PDIP Ambil Posisi Penyeimbang, Pengamat Ingatkan Risiko Hanya Jadi Pengkritik

Suara.com - Sikap PDI Perjuangan yang menempatkan diri sebagai partai penyeimbang di pemerintahan saat ini menuai sorotan. Posisi di luar kekuasaan dinilai membuat peran penyeimbang tidak bisa berjalan optimal dalam memengaruhi arah kebijakan.

Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Zuly Qodir, menilai konsep penyeimbang tidak sesederhana sekadar berada di luar pemerintahan dan menyuarakan kritik.

Menurutnya, penyeimbang justru idealnya hadir dan bekerja dari dalam sistem kekuasaan itu sendiri.

“Sebagai penyeimbang bisa, tetapi teori yang lain mengatakan, ya kalau Anda penyeimbang tapi berada di luar, tidak mengimbangi,” kata Zuly saat dihubungi Suara.com, Selasa (13/1/2026).

Zuly menilai posisi di luar pemerintahan membuat daya koreksi terhadap kebijakan menjadi sangat terbatas. Kritik yang disampaikan dari luar disebutnya kerap tidak berdampak langsung terhadap perubahan kebijakan yang sedang berjalan.

“Gimana akan mengimbangi tapi tidak terlibat? Ini sulit sekali,” ujarnya.

Ia mengibaratkan kritik dari luar pemerintahan hanya menjadi suara yang terdengar tanpa benar-benar mengubah arah kebijakan. Tak jarang situasi tersebut terjadi dalam praktik politik nasional.

“Itu kan sama dengan orang mengatakan, ‘biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu,’ gitu kan,” ucapnya.

Ia kemudian menyinggung pandangan sejumlah pemikir yang sempat menganggap posisi di luar kekuasaan sebagai bentuk moral force paling ideal. Namun, pandangan tersebut justru mengalami koreksi seiring waktu.

Baca Juga: Tak Hanya PDIP, Komisi II DPR Klaim Bakal Tampung Usulan Golkar hingga Gerindra Soal Model Pilkada

Perubahan, kata Zuly, lebih mungkin terjadi jika dilakukan secara kolektif dari dalam pemerintahan. Ia menyebut selalu ada ruang untuk bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang masih memiliki integritas di dalam parlemen maupun kabinet.

Menurutnya, keberadaan kelompok tersebut dapat menjadi basis kekuatan untuk melakukan koreksi kebijakan secara nyata, bukan sekadar kritik verbal.

Berbeda dengan menjadi penyeimbang dari luar yang hanya berfungsi sebagai pengingat simbolik.

“Tapi ya okelah ya untuk menjadi semacam peluit gitu lho ya, ‘oh ini ada lampu merah toh ternyata.’ Yang melanggar lampu merah saja banyak kok, apalagi nggak ada lampu merah,” tandasnya.

Zuly menegaskan, tanpa keterlibatan langsung dalam proses pengambilan keputusan, posisi penyeimbang akan sulit menghasilkan perubahan konkret. Kritik tetap terdengar, namun kebijakan tetap berjalan sesuai kehendak mereka yang berada di dalam kekuasaan.

“Sulit menjadi penyeimbang tetapi di luar. Ya hanya ngomong saja, hanya mengkritik, tapi perubahan itu tidak nyata terjadi. Perubahan itu bisa terjadi kalau kita bersama-sama berada di dalam,” pungkasnya.