Petisi Luhut Ditantang Buka Big Data Tunda Pemilu Sudah Dapat 12 Ribu Tanda Tangan

Suara.com - Belasan ribu orang menantang Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan membuka data pendukung penundaan Pemilu 2024. Dukungan atas tantangan ini disuarakan masyarakat melalui laman change.org.

Petisi ini sebagai bentuk tantangan agar Luhut melakukan transparansi big data 110 juta orang Indonesia yang diklaimnya mendukung penundaan pemilu.

Pembuat petisi ini adalah Alumni Sekolah Antikorupsi atau disingkat SAKTI. SAKTI berpendapat bahwa Luhut harus melakukan transparansi karena menjadi bagian dari informasi publik yang diatur pasal 1 angka 2 UU Nomor 14 Tahun 2008 (UU KIP).

Ternyata, petisi ini mendapat dukungan penuh dari publik. Sudah ada 12.757 orang yang menandatangani petisi dukungan agar Luhut Binsar membuka big data hingga Rabu (6/4/2022) sore.

Diketahui, wacana penundaan pemilu masih menjadi pembahasan panas di masyarakat, terutama media sosial. Wacana ini semakin memanas ketika Luhut Binsar membuat pernyataan kontroversial.

Luhut pernah mengklaim ada 110 juta orang di media sosial yang setuju bahwa Pemilu 2024 ditunda. Ratusan juta orang yang disebut sebagai "big data" ini diklaim menginginkan Presiden Joko Widodo memperpanjang masa jabatannya.

Klaim ini bukan sekadar mendapat tentangan dari masyarakat umum. Para elit politik pun turut menyoroti klaim Luhut Binsar. Salah satunya Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang meminta Luhut Binsar mengklarifikasi pernyataan tersebut.

Lembaga survei Saiful Mujani Research & Consultan (SMRC) kemudian merilis data bantahan terkait klaim Luhut Binsar. Dari data SMRC yang dipaparkan Deni Irvani secara daring, para pemilih PDIP mayoritas justru menolak penundaan pemilu dengan berbagai alasan.

Terbaru, Presiden Jokowi tampaknya mulai gerah dengan wacana ini. Bahkan dengan tegas Presiden Jokowi meminta seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak lagi berbicara mengenai isu penundaan Pemilu 2024.

Baca Juga: Presiden Larang Menteri Koar-koar Tunda Pemilu Cerminkan Jokowi Patuh Konstitusi, Tidak Bolehkan Jabat Tiga Periode

Bukan hanya Pemilu 2024, Presiden Jokowi juga meminta seluruh menteri untuk tak berbicara soal perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Namun begitu, meski RI 1 sudah meminta para menteri tak menggulirkan bola panas, perbincangan di media sosial masih panas. Terbukti dengan munculnya petisi desakan terhadap Luhut untuk membuka klaim big data rakyat dukung pemilu.

Orang-orang yang menandatangani petisi kemudian turut berkomentar di kolom petisi tentang Luhut Binsar. Mayoritas sudah tak membahas penundaan Pemilu 2024, namun lebih ke desakan tentang klaim Luhut.

"Saya tidak akan mempermasalahkan diundur atau tidaknya Pemilu, yang jadi masalah adalah benarkah Rakyat yang meminta," tulis akun bernama Mu****ad R**a.

"Buka datanya, pak! Kalau benar valid, ga ada yang perlu ditutupi," tulis D***g No***a.

"Tidak yakin dengan yang dikatakan Luhut," tulis Y***t Sup****nto.

"Ngomong ke publik ya data harus diungkap, kalau diumpetin berarti hoaks," tulis I***e H**i.

Kontributor : Lukman Hakim