Suara.com - Ketua DPR RI sekaligus politisi PDIP, Puan Maharani angkat berbicara mengenai elektabilitas dirinya yang rendah dalam survei. Menurutnya, itu disebabkan karena ia kurang narsis dalam melakukan pekerjaannya.
Hal ini diungkapkan Puan dalam wawancara yang diunggah pada kanal YouTube Narasi Newsroom, Jum'at (8/4/2022). Dalam video, ia merespons mengenai hasil survei mengenai kinerjanya yang dianggap kurang.
Menanggapi hal itu, putri Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri ini mengatakan ia kurang narsis dalam semua pekerjaan yang dilakukannya. Ia juga menilai hasil survei itu mungkin dipengaruhi karena tidak ada yang memberitakannya.
"Dalam semua kerja-kerja saya, mungkin saya kurang narsis kali ya atau banyak yang tidak mau memberitakan," kata Puan dikutip dari video wawancara Narasi, Minggu (10/4/2022).
Meski sering dibandingkan dengan pejabat lain, Puan mengaku tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Ia menilai pandangan setiap orang bisa berubah.
Puan juga menanggapi mengenai ramainya isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi 3 periode. Situasi itu membuat banyak orang disebut mengandalkan Puan untuk mendorong PDIP agar menolak adanya penundaan Pemilu 2024 mendatang.
Mengenai hal itu, Puan menyampaikan ulang perkataan Jokowi, di mana presiden memang hanya sampai dua periode. Jika ada yang ingin menambah atau kemudian menunda, artinya orang itu menjerumuskan presiden.
Puan pun berterima kasih pada mereka yang mengandalkan dirinya. Ia mengatakan jika itu mungkin sebagai bentuk apresiasi. Namun, ia mengaku belum ada satu orang pun yang datang menemuinya secara langsung.
"Belum tahu, selama ini nggak ada yang dateng ke saya, nggak ada yang ngobrol sama saya," kata Puan merespon banyak orang yang mengandalkan dirinya agar PDIP setuju menolak penundaan pemilu.
Baca Juga: Terungkap! Ini Reaksi Prabowo Subianto Soal Survei Elektabilitas
Penolakan penundaan pemilu disebutkan oleh Puan tidak bisa direalisasikan karena beberapa alasan.
Di antaranya, itu karena di luar undang-undang rekonsistunsi, mekanisme tahapan pemilu sudah disepakati oleh pemerintah, DPR, dan KPU bahwa penyelenggaraannya akan dilakukan pada 14 Februari 2024.
Ia pun meminta masyarakat menghormati keputusan tersebut dan melaksanakan tahapan pemilu pada 2024.
"Jadi, hormati, hargai keputusan yang sudah kita ambil bersama. Kita laksanakan tahapan-tahapan pemilu sampai menuju 14 Februari 2024," ucap Puan.
Adapun pengakuan kurang narsis Puan ini juga dibanjiri oleh warganet yang kebanyakan nyiyir. Mereka menganggap hal tersebut bukanlah sebuah fakta.
"Bisa jadi kurang narsis, karna mungkin sudah jadi Kepribadian Narsisistik," tulis **a*** **ail****a.
Tag
Berita Terkait
-
Terungkap! Ini Reaksi Prabowo Subianto Soal Survei Elektabilitas
-
Mimpi Holding BUMN IDSurvey, Jadi Top Five Perusahaan Asia Pasifik
-
Tak Perlu Cemaskan Mahasiswa Demo Besar-besaran Senin Besok, Polda: Silakan Masyarakat Beraktivitas Seperti Biasa
-
Ruben Saerang: Nilai Konstitusi Lebih Mahal Dari Seorang Presiden Jokowi
-
Bisa Rugi Semua, Jenderal Andika Wanti-wanti Mahasiswa Tak Lakukan Ini Saat Demo
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Pakai Baju Koko Putih, Prabowo Hadiri Acara Munajat Bangsa-Pengukuhan Pengurus MUI di Istiqlal
-
Sempat Kabur Saat OTT, Pemilik PT Blueray John Field Menyerahkan Diri ke KPK
-
Semarang Jadi Pelopor Meritokrasi di Jateng, 12 Pejabat Dilantik Lewat Sistem Talenta
-
Nyanyian Saksi di Sidang: Sebut Eks Menaker Ida Fauziyah Terima Rp50 Juta, KPK Mulai Pasang Mata
-
Diduga Demi Kejar 'Cuan' Bisnis, Anak Usaha Kemenkeu Nekat Suap Ketua PN Depok Terkait Lahan Tapos
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok