Suara.com - Ketua DPR RI sekaligus politisi PDIP, Puan Maharani angkat berbicara mengenai elektabilitas dirinya yang rendah dalam survei. Menurutnya, itu disebabkan karena ia kurang narsis dalam melakukan pekerjaannya.
Hal ini diungkapkan Puan dalam wawancara yang diunggah pada kanal YouTube Narasi Newsroom, Jum'at (8/4/2022). Dalam video, ia merespons mengenai hasil survei mengenai kinerjanya yang dianggap kurang.
Menanggapi hal itu, putri Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri ini mengatakan ia kurang narsis dalam semua pekerjaan yang dilakukannya. Ia juga menilai hasil survei itu mungkin dipengaruhi karena tidak ada yang memberitakannya.
"Dalam semua kerja-kerja saya, mungkin saya kurang narsis kali ya atau banyak yang tidak mau memberitakan," kata Puan dikutip dari video wawancara Narasi, Minggu (10/4/2022).
Meski sering dibandingkan dengan pejabat lain, Puan mengaku tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Ia menilai pandangan setiap orang bisa berubah.
Puan juga menanggapi mengenai ramainya isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi 3 periode. Situasi itu membuat banyak orang disebut mengandalkan Puan untuk mendorong PDIP agar menolak adanya penundaan Pemilu 2024 mendatang.
Mengenai hal itu, Puan menyampaikan ulang perkataan Jokowi, di mana presiden memang hanya sampai dua periode. Jika ada yang ingin menambah atau kemudian menunda, artinya orang itu menjerumuskan presiden.
Puan pun berterima kasih pada mereka yang mengandalkan dirinya. Ia mengatakan jika itu mungkin sebagai bentuk apresiasi. Namun, ia mengaku belum ada satu orang pun yang datang menemuinya secara langsung.
"Belum tahu, selama ini nggak ada yang dateng ke saya, nggak ada yang ngobrol sama saya," kata Puan merespon banyak orang yang mengandalkan dirinya agar PDIP setuju menolak penundaan pemilu.
Baca Juga: Terungkap! Ini Reaksi Prabowo Subianto Soal Survei Elektabilitas
Penolakan penundaan pemilu disebutkan oleh Puan tidak bisa direalisasikan karena beberapa alasan.
Di antaranya, itu karena di luar undang-undang rekonsistunsi, mekanisme tahapan pemilu sudah disepakati oleh pemerintah, DPR, dan KPU bahwa penyelenggaraannya akan dilakukan pada 14 Februari 2024.
Ia pun meminta masyarakat menghormati keputusan tersebut dan melaksanakan tahapan pemilu pada 2024.
"Jadi, hormati, hargai keputusan yang sudah kita ambil bersama. Kita laksanakan tahapan-tahapan pemilu sampai menuju 14 Februari 2024," ucap Puan.
Adapun pengakuan kurang narsis Puan ini juga dibanjiri oleh warganet yang kebanyakan nyiyir. Mereka menganggap hal tersebut bukanlah sebuah fakta.
"Bisa jadi kurang narsis, karna mungkin sudah jadi Kepribadian Narsisistik," tulis **a*** **ail****a.
Tag
Berita Terkait
-
Terungkap! Ini Reaksi Prabowo Subianto Soal Survei Elektabilitas
-
Mimpi Holding BUMN IDSurvey, Jadi Top Five Perusahaan Asia Pasifik
-
Tak Perlu Cemaskan Mahasiswa Demo Besar-besaran Senin Besok, Polda: Silakan Masyarakat Beraktivitas Seperti Biasa
-
Ruben Saerang: Nilai Konstitusi Lebih Mahal Dari Seorang Presiden Jokowi
-
Bisa Rugi Semua, Jenderal Andika Wanti-wanti Mahasiswa Tak Lakukan Ini Saat Demo
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta