Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin bakal membuat laporan ke Bareskrim Polri pada Kamis (7/4/2022) esok. Laporan itu berkaitan dengan pemalsuan surat pengajuan sumbangan Rp800 juta yang ditujukan kepada Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis.
Selain mencatut nama Ngabalin, dalam surat itu juga tertera kop surat Kantor Staf Presiden (KSP). Adapun tujuan dari pengiriman surat itu ialah untuk meminta uang sumbangan kegiatan santuan anak yatim piatu yang digelar oleh KSP.
"Langkah-langkah berikutnya saya minta pak Ngabalin agar bisa membersihkan kantor KSP dari berbagai tipu daya, penipuan dan pada akhirnya masyarakat dirugikan maka besok (Kamis) pagi pak Ngabalin akan melaporkan ke Bareskrim untuk ditindaklanjuti," kata Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (6/4/2022).
Dalam kesempatan yang sama, Moeldoko juga menegaskan kalau seluruh anggaran kegiatan KSP itu berasal dari APBN, bukan dari sumbangan seperti yang dijelaskan dalam surat palsu tersebut.
"Kalau ada yang minta di luar itu saya pastikan penipuan," ujarnya.
Moeldoko juga mewanti-wanti masyarakat untuk tidak langsung percaya apabila mendapatkan surat-surat yang mencatut nama KSP maupun stafnya.
Apabila ada yang menemukan surat serupa, Moeldoko meminta supaya untuk segera mengonfirmasi ke KSP.
“Saya ingatkan pada masyarakat, kalau ada yang mengaku-ngaku seperti itu jangan segan-segan dikonfirmasi ke Kantor Staf Presiden dulu agar kita bisa klarifikasi. Saya takut tujuannya untuk memperkaya diri dan merusak nama Kantor Staf Presiden,” tuturnya.
“Saya pastikan, seluruh kegiatan KSP dibiayai oleh APBN. Jadi jika ada yang ngaku-ngaku dan minta macam-macam, tangkap saja!,” tegasnya.
Baca Juga: Moeldoko: Kalau Ada yang Bicara Presiden Tiga Periode, Jangan Libatkan Pemerintah!
Berita Terkait
-
Nama KSP dan Ngabalin Dicatut dalam Surat Minta Sumbangan Rp 800 Juta ke Wali Kota Cirebon, Moeldoko: Itu Tidak Benar!
-
Moeldoko: Kalau Ada yang Bicara Presiden Tiga Periode, Jangan Libatkan Pemerintah!
-
Klaim Pemerintah Tak Pernah Gelindingkan Isu Jokowi Tiga Periode, Moeldoko: No, Never!
-
Minta Isu Jokowi 3 Periode dan Penundaan Pemilu Dihentikan, Moeldoko: Jangan jadi Bahan Gorengan!
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok