Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai atau BLT minyak goreng berjalan dengan baik. Ia mengaku tidak mendengar permasalahan yang terjadi di dalam proses penyalurannya.
Adapun penyaluran BLT minyak goreng tersebut dilakukan baik melalui kantor pos maupun kelurahan.
"Saya enggak mendengar ada hal yang di lapangan yang menghambat," kata Jokowi usai meninjau Pasar Bangkal Baru, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Rabu (20/4/2022).
Jokowi berharap dengan adanya penyaluran BLT minyak goreng bisa memperkuat daya beli masyarakat. Ia juga ingin penyaluran BLT tersebut bisa mengurangi beban masyarakat akibat harga minyak goreng yang tengah melonjak naik.
"Kita harapkan beban yang terjadi karena ada tambahan harga bisa tertutupi dari BLT Migor."
Minta Usut Kasus Mafia Migor
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi meminta agar aparat hukum bisa mengusut tuntas para mafia minyak goreng.
"Kemarin dari Kejaksaan Agung sudah menetapkan empat tersangka urusan minyak goreng ini dan saya minta diusut tuntas sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain ini bisa mengerti," jelasnya.
Jokowi lantas mengungkapkan kalau minyak goreng masih menjadi permasalahan yang tidak kunjung usai. Padahal pemerintah sudah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat membutuhkan dengan harapan bisa membeli minyak goreng.
Baca Juga: Pos Indonesia Kejar Target Penyaluran BLT Minyak Goreng Rampung Sebelum Lebaran
Hal yang diinginkan Jokowi ialah harga minyak goreng di pasaran itu sebisa mungkin mendekati harga normal. Akan tetapi itu masih sulit diwujudkan lantaran harga minyak pada skala internasional masih tinggi.
"Sehingga kecenderungan produsen itu pengennya ekspor, memang harganya tinggi di luar," ujarnya.
Pemerintah sempat berupaya untuk menyiasatinya dengan mengeluarkan kebijakan harga ecer tertinggi (HET) untuk minyak curah dan memberikan subsidi bagi para produsen.
Akan tetapi, yang Jokowi ketahui harga minyak goreng di pasaran saat ini masih terbilang kacau.
"Di pasar saya lihat minyak curah banyak yang belum sesuai dengan HET yang kita tetapkan, artinya memang ada permainan," tuturnya.
Berita Terkait
-
Pejabat Kemendag Jadi Tersangka Ekspor CPO, Jokowi: Usut Tuntas Mafia Minyak Goreng, Ungkap Siapa Yang Bermain
-
Cerita Jokowi dan Prabowo Belanja Bareng Beli Blangkon Raja Madura, Jokowi Langsung Pakai, Prabowo Awalnya Ragu
-
Soroti Kasus Migor Dirjen Kemendag di Kejagung, Jokowi: Saya Minta Diusut Tuntas Sehingga Kita Tahu Siapa yang Bermain
-
Kompak, Jokowi dan Prabowo Beli Blangkon Khas Madura
-
Kompak! Beli Udeng Blangkon yang Sama saat Kunker ke Jatim, Prabowo ke Jokowi: Pas Enggak?
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional