Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meluncurkan holding dan program strategis BUMN industri pertahanan yang dinamakan Defense Industry Indonesia atau Defend ID di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (20/4/2022).
Jokowi menegaskan, bakal mencatat janji dari kementerian terkait untuk membuat Defend ID masuk ke dalam jajaran 50 besar perusahaan pertahanan dunia.
Target itu sebelumnya disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Ia mengemukakan dengan adanya Defend ID diharapkan bisa meningkatkan tingkat komponen dalam negeri menjadi 50 persen untuk teknologi-teknologi kunci masuk sebagai 50 perusahaan industri terbesar di dunia dalam bidang industri pertahanan pada 2024.
"Saya mengapresiasi pembentukan holding BUMN industri pertahanan defense industri bernama Defend ID yang sudah lama ini saya tunggu tunggu, saya kejar-kejar terus agar BUMN industri pertahanan kita jauh lebih terkonsolidasi ekosistem semakin kuat, mampu bersaing sehat dan menguntungkan," kata Jokowi saat acara peluncuran sebagaimana dikutip melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.
"Ini saya catat janjinya, janji ini saya catat," tegasnya.
Kemudian, dibentuknya Defend ID juga dilakukan untuk terus mendorong peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sehingga dapat menurunkan nilai impor anggaran pengadaan alat pertahanan dan keamanan (alpahankam).
"Saya minta TKDN produk pertahanan unggulan terus ditingkatkan dari angka yang telah dicapai saat ini 41 persen, agar ditingkatkan naik dan nanti jadi 100 persen," jelasnya.
Jokowi menegaskan kepada jajarannya untuk bergerak secara cepat, lincah nan jeli dalam melihat setiap peluang yang ada. Hal tersebut disampaikannya supaya Indonesia bisa menjadi bagian rantai pasok berskala global.
"Ini penting sekali dengan tetap utamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri," tuturnya.
Baca Juga: Daftar Menteri Jokowi yang Harta Kekayaannya Menurun, Ada Nadiem dan Luhut
Kepala Negara menambahkan kalau peluncuran Defend ID juga harus dijadikan lompatan untuk bertransformasi berbasis dual use technology dengan membangun kerja sama secara global.
Tetapi, ia tetap berpesan Indonesia harus menjadi mayoritas dalam kerja sama tersebut untuk memperbesar peluang pasar Indonesia di global.
"Terus berinovasi mencari cara dan terobosan, baik di bidang SDM, bahan baku, produk, proses bisnis dan operasionalnya, semua harus excellent dan terbaik."
Berita Terkait
-
Kolaborasi Erick Thohir-Prabowo Hasilkan Holding BUMN Pertahanan, Namanya Defend ID
-
Diperkenalkan Depan Jokowi, Prabowo Berharap Defend ID Masuk 50 Besar Industri Pertahanan di Dunia
-
Diluncurkan Jokowi, Defend ID Langsung Teken Kerja Sama Dengan Kemhan dan Global Partner di Bidang Industri Pertahanan
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional