Suara.com - Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al Jufri memilih realistis perihal pencalonan menjadi presiden dalam Pilpres 2024.
Ia tidak kukuh ingin dicalonkan sebagai presiden mengingat perolehan suara PKS yang tidak mencapai ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.
Hal tersebut menjadi jawaban Salim saat ditanya mengenai sikapnya apabila ada dorongan maju sebagai capres.
"Kita realistis, sebab untuk maju kan butuh 20 persen. Suara kita (PKS) hanya 8 sampai 9 persen. Jadi kita harus realistis juga," ujar Salim di Jakarta Selatan, Rabu (27/4/2022).
Salim mengatakan dengan perolehan suara yang dimiliki, PKS tentunya tidak bisa sendirian untuk bisa mengusung calon presiden. Diakui Salim, PKS perlu berkoalisi dengan partai lainnya.
"Sebab tidak mungkin PKS akan maju sendiri, pasti akan berkoalisi dengan partai lain, paling sedikit 3 partai," kata Salim.
Sebelumnya, Ketua DPP PKS Bidang Polhukam Almuzzammil Yusuf memilih realistis memasang target dalam Pilpres 2024. Kendati diakui banyak tokoh internal, namun PKS tidak muluk-muluk untuk mencalonkan kader sebagai presiden melainkan hanya calon wakil presiden.
Muzzammil mengaku bahwa dalam dunia politik semuanya serba memiliki kemungkinan. Namun melihat kenyataan, PKS lebih optimis apabila pilihan mereka realistis.
Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera menjawab mengapa mereka tidak pernah mencalonkan presiden dari kader internal selama perjalanan politik partai dalam mengikuti empat kali pemilihan umum.
Baca Juga: Jokowi Diajak Tinjau Sirkuit Formula E oleh Anies Baswedan, Jadi Sinyal Dukungan untuk Pilpres 2024?
Jawaban disampaikan Muzzammil menanggapi pertanyaan dari Ketua DPP PKS Bidang Humas A. Mabruri dalam side event discussion dalam rangkaian acara Rakernas PKS.
Muzzammil mengatakan mengapa tidak ada calon sendiri dari PKS dalam gelaran pilpres lantaran tidak ada partai politik yang mau.
"Ya tadi kan kita bicara kolaborasi ya. Kita mengajukan calon kita, (misal) Bung Mabrur kita calonkan, ternyata partai lain nggak mau. Gimana coba?" kata Muzzamiil.
Mengingat proses pencalonan tidak bisa dilakukan PKS sendiri, melainkan kesepakatan koalisi.
"Namanya kolaborasi itu sama-sama sepakat, gak bisa dipaksain. Kalo kita paksain, gak bisa ikut kita. Makannya di situ ada dialog," ujar Muzzammil.
Kekinian, dikatakan Muzzammil PKS sedang mencoba melakukan penokohan terhadap tokoh senior politik mereka, yakni Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri.
Berita Terkait
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Jemput Weekend Seru di Bogor! 4 Destinasi Wisata dan Kuliner Hits yang Wajib Dicoba Gen Z
- 6 Ramalan Shio Paling Beruntung di Akhir Pekan 4-5 Oktober 2025
Pilihan
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
Terkini
-
Monas Dibanjiri Warga, Tank Tempur Jadi Rebutan Spot Foto untuk Anak-Anak di HUT ke-80 TNI
-
Penampakan 200 Motor Baru, Siap Jadi Doorprize Utama di HUT ke-80 TNI di Monas
-
Kebakaran di Glodok Plaza pada Sabtu Malam, Api Berkobar di Kios HP Lantai Bawah
-
PLN Dorong Interkoneksi ASEAN Power Grid untuk Akselerasi Transisi Energi Bersih
-
Ajang Dunia MotoGPTM 2025 Jadi Penyelenggaraan Terbaik dan Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Daerah
-
Ketimbang Berpolemik, Kubu Agus Diminta Terima SK Mardiono Ketum PPP: Digugat pun Bakal Sia-sia?
-
Bima Arya: PLBN Sebatik Harus Mampu Dongkrak Ekonomi Masyarakat Perbatasan
-
Jangan Lewatkan! HUT ke-80 TNI di Monas Ada Doorprize 200 Motor, Makanan Gratis dan Atraksi Militer
-
Menhan Bocorkan Isi Pertemuan Para Tokoh di Rumah Prabowo, Begini Katanya
-
Efek Revisi UU TNI? KontraS Ungkap Lonjakan Drastis Kekerasan Aparat, Papua Jadi Episentrum