Suara.com - Kepala Staf Presiden Moeldoko tampak gerah dengan isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi tiga periode yang terus bergulir di tengah masyarakat.
Ia menegaskan kalau pemerintah tidak pernah membicarakan soal perpanjangan masa presiden apalagi diupayakan melalui amandemen UUD 1945.
Moeldoko ingin nama pemerintah tidak terus dilibatkan dengan pihak-pihak yang kerap menyuarakan soal perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
"Kalau itu persoalan bergelinding jangan melibatkan pemerintah. Kalau itu bergelinding di DPR itu urusan DPR. Pemerintah tidak pernah membicarakan sedikit pun tentang periode lah tentang perpanjangan lah no, never, sama sekali tidak ada," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (6/4/2022).
Justru Moeldoko menegaskan kalau sikap pemerintah sudah jelas di mana Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak ingin ada satu pun jajarannya yang terus menanggapi isu perpanjangan masa jabat presiden maupun penundaan pemilu.
Ia mengatakan kalau saat ini pemerintah tengah fokus mengatasi berbagai dampak akibat bergejolaknya ekonomi global serta adanya perang Rusia-Ukraina.
"Itu lebih diperlukan daripada berbicara soal (tiga periode) itu dan masyarakat sekarang menghadapi dampak Covid-19, masih terjadi dampak perang terjadi."
Berita Terkait
-
Larang Menteri Koar-koar, PKB: Semoga Perintah Jokowi jadi Batu Nisan yang Kubur Wacana Tunda Pemilu dan Isu 3 Periode
-
Ada Menteri Dukung Presiden 3 Periode, Ketua JoMan: Jokowi Harus Dijaga dari Pemikiran Jahat
-
Minta Isu Jokowi 3 Periode dan Penundaan Pemilu Dihentikan, Moeldoko: Jangan jadi Bahan Gorengan!
-
PKB: Perintah Presiden Tak Cuma Larang Kabinet Bicara, Tapi Minta Menteri Tak Lagi Bermanuver Tunda Pemilu
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Geger Temuan PPATK, Rp992 Triliun Perputaran Duit Tambang Emas Ilegal, Siapa 'King Maker'-nya?
-
Pigai Akui Uang Pribadi Terkuras karena Kementerian HAM Tak Punya Anggaran Bansos
-
Saksi Ungkap Ada Uang Nonteknis dan Uang Apresiasi dalam Pengurusan Sertifikasi K3 di Kemnaker
-
Pedagang Kota Tua Terpaksa 'Ngungsi' Imbas Syuting Film Lisa BLACKPINK: Uang Kompensasi Nggak Cukup!
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri