Suara.com - Kementerian Kesehatan menyebutkan program vaksinasi human papillomavirus (HPV) untuk mencegah penyakit kanker serviks di Indonesia menyasar pelajar perempuan kelas 5 dan 6 sekolah dasar.
"HPV diberikan pada siswi kelas 5 dan 6 SD dan diberikan sebanyak dua kali," kata Pelaksana tugas (Plt) Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes, Prima Yosephine Seminar Media Pekan Imunisasi Dunia 2022 secara virtual yang diikuti dari Aplikasi Zoom di Jakarta, Senin (18/4).
Menurut Prima, pemberian vaksin HPV berlangsung secara bersamaan dengan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) yang rutin diselenggarakan pada Agustus dan November setiap tahun.
Ia mengatakan vaksinasi HPV telah dimulai di dua provinsi dan lima kabupaten/kota di Indonesia sejak 2021 dan diperluas di tiga provinsi dan lima kabupaten/kota pada tahun ini. Rencananya vaksinasi kanker serviks berlaku secara nasional pada 2023-2024.
Untuk mempersiapkan hal itu, kata Prima, Kemenkes memfasilitasi pelatihan vaksinasi HPV secara berjenjang dari tingkat dinas kesehatan hingga Puskesmas di setiap daerah.
"Untuk DKI dan Bali sudah pelatihan. Tahun ini dan tahun depan kita kembangkan di seluruh kabupaten/kota yang didahului dengan tenaga kesehatan," katanya.
Selain melatih kemampuan sebagai vaksinator, kata Prima, peserta pelatihan juga diajarkan tentang upaya menangkal hoaks atau berita bohong terkait HPV.
"Masyarakat sebenarnya cukup menerima bahwa kanker serviks penyakit mengerikan sehingga penerimaannya cukup baik. Walaupun tidak menutup diri masih ada hoaks," katanya.
Salah satu hoaks terkait vaksin HPV adalah efek samping yang dapat memicu kemandulan. "Kami ada pembekalan panduan terkait hoaks ini," katanya.
Baca Juga: WHO: Dosis Tunggal Vaksin HPV Beri Perlindungan Kuat dari Kanker Serviks
Sebelumnya, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan vaksinasi HPV merupakan tambahan vaksin wajib di Indonesia dalam program pencegahan kanker.
"Kita akan naikkan vaksin wajibnya kita dari 11 antigen menjadi 14, kita tambah vaksin HPV, PCV sama Rotavirus, terutama karena kematian kanker itu paling banyak wanita Indonesia karena serviks sama kanker payudara, serviks ada vaksinnya," kata Menkes dalam Pertemuan Diaspora Kesehatan Indonesia Kawasan Amerika & Eropa. (Sumber: Antara)
Berita Terkait
-
WHO: Dosis Tunggal Vaksin HPV Beri Perlindungan Kuat dari Kanker Serviks
-
Sudah Aktif Secara Seksual, Masih Perlukah Vaksih HPV?
-
1,3 Juta Anak Usia 6-11 Tahun di Sumut Telah Divaksin Covid-19 Dosis Pertama
-
Sekolah Buka Lagi, India Mulai Vaksinasi COVID-19 untuk Anak Usia 12-14 Tahun
-
Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua pada Anak di Samarinda Cuma Capai 70 persen, Ini Kata Disdikbud Asli Nuryadin
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO