Suara.com - Lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN) melemparkan pertanyaan soal big data dukungan masyarakat terhadap penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024 yang diungkap oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Dari hasil survei menunjukkan mayoritas responden tidak yakin dengan big data tersebut.
Sebanyak 71,8 persen responden merasa tidak yakin akan kebenaran dari big data tersebut. Sementara pihak yang yakin itu hanya 20 persen dan 8 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab.
"Sebagian besar atau 71,8 persen publik merasa tidak yakin akan klaim big data pengguna medsos terkait penundaan pemilu 2024 yang berakibat langsung pada perpanjangan masa jabatan Presiden dan lembaga-lembaga yang dipilih publik," kata Direktur SPIN Igor Dirgantara dalam paparannya secara virtual, Rabu (13/4/2022).
Kemudian responden juga diberikan pertanyaan terkait amandemen UUD 1945. Lagi-lagi mayoritas responden tidak setuju apabila ada perubahan UUD 1945.
Sebanyak 75,3 persen mengaku tidak setuju, sebanyak 16.1 persen mengaku setuju dan 8,6 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab.
Alasan terbesar dari responden menolak adanya amandemen UUD 1945 ialah karena khawatir adanya perubahan masa jabatan presiden.
"Dari 75,3 persen publik yang tidak setuju terhadap amandemen UUD 1945 tadi mayoritas atau 25,5 persen beralasan khawatir bahwa bila amandemen dilakukan maka akan mengubah masa jabatan presiden menjadi lebih dari dua periode."
Survei SPIN tersebut dilakukan pada tanggal 28 Maret-07 April 2022 dengan total jumlah responden 1230, berusia minimal 17 tahun yang tersebar di 34 provinsi, dengan metode multistage random, tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sebesar kurang lebih 2,8 persen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dengan bantuan kuesioner dan kontrol kualitas 10 persen dari sampel.
Baca Juga: 5 Dalih Luhut Berkelit dari Mahasiswa Saat Ditanya Soal Big Data
Tag
Berita Terkait
-
Survei SPIN: Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi-Ma'ruf Selama Maret 2022 Tidak Sampai 50 Persen
-
Elektabilitasnya Jauh di Atas Anies dan Ganjar, Prabowo Subianto Disebut Mampu Hilangkan Dikotomi Kadrun-Cebong
-
Jika Pilpres Digelar Hari Ini, Prabowo Subianto Menang Telak Head to Head Lawan Ganjar, Anies hingga AHY
-
Mahasiswa Tantang Big Data Dibuka, Luhut Binsar Malah Analogikan Beda Pendapat dengan Pacar
Terpopuler
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
Pilihan
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
Terkini
-
Status Hukum Masih Dikaji, Bareskrim Pertimbangkan Sidang Adat Toraja dalam Kasus Pandji
-
LPDP Masih Hitung Nilai Pengembalian Dana Beasiswa Alumni AP Suami Dwi Sasetyaningtyas
-
Pegawai Rental yang Aniaya Petugas SPBU Resmi Jadi Tersangka: Positif Sabu!
-
Di Hadapan Raja Yordania, Prabowo Tegaskan Dukungan Indonesia untuk Perdamaian di Palestina
-
PDIP Soroti Rencana Impor 105.000 Mobil Pickup dari India: Jangan Rugikan Pabrikan Dalam Negeri
-
Sopir Toyota Calya Ugal-Ugalan di Jakarta Diamankan, Polisi Tunggu Hasil Tes Urine
-
Warga Jakarta dengan Luas Rumah di Bawah 70 Meter Bisa Dapat Toren Gratis dari PAM JAYA
-
Betawi di Era Digital: Pemuda Diminta Jadi Garda Depan Pelestarian Budaya
-
Dari Gerakan Non Blok ke Aliansi Amerika, Indonesia Tak Lagi Bebas Aktif Gegara ART dan BoP?
-
KPK Periksa Sekjen Kemnaker Terkait Kasus Pemerasan Sertifikasi K3