Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, banyak warga yang kini memilih diam ketimbang menyuarakan kebenaran atau kritik.
AHY menyebut, pilihan diam dipilih lantaran takut jika harus bersuara lantang.
"Banyak rakyat merasa takut bicara sekarang. Dari berbagai perjumpaan di lapangan, banyak yang menyampaikan, mas, mbak, kami takut bicara. Jangankan untuk menyampaikan kritik, untuk menyampaikan hal umum saja mereka ragu-ragu," kata AHY dalam pidatonya di acara Silaturahmi dan Kontempelasi di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/4/2022).
AHY mengatakan, diamnya masyarakat karena takut bersuara itu merupakan hal yang tidak diharapkan. Kritik yang membangun, dikatakan AHY, menjadi penting bagi pemerintah dan negara.
"Jangan lah kemudian suara seperti itu dibungkam dan terlalu mudah diintimasi," kata AHY.
Gejala-gejala pembungkaman itu yang kemudian menjadi indikator yang menunjukkan kemunduran demokrasi Indonesia.
AHY mengatakan berdasarkan potret dari lembaga internasional, dikatakan bahkan demokrasi di Indonesia dianggap cacat.
Ia juga turut mengomentari munculnya fenomena buzzer yang kemudian memicu kemarahan rakyat. Sebab kebebasan bersuara di ruang luas seakan diberikan kepada buzzer, tetapi tidak kepada rakyat.
"Ini yang kemudian dipotret lembaga internasional tadi, indikator lain yang menunjukkan telah terjadi kemunduran demokrasi di Indonesia dan bahkan kita dianggap cacat demokrasi. Yang sering membuat rakyat marah adalah ketika negara seolah memberi ruang luas kepada buzzer politik untuk bebas beroperasi," katanya.
Baca Juga: AHY Mengingat Pesan SBY: Jangankan Tiga Tahun, Satu Hari Saja Tunda Pemilu itu Menabrak Konstitusi
Sebelumnya, AHY juga menyoroti langkah sejumlah pihak untuk mengkhianati konstitusi. Langkah itu diambil melalui pelemparan wacana penundaan Pemilu 2024.
Menurut AHY wacana tersebut telah menganggu dan merecoki kehidupan berbangsa dan bernegara. Seharusnya, kata dia hal-hal itu tidak perlu terjadi.
"Enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba sejumlah kalangan yang menyerukan dan menyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024. Ditunda hingga 3 tahun dengan alasan yang sulit diterima akal sehat," kata AHY dalam pidatonya di acara Malam Silaturahmi dan Kontemplasi Di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/4/2022).
AHY menilai semua alasan yang disebutkan untuk mewacanakan penundana Pemilu 2024 sangat tidak relevan dan mengada-ada.
Ia mengatakan pelemparan wacana itu hanya berujung untuk melanggengkan kekuasaan.
"Sederhananya mereka mau melanggengkan kekuasaan tanpa mengikuti proses pemilu. Artinya tanpa dipilih langsung oleh rakyat," kata AHY.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional