Suara.com - Wacana penundaan Pemilihan Umum (pemilu) kian santer beberapa waktu belakangan ini. Wacana tersebut lalu beriringan dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden Joko Widodo menjadi tiga periode. Lantas siapa saja tokoh yang pernah menyuarakan penundaan Pemilu ini?
Muncul pro dan kontra di masyarakat mengenai wacana tersebut. Bahkan dua wacana tersebut yang menjadi salah satu penyulut aksi mahasiswa pada 11 April 2022 di Jakarta.
Ternyata isu atau wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi tidak muncul dari ruang hampa. Ada beberapa orang yang justru menyuarakan hal tersebut, dan mereka mengklaim hal ini merupakan keinginan dari masyarakat.
Berikut pihak-pihak yang diduga berada di belakang isu atau wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
1. Muhammad Qodari
Muhammad Qodari adalah Direktur Eksekutif lembaga survey Indo barometer. Ia juga dikenal sebagai pengamat dan analis politik yang kerap kali menjadi rujukan media di Indonesia. Namun tak hanya itu, ia juga membentuk Kominitas Jok-Pro 2024, yang bertujuan “mengawinkan” Joko Widodo dengan Prabowo Subianto sebagai pasangan capres dan cawapres pada pilpres 2024.
Dalam beberapa kesempatan ia menyampaikan, konstitusi kita bisa diubah untuk memungkinkan presiden Joko Widodo menjabat tiga periode. Hal itu jika ada keinginan dari masyarakat dan keinginan politik (political will) dari MPR untuk mengakomodir aspirasi rakyat tersebut.
2. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia
Awal 2022 lalu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, pernah menyatakan bahwa kalangan pengusaha ingin pemili diundur. Menurut Bahlil, hal tersebut didasari oleh kondisi ekonomi Indonesia yang belum sepenuhnya pulih, akibat hantaman pandemic Covid-19.
Baca Juga: Ubah Haluan usai Getol Gaungkan Isu Tunda Pemilu, PAN Kini Ikut Jokowi Siapkan Pemilu 2024
3. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar juga angkat bicara mengenai penundaan pemilu 2024. Ia bahkan mengklaim yang pertama kali mengembuskan wacana tersebut. Tak hanya itu, Cak Imin juga mengaku punya data mengenai jumlah masyarakat yang menginginkan penundaan pemilu. Berbeda dengan data yang dimiliki oleh Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, Cak Imin mengklaim ada 100 juta orang di Indonesia yang menginginkan pemilu 2024 ditunda.
4. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan
Akhir Februari 2022 lalu, Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan kesetujuannya terhadap penundaan pemilu 2024. Ia menyatakan, pandemic Covid 19 yang belum berakhir bisa menjadi alasan untuk memundurkan jadwal pemilihan umum 2024.
Alasan lainnya adalah kondisi perekonomian nasional yang belum membaik. Lalu alasan ketiga, menurut Zulhas adalah kondisi politik global yang belum menentu, diantaranya konflik Rusia-Ukraina. Dan terakhir, ia beralasan, biaya pemilu 2024 yang sangat tinggi.
5. Airlangga Hartarto
Tag
Berita Terkait
-
Ubah Haluan usai Getol Gaungkan Isu Tunda Pemilu, PAN Kini Ikut Jokowi Siapkan Pemilu 2024
-
Jokowi Tolak Penundaan Pemilu, Ernest Prakasa: Terima Kasih Pak
-
Meski Usung Isu yang Sama, Ini 3 Perbedaan BEM SI dan BEM Nusantara
-
Massa BEM SI Belum Datangi Kawasan DPR RI, Arus Lalin Masih Lancar
-
Anwar Abbas Minta Polri Hormati Hak Mahasiswa dan Masyarakat: Jangan Halangi Mahasiwa Datang ke Jakarta!
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional