Suara.com - Lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN) melemparkan pertanyaan soal big data dukungan masyarakat terhadap penundaan pemilihan umum (pemilu) 2024 yang diungkap oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Dari hasil survei menunjukkan mayoritas responden tidak yakin dengan big data tersebut.
Sebanyak 71,8 persen responden merasa tidak yakin akan kebenaran dari big data tersebut. Sementara pihak yang yakin itu hanya 20 persen dan 8 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab.
"Sebagian besar atau 71,8 persen publik merasa tidak yakin akan klaim big data pengguna medsos terkait penundaan pemilu 2024 yang berakibat langsung pada perpanjangan masa jabatan Presiden dan lembaga-lembaga yang dipilih publik," kata Direktur SPIN Igor Dirgantara dalam paparannya secara virtual, Rabu (13/4/2022).
Kemudian responden juga diberikan pertanyaan terkait amandemen UUD 1945. Lagi-lagi mayoritas responden tidak setuju apabila ada perubahan UUD 1945.
Sebanyak 75,3 persen mengaku tidak setuju, sebanyak 16.1 persen mengaku setuju dan 8,6 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab.
Alasan terbesar dari responden menolak adanya amandemen UUD 1945 ialah karena khawatir adanya perubahan masa jabatan presiden.
"Dari 75,3 persen publik yang tidak setuju terhadap amandemen UUD 1945 tadi mayoritas atau 25,5 persen beralasan khawatir bahwa bila amandemen dilakukan maka akan mengubah masa jabatan presiden menjadi lebih dari dua periode."
Survei SPIN tersebut dilakukan pada tanggal 28 Maret-07 April 2022 dengan total jumlah responden 1230, berusia minimal 17 tahun yang tersebar di 34 provinsi, dengan metode multistage random, tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sebesar kurang lebih 2,8 persen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dengan bantuan kuesioner dan kontrol kualitas 10 persen dari sampel.
Baca Juga: 5 Dalih Luhut Berkelit dari Mahasiswa Saat Ditanya Soal Big Data
Tag
Berita Terkait
-
Survei SPIN: Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi-Ma'ruf Selama Maret 2022 Tidak Sampai 50 Persen
-
Elektabilitasnya Jauh di Atas Anies dan Ganjar, Prabowo Subianto Disebut Mampu Hilangkan Dikotomi Kadrun-Cebong
-
Jika Pilpres Digelar Hari Ini, Prabowo Subianto Menang Telak Head to Head Lawan Ganjar, Anies hingga AHY
-
Mahasiswa Tantang Big Data Dibuka, Luhut Binsar Malah Analogikan Beda Pendapat dengan Pacar
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
Terkini
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi
-
Konsisten Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP: Masa Hak Rakyat Bersuara 5 Tahunan Mau Diambil?
-
Pakar Klarifikasi: Bongkar Tiang Monorel Rasuna Said Hanya Rp300 Juta, Bukan Rp100 Miliar
-
Selamat Tinggal Rompi Oranye? KPK Tak Akan Lagi Pamerkan Tersangka Korupsi di Depan Kamera