Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Alif Kamal memberikan respons mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Diketahui, Jokowi melarang para menteri untuk tidak berbicara mengenai penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.
Alif Kamal mengatakan, apabila masih ada menteri yang berbicara terkait penundaan pemilu atau masa jabatan presiden, maka layak untuk dicopot.
"Kalau masih ada menteri atau pejabat negara yang bicara soal itu, maka menteri atau pejabat yang bersangkutan layak dicopot," kata Alif Kamal, seperti dikutip dari Wartaekonomi--jaringan Suara.com, Kamis (7/4/2022).
Lebih lanjut, Alif menyinggung soal hasil big data yang diklaim Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurutnya, adanya pernyataan tegas dari Jokowi tersebut, klaim Luhut tidak terbukti.
"Pernyataan Luhut soal big data 110 juta pendukung tunda pemilu terbukti hanya klaim dengan adanya pernyataan presiden ini," jelasnya.
Ditambah, pemerintah terbukti gagal dalam memulihkan ekonomi dan mengatasi krisis.
Pemerintah justru menaikkan harga beberapa kebutuhan bahan pokok.
Baca Juga: Dilarang Jokowi Bicara Penundaan Pemilu, Begini Sikap Luhut
"Logikanya aneh, rakyat sengsara akibat ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan pandemi dan krisis, tetapi malah mendukung perpanjangan masa jabatan presiden," ungkapnya.
Oleh karena itu, Alif memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak terjebak dan menjadi alat politik.
"Semua elemen masyarakat agar tidak lagi menjadi alat politik segelintir orang untuk mau mengubah konstitusi dengan terus menggaungkan isu tunda pemilu atau perpanjang masa jabatan presiden," pungkasnya.
Sebelumnya, Jokowi memberikan pesan kepada menteri agar tak menimbulkan polemik di masyarakat.
Para menteri diminta untuk fokus bekerja dan menyingkirkan hal lain seperti hal yang bersifat politik.
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus kepada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ungkapnya.
Tag
Berita Terkait
-
Kunjungi Jambi, Presiden dan Ibu Negara Luncurkan BLT Minyak Goreng dan Menyapa Warga
-
Berharap Jokowi Tidak Tiga Periode, Faisal Basri Ungkap Dampak Buruk Bagi Ekonomi
-
Dilarang Jokowi Bicara Penundaan Pemilu, Begini Sikap Luhut
-
Lima Jam Demonstrasi, DPRD Sumsel Terima dan Janji Teruskan Tuntutan Mahasiswa Aliansi BEM Se-Sumsel
-
Ada Warga Bentangkan Kain Kafan Saat Jokowi Kunker di Jambi, Ini Respons Istana
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik