Suara.com - Koalisi Perjuangan Rakyat Jakarta (Kopaja) menggeruduk kantor Gubernur Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Jumat (22/4/2022). Mereka berniat memberikan Anies Surat Peringatan pertama atau SP1 atas kinerjanya selama ini.
Koalisi ini datang ke Balai Kota sekitar pukul 12.45 WIB. Mereka langsung menuju ke Pendopo Balai Kota yang merupakan bagian teras jalur masuk ke ruangan Anies.
KOPAJA membawa sejumlah atribut seperti poster yang bertuliskan "Anies, waktumu sudah habis", "kami butuh bukti bukan janji". Setelah membentangkan poster itu, perwakilan KOPAJA, Jenny Silvia dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta membacakan SP1 untuk Anies.
Jennie mengatakan ada sembilan permasalahan krusial yang dinilai tak mampu diselesaikan Anies. Masalah pertama adalah buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah melebihi Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUAN).
Lalu, akses air bersih di Jakarta yang sulit diakses warga karena swastanisasi air, ada juga penanganan banjir yang dinilai belum mengakar pada beberapa penyebab banjir, dan sikap Pemprov DKI yang dianggap tak serius dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum.
Kelima, lemahnya perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta. Keenam, reklamasi yang masih terus berlanjut.
Setelah itu, penggusuran paksa yang masih menghantui warga Jakarta, serta belum maksimalnya penanganan Covid-19 serta dampak sosialnya.
Terakhir yang kesembilan, hunian layak bagi masyarakat Jakarta juga dinilai masih menjadi masalah krusial yang belum diselesaikan.
Menurut Jennie, penyerahan SP1 ini penting karena masalah yang masih dialami warga sangat krusial dan berkaitan langsung dengan kehidupan warga.
Baca Juga: Koalisi Perjuangan Warga Jakarta kasih SP ke Anies Baswedan, Ini Isinya
"Pemenuhan terhadap standar kehidupan tersebut harus didapatkan setiap warga dan wajib dipenuhi oleh pemerintahnya," ujar Jennie, Jumat (22/4/2022).
KOPAJA memberikan Anies waktu enam bulan untuk menyelesaikan sembilan persoalan krusial ini. Jika nantinya sampai waktu yang ditentukan tidak selesai juga, maka KOPAJA meminta Anies mundur dari jabatannya.
"Kami mendesak bapak Anies Baswedan untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Kalau tidak, kami harus sampaikan bahwa pak Anies harus di drop out dari DKI karena tidak berhasil memimpin Jakarta," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Survei Ungkap Anies Paling Dibicarakan Warganet, Tapi Sosok Ini Peraih Sentimen Terpositif
-
Koalisi Perjuangan Warga Jakarta kasih SP ke Anies Baswedan, Ini Isinya
-
Interpelasi Anies soal Formula E Bakal Digelar Lagi Ketua DPRD DKI, PKS: Kami Tidak Setuju
-
4 Fakta Pengunduran Diri Tsamara Amany, Sempat Dituding Gegara Suami Dukung Anies Baswedan
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- 5 Mobil Sedan Bekas yang Jarang Rewel untuk Orang Tua
- 5 Sepatu Lari Hoka Diskon 50% di Sports Station, Akhir Tahun Makin Hemat
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman Skechers Buat Jalan-Jalan, Cocok Buat Traveling dan Harian
- 6 Mobil Bekas untuk Pemula atau Pasangan Muda, Praktis dan Serba Hemat
Pilihan
-
Bukan Sekadar Tenda: Menanti Ruang Aman bagi Perempuan di Pengungsian
-
4 Rekomendasi HP Xiaomi Murah, RAM Besar Memori Jumbo untuk Pengguna Aktif
-
Cek di Sini Jadwal Lengkap Pengumuman BI-Rate Tahun 2026
-
Seluruh Gubernur Wajib Umumkan Kenaikan UMP 2026 Hari Ini
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
Terkini
-
Bukan Alam, Jaksa Agung Sebut Bencana Sumatra Akibat Alih Fungsi Hutan
-
Selain UMP Naik, Pramono Anung Siapkan Subsidi Pangan dan Transportasi Buat Buruh
-
Ini Dia! Daftar 5 Provinsi dengan Kenaikan UMP Tertinggi
-
Gus Yahya Tolak Keputusan Lirboyo, Minta Konflik NU Diselesaikan lewat Muktamar
-
Prahara PBNU: Gus Yahya Beri Instruksi Keras, Pengurus Wilayah Jangan Sampai Terbengkalai
-
Pramono Anung Tetapkan UMP 2026: Kenaikannya di Atas Inflasi!
-
BPPTKG: Gunung Merapi Masih Aman Dikunjungi Saat Libur Nataru
-
Boyamin Datangi Dewas KPK, Pertanyakan Bobby Nasution Tak Diperiksa Kasus Pembangunan Jalan Sumut
-
Ngebet Islah, Gus Yahya: Biar Semua Masalah Diselesaikan Muktamirin di Muktamar
-
16.078 Warga Binaan Terima Remisi Natal 2025: 174 Napi Langsung Bebas, Negara Hemat Rp9,4 Miliar