Suara.com - Setelah berminggu-minggu menghadapi tekanan yang terus meningkat, pemerintah Jerman akan memasok peralatan militer ke Ukraina. DW melihat bagaimana posisi Berlin berubah sejak awal perang di Ukraina.
Pemerintah Jerman pada hari Selasa (26/04) mengonfirmasi laporan bahwa mereka menyetujui pengiriman tank anti-pesawat "Gepard" ke Ukraina.
Menteri Pertahanan Jerman Christina Lambrecht mengumumkan langkah tersebut saat pidato pembukaan di pangkalan udara Ramstein di Jerman, pada awal konferensi pertahanan yang diselenggarakan Amerika Serikat.
"Kemarin kami memutuskan bahwa Jerman memungkinkan pengiriman tank anti-pesawat 'Gepard' ke Ukraina," kata Lambrecht dalam transkrip pidatonya yang dilihat oleh DW.
Konfirmasi itu muncul setelah media Jerman melaporkan rencana tersebut. Sistem anti-pesawat "Gepard" dikembangkan pada tahun 1960-1970-an, tetapi sudah diperbarui beberapa kali dengan elektronik terbaru.
"Tentara Jerman telah menggunakannya hampir satu dekade, bukan karena sudah usang, tetapi karena pada saat itu jumlah angkatan bersenjata Jerman sedikit sehingga mereka tidak menggunakannya lagi," kata jurnalis perang, Thomas Wiegold kepada DW.
Lambrecht juga mengatakan bahwa Berlin sedang berupaya untuk melatih tentara Ukraina di tanah Jerman.
"Kami bekerja sama dengan teman-teman Amerika kami dalam melatih pasukan Ukraina tentang sistem artileri di tanah Jerman," kata menteri tersebut.
Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintahan Kanselir Olaf Scholz mendapat tekanan yang terus meningkat karena menolak mengirimkan senjata berat langsung ke Ukraina.
Baca Juga: Liga Ukraina Dihentikan karena Perang
Para kritikus mengatakan Partai Sosial Demokrat (SPD) enggan untuk menyimpang dari kebijakan bersejarah mereka tentang Perang Dingin terhadap Moskow.
Mengapa pengumuman itu penting?
Invasi Rusia ke Ukraina dan tekanan yang meningkat baik di dalam maupun di luar negeri telah mendorong pemerintah Jerman untuk mengubah kebijakan pertahanan negara secara besar-besaran.
Beberapa minggu yang lalu, Jerman tidak pernah memikirkan akan mengumumkan hal tersebut. Pada akhir Januari, ketika Rusia telah mengumpulkan lebih dari 100.000 tentara di sekitar Ukraina dan AS memperingatkan invasi yang akan segera terjadi, Jerman menegaskan bahwa mereka tidak akan mengirim senjata apa pun.
Sebaliknya, Berlin menawarkan akan untuk mengirim 5.000 helm pelindung ke Ukraina. Namun, beberapa hari sebelum pengumuman terkait pengiriman helm, Berlin tidak memberikan izin kepada Estonia untuk mengirim tank howitzer tua Jerman ke Ukraina.
"Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Jerman telah berulang kali memutuskan untuk tidak memasok senjata mematikan. Ada alasan untuk ini, yang tentu saja juga didasarkan pada semua perkembangan beberapa tahun dan dekade terakhir," kata Scholz saat itu.
Berita Terkait
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah