Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng kepada 100 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang digelar di Pos Bloc, Jakarta, Senin (25/4/2022). Jokowi memastikan bahwa BLT Minyak Goreng tersebut dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat.
Saat meninjau, Jokowi berkesempatan untuk berdialog dengan perwakilan kantor pos dari enam lokasi melalui konferensi video, yakni Aceh, Medan, Banten, Pontianak, Depok, dan Cikini, Jakarta Pusat untuk menyampaikan capaian penyaluran BLT di masing-masing daerah tersebut.
"Medan hari ini membagikan 60 orang KPM Pak Presiden, kinerja kita penyaluran sudah 97,21 persen," kata perwakilan dari Medan.
Sementara itu, penyaluran BLT Minyak Goreng di Pontianak mencapai 96,8 persen. Jokowi lantas meminta agar penyaluran bantuan tersebut dapat terselesaikan secepatnya.
"Untuk Pontianak hari ini membagikan 50 KPM, dihadiri Pak Gubernur dan Bapak Wali Kota juga, posisi saat ini 96,8 persen," ucap perwakilan dari Pontianak.
"96 persen? Terima kasih Pontianak. Bagus, sisanya segera diselesaikan," jawab Presiden.
Selanjutnya, Kepala Negara menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk mengingatkan masyarakat bahwa BLT Minyak Goreng yang telah diberikan pemerintah harus digunakan dengan baik sesuai dengan tujuannya.
"Tolong disampaikan kepada para penerima bahwa BLT Minyak Goreng ini betul-betul digunakan sesuai yang telah diarahkan oleh Menteri Sosial baik itu untuk membeli minyak goreng maupun sembako. Tapi jangan dipakai untuk beli pulsa," ujar Kepala Negara.
Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Sosial menunjuk Pos Indonesia dalam penyaluran BLT Minyak Goreng sebesar Rp300 ribu kepada KPM di seluruh Tanah Air. Penyaluran BLT Minyak Goreng tersebut ditargetkan dapat diterima oleh 18,3 juta KPM sebelum Lebaran tahun 2022.
Baca Juga: 4 Menteri Jokowi Berencana Mau Nyapres, Pengamat Singgung Soal Profesionalitas
Turut hadir mendampingi Jokowi dalam peninjauan tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi, dan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria.
Berita Terkait
-
Jokowi Berharap Sirkuit Formula E Jakarta Bisa Rampung Tepat Waktu
-
Pemerintah Belum Putuskan Transisi dari Pandemi ke Endemi, Ini Sebabnya
-
Temui Jokowi di Istana, Majelis Rakyat Papua Desak Pemerintah Tunda Pemekaran Wilayah
-
4 Menteri Jokowi Berencana Mau Nyapres, Pengamat Singgung Soal Profesionalitas
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- 5 Sepeda Lipat yang Ringan Digowes dan Ngebut di Tanjakan
Pilihan
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Terkini
-
Terbukti Lakukan Kekerasan, Mahasiswa UNISA Yogyakarta Diskors 2 Semester dan Terancam DO
-
Ringankan Beban Orang Tua, Program Pendidikan Gratis Gubernur Meki Nawipa Disambut Positif
-
Prabowo di Mujahadah Kubro NU: Pemimpin Tak Boleh Dengki dan Cari-cari Kesalahan Orang Lain
-
Kampung Haji Segera Hadir, Prabowo Tekadkan Niat Tingkatkan Pelayanan dan Turunkan Biaya
-
Prabowo Diminta Tarik Lagi 57 Eks Pegawai KPK, Yudi Purnomo: Jika Perintah Presiden, Saya Kembali
-
KPK Hattrick Gelar OTT, Yudi Purnomo: Bukti Gaji Besar Tak Cukup Bendung Kerakusan Koruptor
-
Silsilah Jeffrey Epstein, Keluarganya dari Yahudi Terpandang
-
Sempat Dikira Kain Popok, Begini Cerita Fatmawati Saat Pertama Kali Terima Bahan Bendera Pusaka
-
Mensos Gus Ipul: Digitalisasi Bansos Signifikan Tekan Kesalahan Data
-
Kemensos Rehabilitasi 7 PMI Korban TPPO di Turki