Suara.com - Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, menilai Menko Marves RI Luhut Binsar Panjaitan telah berbohong dengan mengklaim punya Big Data 110 juta warga yang menginginkan penundaan Pemilu 2024. Menurutnya, masyarakat tak boleh terpengaruh dengan klaim Luhut tersebut.
"Yang disampaikan saudara Luhut Binsar itu adalah bohong ya, saya hanya sampaikan itu saja," kata La Nyalla dalam agenda Public Ekpose DPD RI di Kompleks Parlemens, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2022).
Ia mengimbau kepada masyarakat atau warga jangan sampai terpengaruh dengan apa yang disampaikan Luhut tersebut. LaNyalla yakin apa yang disampainnya merupakan kebenaran.
"Saya hanya menyampaikan kepada publik jangan takut, jangan juga terpengaruh dengan apa yang disampaikan berita bohong ini. Jadi saya hanya menekankan kebeneran aja," ungkapnya.
Kendati begitu, La Nyalla menyerahkan terkait nasib Luhut kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ia tak mau intervensi meminta agar Luhut dipecat dari kabinet pemerintahan.
"Perkara dia mau di-reshuffle, itu bukan urusan saya," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, pendiri platform pemantauan dan analitik digital, Evello, Dudy Rudianto memberikan paparannya soal klaim Big Data 110 juta milik Luhut.
Menurutnya, pihaknya juga melakukan pemantauan selama setahun ke belakang memang ditemukan pembicaraan tentang pemilu khususnya penundaan pemilu tak sampai 1 juta yakni hanya 693 ribu.
"Jadi dengan kata lain ditarik ke belakang satu tahun pun yang membicarakan pemilu atau penundaan pemilu paling besar seperti itu. Jadi jumlah 110 juta juga berlebihan ya, 1 juta juga gak sampai," tuturnya.
Baca Juga: Luhut Diskakmat BEM UI, Rocky Gerung: Dia Bikin Big Lies, Bukan Big Data
Ogah Jawab Mahasiswa
Diketahui, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan kembali menjadi sorotan setelah menemui mahasiswa di Universitas Indonesia, Selasa (13/4/2022). Hal ini terkait jawabannya saat ditanya oleh mahasiswa terkait big data.
Dalam pertemuan itu, mahasiswa UI mendesak Luhut untuk membuka big data, yang diklaim Luhut berisi suara 110 juta orang menginginkan Pemilu 2024 ditunda.
Buntut pernyataan big data Luhut, wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode sampai penundaan pemilu semakin memanas. Bahkan, isu itu sampai memicu mahasiswa demo besar-besaran secara serentak pada 11 April 2022.
Namun, saat ditanya terkait big data oleh mahasiswa, Luhut justru memberi sejumlah dalih yang berkelit bahkan dianggap kurang masuk akal. Berikut 5 pernyataan Luhut saat berkelit dari mahasiswa soal big data.
Berita Terkait
-
Luhut Diskakmat BEM UI, Rocky Gerung: Dia Bikin Big Lies, Bukan Big Data
-
Lebih Baik Fokus Pemulihan Ekonomi, Bamsoet Minta Tak Ada Lagi Pembahasan Isu Penundaan Pemilu
-
Mahasiswa Pasang Spanduk Bergambar Luhut Binsar Pandjaitan Bercap Buronan Negara
-
Fadli Zon Sentil Dusta Big Data hingga Oligarki Lewat Puisi 'BRUTUS': Lihatlah Indonesia Makin Berantakan
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik