Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin bakal membuat laporan ke Bareskrim Polri pada Kamis (7/4/2022) esok. Laporan itu berkaitan dengan pemalsuan surat pengajuan sumbangan Rp800 juta yang ditujukan kepada Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis.
Selain mencatut nama Ngabalin, dalam surat itu juga tertera kop surat Kantor Staf Presiden (KSP). Adapun tujuan dari pengiriman surat itu ialah untuk meminta uang sumbangan kegiatan santuan anak yatim piatu yang digelar oleh KSP.
"Langkah-langkah berikutnya saya minta pak Ngabalin agar bisa membersihkan kantor KSP dari berbagai tipu daya, penipuan dan pada akhirnya masyarakat dirugikan maka besok (Kamis) pagi pak Ngabalin akan melaporkan ke Bareskrim untuk ditindaklanjuti," kata Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (6/4/2022).
Dalam kesempatan yang sama, Moeldoko juga menegaskan kalau seluruh anggaran kegiatan KSP itu berasal dari APBN, bukan dari sumbangan seperti yang dijelaskan dalam surat palsu tersebut.
"Kalau ada yang minta di luar itu saya pastikan penipuan," ujarnya.
Moeldoko juga mewanti-wanti masyarakat untuk tidak langsung percaya apabila mendapatkan surat-surat yang mencatut nama KSP maupun stafnya.
Apabila ada yang menemukan surat serupa, Moeldoko meminta supaya untuk segera mengonfirmasi ke KSP.
“Saya ingatkan pada masyarakat, kalau ada yang mengaku-ngaku seperti itu jangan segan-segan dikonfirmasi ke Kantor Staf Presiden dulu agar kita bisa klarifikasi. Saya takut tujuannya untuk memperkaya diri dan merusak nama Kantor Staf Presiden,” tuturnya.
“Saya pastikan, seluruh kegiatan KSP dibiayai oleh APBN. Jadi jika ada yang ngaku-ngaku dan minta macam-macam, tangkap saja!,” tegasnya.
Baca Juga: Moeldoko: Kalau Ada yang Bicara Presiden Tiga Periode, Jangan Libatkan Pemerintah!
Berita Terkait
-
Nama KSP dan Ngabalin Dicatut dalam Surat Minta Sumbangan Rp 800 Juta ke Wali Kota Cirebon, Moeldoko: Itu Tidak Benar!
-
Moeldoko: Kalau Ada yang Bicara Presiden Tiga Periode, Jangan Libatkan Pemerintah!
-
Klaim Pemerintah Tak Pernah Gelindingkan Isu Jokowi Tiga Periode, Moeldoko: No, Never!
-
Minta Isu Jokowi 3 Periode dan Penundaan Pemilu Dihentikan, Moeldoko: Jangan jadi Bahan Gorengan!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO