Suara.com - Lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN) melemparkan pertanyaan soal big data dukungan masyarakat terhadap penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024 yang diungkap oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Dari hasil survei menunjukkan mayoritas responden tidak yakin dengan big data tersebut.
Sebanyak 71,8 persen responden merasa tidak yakin akan kebenaran dari big data tersebut. Sementara pihak yang yakin itu hanya 20 persen dan 8 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab.
"Sebagian besar atau 71,8 persen publik merasa tidak yakin akan klaim big data pengguna medsos terkait penundaan pemilu 2024 yang berakibat langsung pada perpanjangan masa jabatan Presiden dan lembaga-lembaga yang dipilih publik," kata Direktur SPIN Igor Dirgantara dalam paparannya secara virtual, Rabu (13/4/2022).
Kemudian responden juga diberikan pertanyaan terkait amandemen UUD 1945. Lagi-lagi mayoritas responden tidak setuju apabila ada perubahan UUD 1945.
Sebanyak 75,3 persen mengaku tidak setuju, sebanyak 16.1 persen mengaku setuju dan 8,6 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab.
Alasan terbesar dari responden menolak adanya amandemen UUD 1945 ialah karena khawatir adanya perubahan masa jabatan presiden.
"Dari 75,3 persen publik yang tidak setuju terhadap amandemen UUD 1945 tadi mayoritas atau 25,5 persen beralasan khawatir bahwa bila amandemen dilakukan maka akan mengubah masa jabatan presiden menjadi lebih dari dua periode."
Survei SPIN tersebut dilakukan pada tanggal 28 Maret-07 April 2022 dengan total jumlah responden 1230, berusia minimal 17 tahun yang tersebar di 34 provinsi, dengan metode multistage random, tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sebesar kurang lebih 2,8 persen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dengan bantuan kuesioner dan kontrol kualitas 10 persen dari sampel.
Baca Juga: 5 Dalih Luhut Berkelit dari Mahasiswa Saat Ditanya Soal Big Data
Tag
Berita Terkait
-
Survei SPIN: Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi-Ma'ruf Selama Maret 2022 Tidak Sampai 50 Persen
-
Elektabilitasnya Jauh di Atas Anies dan Ganjar, Prabowo Subianto Disebut Mampu Hilangkan Dikotomi Kadrun-Cebong
-
Jika Pilpres Digelar Hari Ini, Prabowo Subianto Menang Telak Head to Head Lawan Ganjar, Anies hingga AHY
-
Mahasiswa Tantang Big Data Dibuka, Luhut Binsar Malah Analogikan Beda Pendapat dengan Pacar
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
Terkini
-
Buntut Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono dari Kementerian UMKM, Ratusan Pati Lain Menyusul?
-
Halim Kalla Diperiksa 9 Jam Terkait Korupsi PLTU Mangkrak Rp1,35 Triliun
-
Cegah Lonjakan Harga Jelang Nataru, Prabowo Minta Ganti Menu MBG dengan Daging dan Telur Puyuh
-
Cegah Inflasi Akibat MBG, Pemerintah Rencanakan Pembangunan Peternakan dan Lahan Pertanian Baru
-
Remaja Perempuan Usia 15-24 Tahun Paling Rentan Jadi Korban Kekerasan Digital, Kenapa?
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun
-
Selain Chromebook, KPK Sebut Nadiem Makarim dan Stafsusnya Calon Tersangka Kasus Google Cloud
-
Bikin Geger Tambora, Begal Sadis Ternyata Sudah Beraksi 28 Kali, Motor Tetangga Pun Disikat
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya