan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng ke masyarakat. Hal ini rupanya ditanggapi dengan menohok oleh salah satu partai oposisi, PKS.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, BLT minyak goreng yang dibagikan Pemerintah Indonesia ini senilai Rp 300 ribu untuk setiap penerima.
Rencana pembagian BLT minyak goreng itu sendiri mendapatkan tanggapan dari anggota Fraksi PKS Amin Ak. Ia mengatakan BLT minyak goreng memang dibutuhkan masyarakat sekarang ini.
Namun, ia juga mengkritik tegas pemerintah karena dinilai tidak bisa memberantas mafia minyak goreng. Menurutnya, mengendalikan dan menertibkan praktik mafia dalam tata niaga minyak goreng jauh lebih penting ketimbang BLT.
"Kesulitan rakyat timbul karena ketidaktegasan pemerintah menertibkan para pemain kartel minyak goreng," kata Amin di Jakarta, Selasa (5/4/2022).
Amin menilai kebijakan pembagian BLT minyak goreng memang membuat pemerintah seakan memihak pada rakyat. Tetapi pada kenyataannya, baik negara dan rakyat sudah dirugikan oleh aksi minyak goreng.
Pasalnya, alokasi dana APBN yang digunakan untuk pembagian BLT pada akhirnya juga akan dinikmati oleh kartel minyak goreng.
Amin mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, dana BLT minyak goreng ini diambil dari anggaran Bansos dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak Covid-19.
“Dana ini difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin akibat tekanan kenaikan harga sejumlah bahan pokok dan penanganan kemiskinan ekstrem,” jelas AMin.
Meski sadar dana itu memang disiapkan untuk rakyat, namun Amin tetap mengkritik pemerintah karena tidak tegas terhadap mafia minyak goreng.
Pasalnya, dana itu seharusnya bisa digunakan untuk penanggulangan kemiskinan, alih-alih tersedot untuk BLT minyak goreng.
Kondisi itu tentu sangat disayangkan, mengingat masyarakat tidak cuma menghadapi kenaikan harga minyak goreng, tetapi juga harga bahan pokok lainnya.
Berita Terkait
-
Nilai Larangan Jokowi ke Kabinet Logis dan Rasional, Gerindra Harap Tak Ada lagi Menteri Sibuk Urusi Isu Tunda Pemilu
-
Harga Pertamax Naik, Jokowi: Situasinya Memang Tidak Memungkinkan
-
Presiden Minta Menteri Setop Bicara Penundaan Pemilu, Joman: Jokowi Dikelilingi Oligarki Tapi Tetap Lugas Menolak
-
Kapan BLT Minyak Goreng Disalurkan? Jokowi Beri Jawaban Pasti
-
Sambut Ramadhan, Ini Deretan Bantuan dari Pemerintah 2022, Terbaru Ada BSU untuk Pekerja
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka