Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melarang para menterinya berbicara mengenai perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Sikap Presiden Jokowi itu justru kembali mendapatkan sorotan, salah satunya datang dari PKS.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai larangan Presiden Jokowi kepada para menterinya untuk tidak berbicara isu penundaan pemilu merupakan hal lucu.
Pasalnya, Mardani menilai publik menunggu komitmen langsung Presiden Jokowi dalam menolak masa jabatan 3 periode, bukan meminta menterinya tidak berbicara terkait isu tersebut.
“Agak lucu, Pak Jokowi meminta menterinya tidak bicara mengenai penundaan, karena yang ditunggu pernyataan jelas Pak Jokowi,” beber Mardani melalui layanan pesan, Rabu (6/4/2022).
Mardani pun mendesak Presiden Jokowi meyampaikan secara langsung dengan tegas akan menolak penundaan pemilu. Apalagi, pernyataan sang presiden dinilai sudah ditunggu masyarakat.
“Ayo, Pak Jokowi bicara segera. Rakyat menunggu. Jangan buang-buang energi. Terima kasih,” desak Mardani.
Semantara itu, hal serupa juga telah diungkapkan oleh Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI). Perwakilan AMI , Bayu Satria Utomo menilai, Presiden Jokowi belum tegas menyikapi isu penundaan Pemilu 2024.
“Jadi, yang kami inginkan dari Pak Jokowi ketegasan beliau menolak wacana ini. Bukan hanya melarang para menterinya,” kata Bayu.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) ini mengatakan, hanya ketegasan dari seorang pemimpin yang membuat isu penundaan pemilu tidak terus dihidupkan oleh elite politik.
Baca Juga: Antisipasi Macet saat Demonstrasi BEM Se-Sumsel, Ini Pengalihan Lalu Lintas Simpang Empat DPRD
Sedangkan Jokowi hingga kini masih belum menunjukkan ketegasan terhadap isu penundaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
“Seorang pemimpin tertinggi di sebuah negara seharusnya bisa tegas,” ungkapnya.
Berita Terkait
-
Antisipasi Macet saat Demonstrasi BEM Se-Sumsel, Ini Pengalihan Lalu Lintas Simpang Empat DPRD
-
Jokowi Larang Menteri Bicara Soal Penundaan Pemilu, JoMan: Bukti Presiden Demokratis
-
Turut Menolak Jokowi Tiga Periode, BEM Se-Sumsel Demonstrasi di DPRD Siang Ini
-
Bagikan BLT Minyak Goreng dan BMK Rp 1,2 Juta di Pasar Rakyat Jambi, Jokowi Tanya Ini ke Pedagang
-
Keras! 5 Aksi Kiky Saputri Sentil Pemerintah, Tiga Periode hingga Camping IKN
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru