Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima delegasi pimpinan Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Merdeka, Senin (25/4/2022). Dalam kesempatan itu, Jokowi menerima aspirasi mulai dari undang-undang otonomi khusus (otsus) hingga pemekaran wilayah.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang turut mendampingi Jokowi. Selain itu, ada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani juga hadir dalam pertemuan tersebut.
"Nah, materi yang dibicarakan ialah menyampaikan aspirasi terkait dengan undang-undang otsus, dengan pemekaran, dan sebagainya yang itu tadi sudah disampaikan dijawab oleh presiden," kata Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin.
"Misalnya undang-undang otsus undang-undangnya sudah jalan, sudah disahkan, sekarang ada yang menguji uji materi di MK kita hargai proses hukum itu dan kita akan ikuti terus perkembangannya dan tentu saja pada akhirnya akan berujung pada vonis Mahkamah Konstitusi nantinya," sambungnya.
Kemudian, yang kedua ialah soal pemekaran wilayah di Papua. Mahfud memahami kalau pemekaran wilayah di Papua menuai pro dan kontra.
Namun, menurut keterangan dari Jokowi, setidaknya ada sebanyak 354 permohonan pemekaran yang kemudian dikabulkan oleh pemerintah. Bahkan Mahfud menyebut kalau Papua Barat lah yang meminta adanya pemekaran tersebut.
Karena itu, Mahfud menekankan kalau tidak ada yang salah apabila ada pro dan kontra dalam pengambil satu keputusan.
"Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga kepresidenan malah 82 persen rakyat Papua itu memang minta pemekaran itu, minta mekar gitu dan di sana kalau mau bicara setuju tidak yang terbuka ke publik juga sama-sama banyak yang unjuk rasa untuk mendukung, unjuk rasa yang tidak setuju," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Respons Wali Kota Medan Bobby Nasution soal Pria Ancam Patahkan Lehernya Gegara Tolak E-Parking
-
Sempat Sesumbar Ingin Patahkan Leher Mantu Jokowi, Pria Viral Ini Akhirnya Ditangkap
-
Kubu Rizieq Sebut Rezim Jokowi jadi Musuh Bersama di 2024, Irma NasDem: Semua Itu Kehendak Allah, Enggak Usah Ngeramal!
-
Terciduk Pakai Sendal Jepit Saat Temani Presiden Jokowi, Iriana Tuai Pujian: Masya Allah Sederhana Sekali
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT