Suara.com - Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kaharuddin menyampaikan pendapatnya mengenai tuntutan-tuntutan yang disampaikan para mahasiswa dalam demo 11 April 2022.
Koordinator BEM SI ini menyampaikan opininya dalam acara bincang HOTROOM Metro TV bersama Hotman Paris pada Kamis (14/4/2022).
Dalam acara tersebut, Kaharuddin mempertanyakan mengenai Undang-Undang (UU) tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang dibuat dalam jangka waktu 40 hari.
"Undang-Undang dibuat 40 hari. Itu bagaimana tentang Ibu Kota Negara baru. Maka dari itu perlu dikaji ulang aspek-aspek yang didampak, seperti sosial-ekologinya, ekonominya," kata Kaharuddin.
Kaharuddin menyampaikan bahwa UU IKN perlu dikaji ulang mengenai aspek-aspek, seperti sosial ekologi dan ekonomi.
Lebih lanjut, Kaharuddin berpendapat bahwa IKN dapat ditunda dulu karena APBN dapat digunakan untuk kebutuhan dasar rakyat.
Hotman Paris lalu menanyakan kembali kepada Kaharuddin tentang janji Jokowi yang belum dipenuhi, sesuai tuntutan para mahasiswa.
Kadaruddin menegaskan para mahasiswa meminta Presiden untuk tidak fokus pada pesta demokarsi Pemilu 2024 saja, tetap juga persoalan kesejahteraan sesuai dengan visi misi.
Sebut Bebas Berpendapat di Orba
Baca Juga: BEM SI Pertanyakan Tujuan Kehadiran Ade Armando hingga Berujung Dikeroyok saat Demo 11 April di DPR
Dalam dialognya di HOTROOM, Koordinator Pusat BEM SI ini juga kembali mengungkit orde lama dan orde baru. Kaharuddin menyebut bahwa kesejahteraan dan kebebasan didapatkan pada masa orde baru.
"Misalkan di orde lama, kita peroleh kebebasan tapi kesejahteraan tidak. Orde baru kita peroleh yang namanya kebebasan, kesejahteraan kita punya. Hari ini yang ingin kita (mahasiswa) tanyakan adalah apakah kita peroleh kesejahteraan? Apakah kita peroleh kebebasan?" ungkap Kaharuddin.
Kaharuddin menegaskan kembali bahwa saat ini kebebasan belum diperoleh secara merata. Saat ditegaskan kembali oleh Hotman, janji kampanye mahasiswa yang dituntut adalah kebebasan dan kesejahteraan.
Mendengar pendapat yang dilontarkan Koordinator Pusat BEM SI, anggota Komisi XI DPR RI Masinton Pasaribu membantah pendapat bahwa orde baru justru sebaliknya dari yang dikatakan oleh Kaharuddin mengenai kebebasan.
"Orde baru itu tidak ada yang namanya kebebasan. Kesejahteraan ya semu. Teman-teman mahasiswa juga harus objektif karena kebebasan tidak ada dalam alam masa orde baru, makanya kami dan teman-teman tahun 97 98 menentang itu, memperjuangkan adanya demokrasi," kata Masinton Pasaribu.
Usai Masinton Pasaribu memberikan pendapatnya mengenai kilas balik orde baru, Hotman Paris menyarankan para mahasiswa untuk belajar dari para seniornya (mahasiswa 98).
Berita Terkait
-
Hotman Paris Bongkar Kebohongan Celine Evangelista saat Duet Bareng Ariel NOAH
-
Gibran Mau Ikut Demo Tolak Jokowi 3 Periode, BEM SI: Telepon Presiden Saja
-
Unggah Video Pembagian Selebaran Bertuliskan Khilafan di Demo BEM SI, Yusuf Dumdum: Siluman HTI Menyusupi Aksi
-
Pelajar Ikut Demo BEM SI, Pemprov DKI Bakal Cabut KJP-nya?
-
BEM SI Pertanyakan Tujuan Kehadiran Ade Armando hingga Berujung Dikeroyok saat Demo 11 April di DPR
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Sejarah Baru, Iin Mutmainnah Dilantik Jadi Wali Kota Perempuan Pertama di Jakarta Sejak 2008
-
Yusril Beri 33 Rekomendasi ke 14 Kementerian dan Lembaga, Fokus Tata Kelola Hukum hingga HAM Berat
-
Cerita Polisi Bongkar Kedok Klinik Aborsi di Apartemen Basura Jaktim, Janin Dibuang di Wastafel
-
Telepon Terakhir Anak 9 Tahun: Apa Pemicu Pembunuhan Sadis di Rumah Mewah Cilegon?
-
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Naik, Janji Jadi Juri Adil Bagi Buruh dan Pengusaha
-
Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar
-
Beda dengan SBY saat Tsunami Aceh, Butuh Nyali Besar Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional
-
Kronologi Pembunuhan Bocah 9 Tahun di Cilegon, Telepon Panik Jadi Awal Tragedi Maut
-
Gubernur Bobby Nasution Serahkan Bantuan KORPRI Sumut Rp2 Miliar untuk Korban Bencana
-
Gubernur Bobby Nasution Siapkan Lahan Pembangunan 1.000 Rumah untuk Korban Bencana