Suara.com - Partai Demokrat mengaku sangat menyayangkan adanya peretasan akun-akun media sosial maupun nomor telepon seluler para pihak yang kritis terhadap pemerintah. Salah satunya seperti apa yang dialami pengamat hukum tata negara Bivitri Susanti.
Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, dengan adanya kejadian tersebut justru membuat rakyat tak nyaman dan merasa tak aman.
"Apalagi menggunakannya untuk menyebarkan kabar bohong yang berupaya menjatuhkan kredibilitas pemilik akun dan mengadu domba berbagai elemen bangsa yang pro demokrasi. Tentu ini membuat warga negara semakin tidak nyaman dan merasa tidak memiliki rasa aman dalam melakukan aktivitas di negeri sendiri," kata Herzaky kepada wartawan, Kamis (21/4/2022) kemarin.
Menurutnya, demokrasi di Indonesia semakin hari semakin buruk kondisinya jika perilaku soal peretasan dibiarkan berlarut-larut.
Karenanya, pemerintah harus menyikapi situasi ini dengan serius dan mengambil langkah-langkah yang memang efektif, bukan sekedar kebijakan normatif, tapi melempem di lapangan.
"Jika membiarkan situasi seperti ini terus terjadi, berarti Pemerintah dengan sengaja membiarkan tindakan teror dan intimidasi terhadap aktivis pro demokrasi terus berlanjut. Dengan kata lain, Pemerintah memberikan persetujuan, jika merasa tidak terlibat, dalam perilaku anti demokrasi seperti ini," tuturnya.
"Jangan sampai Indonesia dicap sebagai negara demokrasi, tapi dengan rasa otoriter," sambungnya.
Lebih lanjut, Herzaky mengatakan, sudah banyak lembaga demokrasi dunia yang memberikan penilaian buruk terhadap demokrasi Indonesia, dari negara yang hanya bebas sebagian, sampai negara dengan demokrasi yang cacat.
"Kita harap ada perbaikan dari Pemerintah dalam dua tahun terakhir ini. Bukan sekedar lip service di media saja, melainkan benar-benar terwujud di lapangan," imbuhnya.
Baca Juga: Jelang Demo di Patung Kuda, Mahasiswa Keluhkan WhatsApp Diretas
Diketahui, akun media sosial Bivitri Susanti seperti Whatapps hingga Instagram telah diretas. Peretasan diketahui saat dalam akun medsos Bivitri tersebut mengunggah pernyataan yang tidak sejalan dengan pandangan pribadinya.
Berita Terkait
-
KPK Telisik Aliran Uang Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud ke Musda Partai Demokrat
-
Hacker Curi Aset Kripto Senilai Rp2,5 Triliun untuk Didonasikan ke Ukraina
-
AHY Blak-blakan Bongkar Rencana Koalisi Demokrat untuk Pilpres 2024
-
AHY Tegaskan Demokrat Bukan Oposisi Brutal yang Tak Punya Akal Sehat
-
Politisi Nasdem Soroti Kasus di Lombok Tengah Pasca Gelaran MotoGP, Pertanyakan Kinerja Kapolres
Terpopuler
- Daftar Prodi Berpotensi Ditutup Imbas Fokus Industri Strategis Nasional
- 5 Parfum Scarlett yang Wanginya Paling Tahan Lama, Harga Terjangkau
- Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu
- Membedah 'Urat Nadi' Baru Lampung: Shortcut 37 KM dan Jalur Ganda Siap Usir Macet Akibat Babaranjang
- 5 Rekomendasi Sepeda Roadbike Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pemula hingga Harian
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
Amnesty International Ungkap Tiga Faktor Penyebab Impunitas Militer di Indonesia
-
Main Mata Proyek Jalur Kereta: KPK Bongkar Skenario 'Plotting' Bupati Pati Sudewo di Balai Ngrombo
-
Bakar Sampah hingga Truk Besar Ganggu Warga, Kevin Wu PSI Sidak Pabrik Makanan di Kedoya
-
Ketum Posyandu Tekankan Pentingnya Mendidik Generasi Emas 2045
-
Tri Tito Karnavian Tekankan Implementasi 6 SPM di Peringatan Hari Posyandu Nasional
-
Jadi Pemicu Kecelakaan Maut KRL: Sopir Taksi Green SM Baru Kerja 3 Hari dan Cuma Dilatih Sehari!
-
Tragedi KRL Maut Bekasi Timur Naik Penyidikan: Polisi Bidik Tersangka!
-
Mitos Zona Aman Gerbong Tengah: Mengapa Usul Menteri PPPA Dinilai Tak Sentuh Akar Masalah?
-
Demi Wujudkan Kesejahteraan, Wamendagri Ribka Minta Papua Dukung Asta Cita Presiden
-
Dosen Diduga Terlibat Kasus Daycare Little Aresha, Begini Respons UGM