Suara.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta seluruh pihak tidak lagi menggoreng isu perihal penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Ini menyusul penegasan dari Presiden Jokowi bahwa Pemilu tetap sesuai jadwal di 2024.
Politikus yang akrab disapa Bamsoet itu menuturkan, ketimbang terus mewacankan isu-isu tersebut, ia meminta semua pihak kini untuk fokus terhadap upaya recovery ekonomi pasca pandemi covid-19.
"Dalam Rapat Terbatas tersebut, Presiden Joko Widodo juga tegas menyampaikan, karena Pemilu 2024 sudah ditetapkan pada 14 Februari 2024, maka tidak perlu lagi muncul berbagai spekulasi di masyarakat terkait adanya upaya untuk melakukan penundaan Pemilu, perpanjangan jabatan presiden, maupun penambahan periodisasi presiden menjadi tiga periode," tutur Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (14/4/2022).
Bamsoet memandang bahwa Jokowi sendiri telah tegas menyikapi wacana-wacana tersebut. Terlebih sebelum menegaskan pelaksanaan Pemilu di 2024, Jokowi sudah mewanti-wanti para menteri agar tidak lagi menyuarakan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Bamsoet juga merujuk sikap putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Wali Kota Solo itu sebelumnya menegaskan menolak presiden tiga periode.
"Bahkan lebih jauh lagi, putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang kini menjadi Wali Kota Solo, juga tegas menyampaikan jika ada yang ingin melakukan demonstrasi di Solo untuk menolak perpanjangan masa jabatan kepresidenan menjadi tiga periode, Gibran akan ikut serta mendukung demonstrasi tersebut," kata Bamsoet.
Gibran Tolak Pemilu 2024 Ditunda
Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dengan tegas menolak tiga periode jabatan presiden.
Bahkan penolakan tersebut sudah disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi.
"Uwes ngomong no. Ngomong langsung. Soal jawaban, takonono dewe nek ketemu presiden," jata Gibran saat ditemui, Kamis (14/4/2022).
Gibran menegaskan, tidak ada tiga periode jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 mendatang.
"Jawabanku wes pasti to. Yang jelas tidak ada tiga periode jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 itu loh," ungkap dia.
Gibran pun tidak mempermasalahkan adanya demo masalah itu dan siap ikut bergabung.
Berita Terkait
-
Yeay! Jokowi Teken PP Soal THR dan Gaji ke-13 Bagi ASN hingga Pensiunan, Ada Bonus Tukin Juga
-
Tidak Mau Ada Lonjakan Kasus Covid-19 Pasca Lebaran, Jokowi: Kita Tengah Buat Aturan Ketat
-
Minta Masyarakat Tak Terpengaruh soal Klaim Big Data Penundaan Pemilu, La Nyalla: Yang Disampaikan Luhut Itu Bohong!
-
Luhut Diskakmat BEM UI, Rocky Gerung: Dia Bikin Big Lies, Bukan Big Data
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional