Suara.com - Partai Demokrat mengaku sangat menyayangkan adanya peretasan akun-akun media sosial maupun nomor telepon seluler para pihak yang kritis terhadap pemerintah. Salah satunya seperti apa yang dialami pengamat hukum tata negara Bivitri Susanti.
Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, dengan adanya kejadian tersebut justru membuat rakyat tak nyaman dan merasa tak aman.
"Apalagi menggunakannya untuk menyebarkan kabar bohong yang berupaya menjatuhkan kredibilitas pemilik akun dan mengadu domba berbagai elemen bangsa yang pro demokrasi. Tentu ini membuat warga negara semakin tidak nyaman dan merasa tidak memiliki rasa aman dalam melakukan aktivitas di negeri sendiri," kata Herzaky kepada wartawan, Kamis (21/4/2022) kemarin.
Menurutnya, demokrasi di Indonesia semakin hari semakin buruk kondisinya jika perilaku soal peretasan dibiarkan berlarut-larut.
Karenanya, pemerintah harus menyikapi situasi ini dengan serius dan mengambil langkah-langkah yang memang efektif, bukan sekedar kebijakan normatif, tapi melempem di lapangan.
"Jika membiarkan situasi seperti ini terus terjadi, berarti Pemerintah dengan sengaja membiarkan tindakan teror dan intimidasi terhadap aktivis pro demokrasi terus berlanjut. Dengan kata lain, Pemerintah memberikan persetujuan, jika merasa tidak terlibat, dalam perilaku anti demokrasi seperti ini," tuturnya.
"Jangan sampai Indonesia dicap sebagai negara demokrasi, tapi dengan rasa otoriter," sambungnya.
Lebih lanjut, Herzaky mengatakan, sudah banyak lembaga demokrasi dunia yang memberikan penilaian buruk terhadap demokrasi Indonesia, dari negara yang hanya bebas sebagian, sampai negara dengan demokrasi yang cacat.
"Kita harap ada perbaikan dari Pemerintah dalam dua tahun terakhir ini. Bukan sekedar lip service di media saja, melainkan benar-benar terwujud di lapangan," imbuhnya.
Baca Juga: Jelang Demo di Patung Kuda, Mahasiswa Keluhkan WhatsApp Diretas
Diketahui, akun media sosial Bivitri Susanti seperti Whatapps hingga Instagram telah diretas. Peretasan diketahui saat dalam akun medsos Bivitri tersebut mengunggah pernyataan yang tidak sejalan dengan pandangan pribadinya.
Berita Terkait
-
KPK Telisik Aliran Uang Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud ke Musda Partai Demokrat
-
Hacker Curi Aset Kripto Senilai Rp2,5 Triliun untuk Didonasikan ke Ukraina
-
AHY Blak-blakan Bongkar Rencana Koalisi Demokrat untuk Pilpres 2024
-
AHY Tegaskan Demokrat Bukan Oposisi Brutal yang Tak Punya Akal Sehat
-
Politisi Nasdem Soroti Kasus di Lombok Tengah Pasca Gelaran MotoGP, Pertanyakan Kinerja Kapolres
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Waspada Air Laut Tembus Tanggul Pantai Mutiara, Pemprov Target Perbaikan Rampung 2027
-
Pemulihan Bencana Sumatra Butuh Rp51 Triliun, AHY: Fokus Utama Pulihkan Jalan dan Jembatan
-
Perayaan Hanukkah Berdarah di Bondi Beach: 9 Tewas, Diduga Target Komunitas Yahudi?
-
Horor di Bondi Beach: Penembakan Brutal di Pantai Ikonik Australia, 9 Orang Tewas
-
Tak Cukup di Jabar, TikToker Resbob Kini Resmi Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
-
Harga Diri Bangsa vs Air Mata Korban Bencana Sumatera, Sosok Ini Sebut Donasi Asing Tak Penting
-
Tembus Proyek Strategis Nasional hingga Energi Hijau, Alumni UPN Angkatan 2002 Ini Banjir Apresiasi
-
PSI Tapsel Salurkan Bantuan ke Sangkunur, Sejumlah Desa Masih Terisolasi
-
Implementasi Pendidikan Gratis Pemprov Papua Tengah, SMKN 3 Mimika Kembalikan Seluruh Biaya
-
Boni Hargens: Reformasi Polri Harus Fokus pada Transformasi Budaya Institusional