Suara.com - Partai Amanat Nasional kini berbalik arah dan berubah haluan dengan mendukung pelaksanaan Pemilu 2024, tidak lagi menyetujui penundana Pemilu sebagaimana pernyataan Ketua Umum Zulkifli Hasan terdahulu.
Perubahan sikap PAN itu menyusul pernyataan Presiden Jokowi yang memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 tetap terselenggara pada 14 Februari. Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi ketegasan Jokowi tersebut.
"Apa yang disampaikan Presiden Jokowi membuktikan komitmen beliau untuk taat pada konstitusi. Selaras dengan itu, kami di PAN juga memiliki komitmen yang sama untuk tunduk dan patuh pada konstitusi serta bersama-sama merawat dan menjaga demokrasi kita," kata Eddy dalam keterangannya, Senin (11/4/2022).
Eddy berujar bahwa DPP PAN telah menegaskan untuk siap berkompetisi di Pemilu 2024. PAN kata dia juga terus melakukan konsolidasi dari pusat sampai daerah.
"Dari awal DPP PAN sudah mempersiapkan berbagai agenda strategis sesuai timeline pelaksanaan Pemilu 2024 yang disepakati di Komisi II. Bahkan di awal tahun 2021 PAN juga sudah mempersiapkan rekrutmen saksi pemilu dan persiapan verifikasi administrasi yang semuanya berbasis digital," kata Eddy.
Sementara itu terpisah, Waketum PAN Yandri Susanto mengatakan bahwa PAN setuju dengan apa yang disampaikan Jokowi bahwa Pemilu tetap digelar tahun 2024.
"Saya kira sudah seiring sejalan antara pernyataan Pak Jokowi dengan rakyat. Dan tentu kami dari partai politik ya sangat sepakat bahwa tidak ada lagi wacana untuk mengundurkan pemilu atau memperpanjang masa jabatan atau menambah periodisasi jabatan presiden," tutur Yandri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2022).
Yandri juga memastikan bahwa hal yang sama juga disepakti oleh Ketum Zulkifli Hasan.
Ia berujar bahwa PAN sudah fokus memperisapkan diri menuju 2024, tidak lagi mewacanakan soal penundaan Pemilu.
Baca Juga: Aksi Tolak Jokowi Tiga Periode, Ratusan Mahasiswa Geruduk Kantor DPRD Kepri
"Dari ketua umum sudah jelas, kami fokus tahun 2024," ujarnya.
Ikut-Ikutan Dukung Tunda Pemilu
Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan setuju dengan usulan Pemilu 2024 diundur atau ditunda. Menariknya, masalah global seperti konflik Rusia dengan Ukraina dijadikan alasan oleh politikus yang akrab disapa Zulhas tersebut.
"Kami memutuskan setuju Pemilu diundur," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2/2022).
Zulhas menyampaikan lima alasan yang membuat dirinya setuju jika Pemilu 2024 ditunda. Salah satu alasan perkembangan masalah global.
Ia menilai, masalah global seperti konflik Rusia dengan Ukraina akan berdampak pula pada perkembangan ekonomi di Indonesia. Sehingga Pemilu 2024 akan terganggu.
Berita Terkait
-
Aksi Tolak Jokowi Tiga Periode, Ratusan Mahasiswa Geruduk Kantor DPRD Kepri
-
Gagal Lawan Mafia Minyak Goreng, MAKI Desak Jokowi Pecat Mendag Luthfi
-
Hari Ini Demo Besar-besaran, Hidayat Nur Wahid: Pernyataan Jokowi Belum Penuhi Tuntutan Mahasiswa
-
Meski Usung Isu yang Sama, Ini 3 Perbedaan BEM SI dan BEM Nusantara
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan
-
Ada dari Bekasi dan Semarang, Tim DVI Identifikasi 7 Jasad Korban Ponpes Al Khoziny, Ini Daftarnya
-
Jokowi Absen di HUT TNI karena Tak Boleh Kena Panas, Kondisi Kesehatannya Jadi Gunjingan
-
Geger Sidang Ijazah Gibran: Tuntutan Rp125 T Bisa Dihapus, Syarat Minta Maaf dan Mundur dari Wapres
-
PHRI: Okupansi Hotel Merosot, Terhentinya Proyek IKN Buat Kaltim Paling Terdampak