Suara.com - Partai Demokrat mengaku merasa sedih mendengar pemerintah disebut lebih fokus untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ketimbang mengurusi ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan usai Litbang Kompas merilis hasil survei terbarunya.
"Menyedihkan. Ini sebenarnya bentuk protes masyarakat secara halus terhadap pemerintah atas abainya pemerintah dengan kondisi ekonomi masyarakat, dengan kesulitan dan berbagai permasalahan yang menimpa masyarakat saat ini," kata Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Selasa (26/4/2022).
Menurutnya, kekinian masyarakat sepertinya tidak tahu harus seperti apa lagi memperingatkan pemerintah untuk lebih peduli dengan kesulitan yang masyarakat alami.
Ia mengatakan, empat bulan rakyat dibiarkan kebingungan dan menderita akibat langka dan mahalnya sembako serta lonjakan harga bahan bakar minyak dan kenaikan harga berbagai kebutuhan sehari-hari.
"Sedangkan pemerintah terlihat lebih sibuk dengan agendanya sendiri, yang tidak memiliki dampak langsung terhadap perbaikan kondisi ekonomi rakyat," tuturnya.
Herzaky menilai beberapa waktu terakhir ruang publik hanya diisi oleh perbincangan soal IKN hingga wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
"Berupaya melanggengkan kekuasaan, tapi tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh kekuasaan itu," ungkapnya.
Lebih lanjut, Herzaky mengatakan, memenuhi kebutuhan dasar rakyat merupakan tugas utama Pemerintah. Perbaikan kondisi ekonomi masyarakat merupakan prioritas, apalagi pasca pandemi.
"Pemerintah seperti kehilangan arah dan abai terhadap kondisi masyarakat. Kehilangan sensitifitasnya. Tidak tahu mana yang seharusnya diprioritaskan. Pemerintah harus intropeksi diri dan menata ulang kembali prioritasnya."
Untuk diketahui, Litbang Kompas merilis hasil survei terbarunya terkait penangan masalah kebutuhan pokok pada bulan Ramadan. Hasilnya mayoritas responden setuju dengan pernyataaan Pemerintah lebih fokus bangun IKN ketimbang kondisi ekonomi masyarakat.
Survei dilakukan dengan metode jajak pendapat pada periode 5 sampai 9 April 2022 dengan sambungan telepon. Responden survei ini yakni sebanyak 504 dengan usia minimal 17 tahun dari 34 Provinsi.
Tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen. Sementara nirpencuplikan atau margin of error +- 4,37 persen dalam kondisi penarikan sampel acak.
Berita Terkait
-
Curigai Sumber Dana Partai Mahasiswa Indonesia, Kamhar Demokrat: Dirikan Parpol Tak Mudah dan Tak Murah
-
Respons Berdirinya PMI, BEM SI Tolak Keras Penggunaan Kata Mahasiswa Sebagai Nama Partai
-
Digugat Mantan Ketua KPK ke MK, Busyro dkk Pertanyakan RUU IKN Cuma 17 Hari Dibahas DPR
-
Tanda Tangan 53 Kuasa Hukum Penggugat UU IKN Belum Lengkap, MK Beri Waktu 2 Pekan Agar Diperbaiki
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak
-
Diperiksa KPK Soal Korupsi Haji, Gus Yaqut Pilih Irit Bicara: Tanya Penyidik
-
Buka-bukaan Kerry Riza di Sidang: Terminal OTM Hentikan Ketergantungan Pasokan BBM dari Singapura
-
MBG Dinilai Efektif sebagai Instrumen Pengendali Harga
-
Ultimatum Keras Prabowo: Pejabat Tak Setia ke Rakyat Silakan Berhenti, Kita Copot!
-
Legislator DPR: YouTuber Ferry Irwandi Layak Diapresiasi Negara Lewat BPIP
-
Racun Sianida Akhiri Pertemanan, Mahasiswa di Jambi Divonis 17 Tahun Penjara
-
Ramai Narasi Perpol Lawan Putusan MK, Dinilai Tendensius dan Tak Berdasar