Suara.com - Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al Jufri memilih realistis perihal pencalonan menjadi presiden dalam Pilpres 2024.
Ia tidak kukuh ingin dicalonkan sebagai presiden mengingat perolehan suara PKS yang tidak mencapai ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.
Hal tersebut menjadi jawaban Salim saat ditanya mengenai sikapnya apabila ada dorongan maju sebagai capres.
"Kita realistis, sebab untuk maju kan butuh 20 persen. Suara kita (PKS) hanya 8 sampai 9 persen. Jadi kita harus realistis juga," ujar Salim di Jakarta Selatan, Rabu (27/4/2022).
Salim mengatakan dengan perolehan suara yang dimiliki, PKS tentunya tidak bisa sendirian untuk bisa mengusung calon presiden. Diakui Salim, PKS perlu berkoalisi dengan partai lainnya.
"Sebab tidak mungkin PKS akan maju sendiri, pasti akan berkoalisi dengan partai lain, paling sedikit 3 partai," kata Salim.
Sebelumnya, Ketua DPP PKS Bidang Polhukam Almuzzammil Yusuf memilih realistis memasang target dalam Pilpres 2024. Kendati diakui banyak tokoh internal, namun PKS tidak muluk-muluk untuk mencalonkan kader sebagai presiden melainkan hanya calon wakil presiden.
Muzzammil mengaku bahwa dalam dunia politik semuanya serba memiliki kemungkinan. Namun melihat kenyataan, PKS lebih optimis apabila pilihan mereka realistis.
Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera menjawab mengapa mereka tidak pernah mencalonkan presiden dari kader internal selama perjalanan politik partai dalam mengikuti empat kali pemilihan umum.
Baca Juga: Jokowi Diajak Tinjau Sirkuit Formula E oleh Anies Baswedan, Jadi Sinyal Dukungan untuk Pilpres 2024?
Jawaban disampaikan Muzzammil menanggapi pertanyaan dari Ketua DPP PKS Bidang Humas A. Mabruri dalam side event discussion dalam rangkaian acara Rakernas PKS.
Muzzammil mengatakan mengapa tidak ada calon sendiri dari PKS dalam gelaran pilpres lantaran tidak ada partai politik yang mau.
"Ya tadi kan kita bicara kolaborasi ya. Kita mengajukan calon kita, (misal) Bung Mabrur kita calonkan, ternyata partai lain nggak mau. Gimana coba?" kata Muzzamiil.
Mengingat proses pencalonan tidak bisa dilakukan PKS sendiri, melainkan kesepakatan koalisi.
"Namanya kolaborasi itu sama-sama sepakat, gak bisa dipaksain. Kalo kita paksain, gak bisa ikut kita. Makannya di situ ada dialog," ujar Muzzammil.
Kekinian, dikatakan Muzzammil PKS sedang mencoba melakukan penokohan terhadap tokoh senior politik mereka, yakni Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
Terkini
-
Dalih Akses Sulit, Pasukan Oranye di Matraman Sapu Sampah ke Sungai: Langsung Kena SP1
-
Bela Donald Trump, Ketua DPR AS Sebut Paus Leo XIV Harusnya Siap Dikomentari
-
PM Armenia Pamer Kedeketan dengan Rusia, Komunikasi Sangat Intensif
-
Janji Xi Jinping kepada Trump: Pastikan Tak Ada Pasokan Senjata China untuk Iran
-
Rusia Bela Hak Nuklir Iran, Lavrov Sebut Pengayaan Uranium untuk Tujuan Damai
-
Kisah Siswa Pulau Batang Dua Tempuh Ujian Kelulusan di Tenda Pengungsian
-
ILUNI UI Soroti Risiko Hukum di Balik Transformasi BUMN: Era Baru, Tantangan Baru
-
H-7 Keberangkatan, Pemerintah: Persiapan Haji 2026 Hampir Rampung 100 Persen
-
Kasus Pelecehan Seksual FH UI: Bukti Dunia Pendidikan Kita Sedang Tidak Baik-Baik Saja?
-
Tak Perlu KTP Pemilik Lama, Polri Longgarkan Syarat Pajak Kendaraan Bekas di Seluruh Daerah!