Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pernyataan untuk para menterinya. Hal tersebut diungkapkan dalam sidang kabinet di Istana Negara pada Selasa (5/4/2022).
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Jokowi meminta agar menterinya lebih memiliki sense of crisis kepada masyarakat.
Jokowi menjelaskan, para menteri harus mampu memberkan penjelasan kepada masyarakat mengenai apa yang terjadi di dunia saat ini.
"Sekali lagi jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit, sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis dan kenaikan inflasi," kata Jokowi, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Rabu (6/4/2022).
Lebih lanjut, Jokowi kemudian menyinggung soal polemik wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan.
Jokowi memberikan pesan kepada menteri agar tak menimbulkan polemik di masyarakat.
Para menteri diminta untuk fokus bekerja dan menyingkirkan hal lain seperti hal yang bersifat politik.
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus kepada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ungkapnya.
Selanjutnya, Jokowi juga meminta agar para menteri berhenti ikut campur soal pemilu.
Baca Juga: Antisipasi Lonjakan Pekerja Migran Mudik ke Indonesia, 3 Bandara Bakal Dibuka Pemerintah
"Jangan sampai ada yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, ndak," tandasnya.
Diketahui sebelumnya, DPR RI menggelar rapat kerja sama bersama jajaran menteri.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Staf Presiden Moeldoko. Ketiganya dicecar DPR terkait deklarasi Jokowi 3 periode pada acara Silatnas Apdesi akhir Maret lalu.
Dalam rapat tersebut, Tito Karnavian dicecar lantaran deklarasi Jokowi 3 periode yang digaungkan oleh Apdesi.
Sementara itu, Tito memberikan penjelasan mengenai deklarasi tersebut.
"Tidak ada deklarasi, hanya spontanitas ketika Pak Jokowi masuk mobil (pulang)," jelas Tito.
Tag
Berita Terkait
-
Kritik Partai Nonkoalisi ke Presiden: Terlambat Larang Menteri Ngomong Tunda Pemilu, Giliran Suara Jokowi yang Ditunggu
-
Antisipasi Lonjakan Pekerja Migran Mudik ke Indonesia, 3 Bandara Bakal Dibuka Pemerintah
-
Indonesia Bakal Cetak Sejarah Dunia Jika Perpanjang Jabatan Presiden Tiga Periode
-
Tegas, Jokowi Sentil Menteri soal Harga Minyak Goreng dan Pertamax Naik: Tidak Ada Penjelasan Kenapa Ini Terjadi
-
Klaim Pemerintah Tak Pernah Gelindingkan Isu Jokowi Tiga Periode, Moeldoko: No, Never!
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Anak Adies Kadir jadi PAW di DPR, Bahlil Jelaskan Alasannya