Suara.com - Partai Demokrat mengaku merasa sedih mendengar pemerintah disebut lebih fokus untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ketimbang mengurusi ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan usai Litbang Kompas merilis hasil survei terbarunya.
"Menyedihkan. Ini sebenarnya bentuk protes masyarakat secara halus terhadap pemerintah atas abainya pemerintah dengan kondisi ekonomi masyarakat, dengan kesulitan dan berbagai permasalahan yang menimpa masyarakat saat ini," kata Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Selasa (26/4/2022).
Menurutnya, kekinian masyarakat sepertinya tidak tahu harus seperti apa lagi memperingatkan pemerintah untuk lebih peduli dengan kesulitan yang masyarakat alami.
Ia mengatakan, empat bulan rakyat dibiarkan kebingungan dan menderita akibat langka dan mahalnya sembako serta lonjakan harga bahan bakar minyak dan kenaikan harga berbagai kebutuhan sehari-hari.
"Sedangkan pemerintah terlihat lebih sibuk dengan agendanya sendiri, yang tidak memiliki dampak langsung terhadap perbaikan kondisi ekonomi rakyat," tuturnya.
Herzaky menilai beberapa waktu terakhir ruang publik hanya diisi oleh perbincangan soal IKN hingga wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
"Berupaya melanggengkan kekuasaan, tapi tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh kekuasaan itu," ungkapnya.
Lebih lanjut, Herzaky mengatakan, memenuhi kebutuhan dasar rakyat merupakan tugas utama Pemerintah. Perbaikan kondisi ekonomi masyarakat merupakan prioritas, apalagi pasca pandemi.
"Pemerintah seperti kehilangan arah dan abai terhadap kondisi masyarakat. Kehilangan sensitifitasnya. Tidak tahu mana yang seharusnya diprioritaskan. Pemerintah harus intropeksi diri dan menata ulang kembali prioritasnya."
Untuk diketahui, Litbang Kompas merilis hasil survei terbarunya terkait penangan masalah kebutuhan pokok pada bulan Ramadan. Hasilnya mayoritas responden setuju dengan pernyataaan Pemerintah lebih fokus bangun IKN ketimbang kondisi ekonomi masyarakat.
Survei dilakukan dengan metode jajak pendapat pada periode 5 sampai 9 April 2022 dengan sambungan telepon. Responden survei ini yakni sebanyak 504 dengan usia minimal 17 tahun dari 34 Provinsi.
Tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen. Sementara nirpencuplikan atau margin of error +- 4,37 persen dalam kondisi penarikan sampel acak.
Berita Terkait
-
Curigai Sumber Dana Partai Mahasiswa Indonesia, Kamhar Demokrat: Dirikan Parpol Tak Mudah dan Tak Murah
-
Respons Berdirinya PMI, BEM SI Tolak Keras Penggunaan Kata Mahasiswa Sebagai Nama Partai
-
Digugat Mantan Ketua KPK ke MK, Busyro dkk Pertanyakan RUU IKN Cuma 17 Hari Dibahas DPR
-
Tanda Tangan 53 Kuasa Hukum Penggugat UU IKN Belum Lengkap, MK Beri Waktu 2 Pekan Agar Diperbaiki
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing