Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Alif Kamal memberikan respons mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Diketahui, Jokowi melarang para menteri untuk tidak berbicara mengenai penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.
Alif Kamal mengatakan, apabila masih ada menteri yang berbicara terkait penundaan pemilu atau masa jabatan presiden, maka layak untuk dicopot.
"Kalau masih ada menteri atau pejabat negara yang bicara soal itu, maka menteri atau pejabat yang bersangkutan layak dicopot," kata Alif Kamal, seperti dikutip dari Wartaekonomi--jaringan Suara.com, Kamis (7/4/2022).
Lebih lanjut, Alif menyinggung soal hasil big data yang diklaim Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurutnya, adanya pernyataan tegas dari Jokowi tersebut, klaim Luhut tidak terbukti.
"Pernyataan Luhut soal big data 110 juta pendukung tunda pemilu terbukti hanya klaim dengan adanya pernyataan presiden ini," jelasnya.
Ditambah, pemerintah terbukti gagal dalam memulihkan ekonomi dan mengatasi krisis.
Pemerintah justru menaikkan harga beberapa kebutuhan bahan pokok.
Baca Juga: Dilarang Jokowi Bicara Penundaan Pemilu, Begini Sikap Luhut
"Logikanya aneh, rakyat sengsara akibat ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan pandemi dan krisis, tetapi malah mendukung perpanjangan masa jabatan presiden," ungkapnya.
Oleh karena itu, Alif memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak terjebak dan menjadi alat politik.
"Semua elemen masyarakat agar tidak lagi menjadi alat politik segelintir orang untuk mau mengubah konstitusi dengan terus menggaungkan isu tunda pemilu atau perpanjang masa jabatan presiden," pungkasnya.
Sebelumnya, Jokowi memberikan pesan kepada menteri agar tak menimbulkan polemik di masyarakat.
Para menteri diminta untuk fokus bekerja dan menyingkirkan hal lain seperti hal yang bersifat politik.
"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus kepada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ungkapnya.
Tag
Berita Terkait
-
Kunjungi Jambi, Presiden dan Ibu Negara Luncurkan BLT Minyak Goreng dan Menyapa Warga
-
Berharap Jokowi Tidak Tiga Periode, Faisal Basri Ungkap Dampak Buruk Bagi Ekonomi
-
Dilarang Jokowi Bicara Penundaan Pemilu, Begini Sikap Luhut
-
Lima Jam Demonstrasi, DPRD Sumsel Terima dan Janji Teruskan Tuntutan Mahasiswa Aliansi BEM Se-Sumsel
-
Ada Warga Bentangkan Kain Kafan Saat Jokowi Kunker di Jambi, Ini Respons Istana
Terpopuler
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 18 Maret 2026: Raih Pulsa, Skin Trogon Rose, dan Diamond
- 7 HP Baru 2026 Paling Murah Jelang Lebaran, Spek Gahar Mulai Rp1 Jutaan
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- Update Posisi Hilal Jelang Idulfitri, Ini Prediksi Lebaran 2026 Pemerintah dan NU
Pilihan
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
-
Resmi! Hasil Sidang Isbat Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1447 H Jatuh pada Sabtu 21 Maret 2026
-
Hilal Tak Terlihat, Arab Saudi Tetapkan Idul Fitri 2026 Jatuh pada 20 Maret
Terkini
-
Gelar Apel Kelistrikan Nasional, Dirut PLN: 72.053 Personel Siaga Jaga Keandalan Listrik Idulfitri
-
Berangkatkan 1.496 Peserta, KESDM Bersama PLN dan BUMN Energi Fasilitasi Mudik Gratis ke 20 Tujuan
-
Sekjen PBNU Gus Ipul Beri Ucapan Khusus Lebaran ke Sekum Muhammadiyah Prof Mukti
-
Momen Lebaran di Rutan, KPK Izinkan 81 Tahanan Korupsi Bertemu Keluarga pada Idul Fitri 2026
-
Iran Klaim Berhasil Tembak Jatuh Jet Tempur Siluman F-35 Milik AS
-
H-1 Lebaran, Pemprov DKI Klaim Harga Pangan Terkendali, Cabai Rawit 'Pedas' Tembus Rp115 Ribu
-
KCIC Beri Diskon Tiket Whoosh hingga Rp100 Ribu Selama Mudik Lebaran 2026
-
Krisis Lebanon Memanas: Korban Tewas Akibat Serangan Israel Lampaui 1.000 Jiwa
-
Iran Tegaskan Tak Ada Negosiasi dengan AS, Negara yang Bantu Serangan Akan Dianggap Musuh
-
PDIP Bukan Gangguan, Pertemuan Prabowo-Megawati Disebut Jadi Kunci Stabilitas Pemerintahan