Suara.com - Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, menilai wajar jika kekinian tren tingkat kepuasaan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ini turun drastis sampai diangka 59,9 persen. Pasalnya memang menurut Willy banyak faktor yang mempengaruhi.
"Pastilah ada yang mempengaruhinya. Baik dari dalam maupun dari luar. Yang paling gamblang tentu isu seputar minyak goreng yang sudah berjalan beberapa bulan ini. Ini pasti mempengaruhi persepsi publik terkait kepuasan mereka terhadap kinerja pemerintah. Apalagi yang paling merasakannya adalah kelas bawah. Wajar jika tingkat kepuasan menurun," kata Willy saat dihubungi, Rabu (27/4/2022).
Selaim itu, kata Willy masalah kenaikan harga BBM juga turut mempengaruhi. Berbagai isu penolakan tersebut turut memengaruhi persepsi publik akan kinerja pemerintah.
"Belum lagi isu penundaan pemilu. Sedikit banyak saya kira ini turut berpengaruh juga terhadap persepsi publik, terutama di kelas menengahnya. Mereka yang awalnya memberikan poin kredit jadi berubah," tuturnya.
Kemudian, kata Willy, situasi global yang belum menentu, ditambah perang di Ukraina, masih akan membuat kinerja pemerintah mengalami tekanan ke depan. Apalagi jika harga minyak mentah terus naik.
"Semua ini memang membuat pemerintah harus ekstra kerja keras dan detail dalam merumuskan setiap kebijakannya," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, yang paling penting adalah pemerintah berlaku sekredibel mungkin di mata publik. Menurutnya, pahit atau manis kebijakan yang diambil, yang penting adalah publik selalu melihat bahwa pemerintah selalu berbuat dalam upayanya mengatasi situasi yang terjadi.
"Saya melihat pemerintah berusaha keras dalam upaya mengembalikan kepercayaan publik dengan beberapa program yang diluncurkan," tuturnya.
"Makanya dibutuhkan formulasi yang oke dari pemerintah. Naiknya harga BBM itu bisa dibilang keniscayaan. Oleh karena itu, yang jadi PR adalah bagaiamana pemerintah selalu menjaga daya beli warga, menjaga angka kemiskinan dan pengangguran agar tidak naik, dan sebagainya."
Survei Kepuasaan Anjlok
Diketahui, Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru soal kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hasilnya dalam survei tersebut tren tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah Jokowi mengalami penurunan.
Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhatadi, mengatakan memang ada sekitar 59,9 persen responden dalam survei yang menyatakan puas atau sangat puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.
"Kita cek ini approval ratting pres, di bulan aprl 14-19 april, yang puas atau sangat puas kalau kita total 59,9 persen, yang kurang puas 38,6 persen. Jadi lebih banyak yang puas," kata Burhanuddin dalam paparannya secara daring, Selasa (26/4/2022).
Namun, kata Burhanuddin, jika dilihat dari tren, memang diakuinya ada penurunan tingkat kepuasan. Hal tersebut bisa terlihat jika dibandingkan dengan tingkat kepuasaan terhadap pemerintah di Januari mencapai 75,3 persen.
"Tapi bagaimana dengan trennya, trennya memang ada penurunan. Jadi kalau kita cek, waktu kita survei di awal Januari 2022, saat itu masyarakat yang puas itu 75,3 persen," tuturnya.
Berita Terkait
- 
            
              Yakin Investor Tak Meradang soal Larangan Ekspor CPO, Menteri Bahlil: Pengusaha Jangan Atur Pemerintah
 - 
            
              Soal Pelarangan Ekspor Minyak Goreng, Bahlil: Pengusaha Jangan Melawan
 - 
            
              Ternyata CPO Masih Boleh Diekspor, Trus Kemarin Jokowi Larang Ekspor Apa?
 - 
            
              Sampai Kapan Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng Dilarang? Bukan CPO Tapi Produk ini Agar Harga Migor Turun
 
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
 - 
            
              Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
 - 
            
              Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
 - 
            
              Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
 - 
            
              Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
 - 
            
              BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
 - 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
 - 
            
              Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM