Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melarang para menterinya berbicara mengenai perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Sikap Presiden Jokowi itu justru kembali mendapatkan sorotan, salah satunya datang dari PKS.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai larangan Presiden Jokowi kepada para menterinya untuk tidak berbicara isu penundaan pemilu merupakan hal lucu.
Pasalnya, Mardani menilai publik menunggu komitmen langsung Presiden Jokowi dalam menolak masa jabatan 3 periode, bukan meminta menterinya tidak berbicara terkait isu tersebut.
“Agak lucu, Pak Jokowi meminta menterinya tidak bicara mengenai penundaan, karena yang ditunggu pernyataan jelas Pak Jokowi,” beber Mardani melalui layanan pesan, Rabu (6/4/2022).
Mardani pun mendesak Presiden Jokowi meyampaikan secara langsung dengan tegas akan menolak penundaan pemilu. Apalagi, pernyataan sang presiden dinilai sudah ditunggu masyarakat.
“Ayo, Pak Jokowi bicara segera. Rakyat menunggu. Jangan buang-buang energi. Terima kasih,” desak Mardani.
Semantara itu, hal serupa juga telah diungkapkan oleh Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI). Perwakilan AMI , Bayu Satria Utomo menilai, Presiden Jokowi belum tegas menyikapi isu penundaan Pemilu 2024.
“Jadi, yang kami inginkan dari Pak Jokowi ketegasan beliau menolak wacana ini. Bukan hanya melarang para menterinya,” kata Bayu.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) ini mengatakan, hanya ketegasan dari seorang pemimpin yang membuat isu penundaan pemilu tidak terus dihidupkan oleh elite politik.
Baca Juga: Antisipasi Macet saat Demonstrasi BEM Se-Sumsel, Ini Pengalihan Lalu Lintas Simpang Empat DPRD
Sedangkan Jokowi hingga kini masih belum menunjukkan ketegasan terhadap isu penundaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
“Seorang pemimpin tertinggi di sebuah negara seharusnya bisa tegas,” ungkapnya.
Berita Terkait
-
Antisipasi Macet saat Demonstrasi BEM Se-Sumsel, Ini Pengalihan Lalu Lintas Simpang Empat DPRD
-
Jokowi Larang Menteri Bicara Soal Penundaan Pemilu, JoMan: Bukti Presiden Demokratis
-
Turut Menolak Jokowi Tiga Periode, BEM Se-Sumsel Demonstrasi di DPRD Siang Ini
-
Bagikan BLT Minyak Goreng dan BMK Rp 1,2 Juta di Pasar Rakyat Jambi, Jokowi Tanya Ini ke Pedagang
-
Keras! 5 Aksi Kiky Saputri Sentil Pemerintah, Tiga Periode hingga Camping IKN
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu