Suara.com - Pemerintah telah resmi melarang ekspor produk turunan kelapa sawit yakni refined, bleached, deodorized (RBD) Palm Olein mulai Kamis (28/4/2022) pukul 00.00 WIB besok. Apa itu RBD Palm Olein yang dilarang diekspor?
Masyarakat mungkin banyak yang salah sangka pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng ini adalah CPO. Padahal produk kelapa sawit yang kena larangan ekspor adalah salah satunya RBD Palm Olein. Nah, untuk tahu apa itu RBD Palm Olein simak uraian singkatnya dalam artikel ini.
“Evaluasi akan dilakukan berkala dan ini semacam regulatory sandbox yang akan terus disesuaikan situasi yang ada. Jangka waktu akan terus diberlakukan hingga minyak goreng di masyarakat bisa menyentuh harga yang ditargetkan Rp14.000 per liter merata di seluruh wilayah Indonesia,” kata Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Selasa (26/4/2022).
Airlangga Hartarto menyebutkan mengenai Peraturan Menteri Perdagangan seputar larangan ekspor RBD Palm Olein akan diterbitkan dan Bea Cukai juga akan mulai bertugas untuk untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
Menurut Airlangga, kebijakan ini diambil guna mempercepat realisasi minyak goreng curah dengan harga Rp 14.000 per liter, terutama di pasar tradisional. Lantas apa itu RBD Palm Olein yang dilarang untuk diekspor oleh pemerintah?
Apa itu RBD Palm Olein?
Minyak goreng sawit adalah minyak nabati yang kini banyak digunakan di dunia karena merupakan komponen utama makanan. Dikutip dari laman Bea Cukai, RBD Palm Olein adalah produk hasil rafinasi atau fraksinasi Crude Palm Oil (CPO) yang digunakan untuk minyak goreng.
Sementara, CPO adalah minyak sawit mentah sedangkan RBD Palm Olein merupakan bahan baku minyak goreng yang sudah mengalami proses pengolahan.
Dalam proses pembuatan minyak goreng yang bahan baku utamanya adalah CPO yang melalui proses pemurnian (refinery) dengan penggunaan suhu tinggi. Proses refinery ini terdiri atas tiga tahapan proses yakni pemucatan, penghilangan asam lemak bebas dan bau. Sementara itu hasil refinery itulah yang menghasilkan produk RBD Palm Olein.
Baca Juga: Kepuasan Publik Terhadap Wakil Presiden Turun, Jubir Ma'ruf Amin Buka Suara
Pelarangan ekspor RBD Palm Olein ini berlaku pada produk yang termasuk ke dalam tiga jenis harmonized system (HS) Code yaitu 1511.9036, 1511.9037 dan 1511.9039.
Larangan Ekspor oleh Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah memutuskan melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis (28/4/2022) mulai pukul 00.00 WIB. Larangan ekspor RBD Palm Olein akan dicabut jika harga minyak goreng curah kembali menjadi Rp 14.000 per liter.
Itulah informasi singkat seputar apa itu RBD Palm Olein yang dilarang untuk diekspor oleh pemerintah. Semoga bermanfaat!
Kontributor : Muhammad Zuhdi Hidayat
Berita Terkait
-
Sepekan Tersangka Kasus Minyak Goreng Ditangkap, Harga Migor di Jogja Belum Berubah
-
Gegara Minyak Goreng, Politisi Nasdem Sebut Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Pemerintah Jokowi Turun Drastis
-
Sebut Wajar Tingkat Kepuasaan Kinerja Jokowi Jeblok, NasDem: Banyak Pengaruhnya, Paling Gamblang Isu Minyak Goreng
-
Selain Larangan Ekspor Minyak Goreng, Giliran Bauksit Hingga Timah Juga akan Dilarang Presiden Jokowi
-
Yakin Investor Tak Meradang soal Larangan Ekspor CPO, Menteri Bahlil: Pengusaha Jangan Atur Pemerintah
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar