Suara.com - Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid menilai pernyataan Presiden Jokowi lebih tegas dan maju karena telah memastikan pelaksanaan Pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024. Namun begitu, menurut Hidayat kepastian penyelenggaran Pemilu itu belum memuaskan tuntutan publik.
Hidayat berujar pernyataan Jokowi bisa dipandang lebih tegas bila melihat alur dari pernyataan-pernyatana sebelumnya. Apalagi jika mengingat pernyataan Jokowi yang sempat mengambang ketika ditanya soal penundana Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden atau presiden tiga periode.
Ia melihat tidak ada ketegasan Jokowi menyikapi wacana itu pada awal-awal kemunculan. Jokowi hanya menyatakan tidak melarang lantaran bagian demokrasi.
Tetapi pada dua pernyataan belakang dalam rapat, Hidayat melihat mulai ada perubahan sikap dari Jokowi. Pertama, Jokowi melarang menteri-menteri bicara soal wacana tunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dan kedua ia memastikan pelaksanaan Pemilu.
"Nah itu jelas lebih maju ya, lebih tegas ketimbang beliau mengatakan tidak bisa melarang karena demokrasi," kata Hidayat dihubungi, Senin (11/4/2022).
Namun begitu, Hidayat memandang perlu ada ketegasan lebih lagi dari Jokowi untuk menyatakan penolakannya langsung terhadap dua wacana tersebut. Sebab hal itu yang kemudian menjadi tuntutan publik, termasuk tuntutan mahasiswa yang berencana melalukak aksi pada hari ini.
"Sekalipun tetap saja sesungguhnya yang diharapkan oleh publik termasuk rekan-rekan mahasiswa dalam demonya itu adalah pernyataan langsung dari Pak Jokowi bahwa beliau menolak penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden," tutur Hidayat.
"Jadi kalau ini yang dimaksud maka pernyataan Jokowi kemarin itu belum memenuhi tuntutan ini (mahasiswa)."
Pastikan Pemilu Tetap 2024
Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan Pemilu tetap akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Ia meminta segala pihak tidak memunculkan spekulasi perpanjangan jabatan kepemimpinannya.
Hal tersebut ditegaskannya saat memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas tentang persiapan pemilu dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 bersama jajarannya di Istana Kepresidenan Bogor pada Minggu (10/4/2022).
Dalam arahan tersebut, Jokowi meminta jajarannya menyampaikan kepada publik jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak sudah ditetapkan. Tujuannya, agar tidak muncul isu lain seperti adanya upaya penundaan pemilu di masyarakat.
"Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan Presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode," ujarnya.
"Karena jelas, bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024, sudah jelas semuanya," tambahnya menjelaskan.
Menurut Jokowi, tahapan pemilu tahun 2024 sudah akan dimulai di pertengahan bulan Juni 2022. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang menyebut bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.
Berita Terkait
-
Akun Mahasiswa Dibajak Jelang Demo 11 April, TII Ungkit soal TWK KPK hingga Wadas: Tak Pernah Terungkap Siapa Pelakunya!
-
Menyusup Demo BEM SI di DPR, Belasan Pemuda yang Nyamar jadi Mahasiswa Ditangkap Polisi
-
Pakai Seragam STM Diduga Mau Ikut Demo 11 April, Seorang Pemuda Diamankan Aparat di Depan Gedung DPR
-
Tepis Kabar Dalangi Aksi Mahasiswa 11 April, Hamdan Zoelva: Info Menyesatkan dan Tak Bertanggung Jawab!
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta
-
Masih Nunggak, Kejagung Sita Aset Musim Mas dan Permata Hijau Group