Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan akan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng ke masyarakat. Hal ini rupanya ditanggapi dengan menohok oleh salah satu partai oposisi, PKS.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, BLT minyak goreng yang dibagikan Pemerintah Indonesia ini senilai Rp 300 ribu untuk setiap penerima.
Rencana pembagian BLT minyak goreng itu sendiri mendapatkan tanggapan dari anggota Fraksi PKS Amin Ak. Ia mengatakan BLT minyak goreng memang dibutuhkan masyarakat sekarang ini.
Namun, ia juga mengkritik tegas pemerintah karena dinilai tidak bisa memberantas mafia minyak goreng. Menurutnya, mengendalikan dan menertibkan praktik mafia dalam tata niaga minyak goreng jauh lebih penting ketimbang BLT.
"Kesulitan rakyat timbul karena ketidaktegasan pemerintah menertibkan para pemain kartel minyak goreng," kata Amin di Jakarta, Selasa (5/4/2022).
Amin menilai kebijakan pembagian BLT minyak goreng memang membuat pemerintah seakan memihak pada rakyat. Tetapi pada kenyataannya, baik negara dan rakyat sudah dirugikan oleh aksi minyak goreng.
Pasalnya, alokasi dana APBN yang digunakan untuk pembagian BLT pada akhirnya juga akan dinikmati oleh kartel minyak goreng.
Amin mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, dana BLT minyak goreng ini diambil dari anggaran Bansos dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak Covid-19.
“Dana ini difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin akibat tekanan kenaikan harga sejumlah bahan pokok dan penanganan kemiskinan ekstrem,” jelas AMin.
Meski sadar dana itu memang disiapkan untuk rakyat, namun Amin tetap mengkritik pemerintah karena tidak tegas terhadap mafia minyak goreng.
Pasalnya, dana itu seharusnya bisa digunakan untuk penanggulangan kemiskinan, alih-alih tersedot untuk BLT minyak goreng.
Kondisi itu tentu sangat disayangkan, mengingat masyarakat tidak cuma menghadapi kenaikan harga minyak goreng, tetapi juga harga bahan pokok lainnya.
Berita Terkait
-
Nilai Larangan Jokowi ke Kabinet Logis dan Rasional, Gerindra Harap Tak Ada lagi Menteri Sibuk Urusi Isu Tunda Pemilu
-
Harga Pertamax Naik, Jokowi: Situasinya Memang Tidak Memungkinkan
-
Presiden Minta Menteri Setop Bicara Penundaan Pemilu, Joman: Jokowi Dikelilingi Oligarki Tapi Tetap Lugas Menolak
-
Kapan BLT Minyak Goreng Disalurkan? Jokowi Beri Jawaban Pasti
-
Sambut Ramadhan, Ini Deretan Bantuan dari Pemerintah 2022, Terbaru Ada BSU untuk Pekerja
Terpopuler
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- 7 HP Samsung Seri A Turun Harga hingga Rp 1 Jutaan, Mana yang Paling Worth It?
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak
-
Diperiksa KPK Soal Korupsi Haji, Gus Yaqut Pilih Irit Bicara: Tanya Penyidik
-
Buka-bukaan Kerry Riza di Sidang: Terminal OTM Hentikan Ketergantungan Pasokan BBM dari Singapura
-
MBG Dinilai Efektif sebagai Instrumen Pengendali Harga
-
Ultimatum Keras Prabowo: Pejabat Tak Setia ke Rakyat Silakan Berhenti, Kita Copot!
-
Legislator DPR: YouTuber Ferry Irwandi Layak Diapresiasi Negara Lewat BPIP
-
Racun Sianida Akhiri Pertemanan, Mahasiswa di Jambi Divonis 17 Tahun Penjara
-
Ramai Narasi Perpol Lawan Putusan MK, Dinilai Tendensius dan Tak Berdasar
-
Jurus Prabowo Setop Wisata Bencana: Siapa Pejabat yang Disentil dan Mengapa Ini Terjadi?