Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan tujuh poin yang harus dilakukan jajarannya dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Gejolak ekonomi global tersebut diprediksi masih akan terjadi hingga tahun depan.
Poin pertama, Jokowi meminta jajarannya fokus bekerja untuk meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Ia mau kalau belanja barang modal dan jasa harus diarahkan kepada pembelian produk-produk dalam negeri.
Pasalnya, potensi barang dan modal serta jasa di pemerintahan pusat itu mencapai Rp526 triliun dan di pemerintahan daerah sebesar Rp535 triliun.
"Artinya, total sudah Rp1.062 triliun plus BUMN Rp420 triliun, ini angka yang besar sekali," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional RKP tahun 2022 yang disiarkan melalui YouTube Bappenas RI pada Kamis (28/4/2022).
Poin kedua, mempercepat proses hilirisasi industri dalam negeri. Ia mau ada dorongan kepada daerah-daerah yang memiliki pertambangan untuk segera membangun smelter.
Daerah-daerah yang memproduksi cokelat atau kopi juga diminta Jokowi didorong masuk ke industri supaya meningkatkan nilai tambah.
"Dan membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya untuk rakyat, sekali lagi jangan kita hanya menjadi pengekspor bahan mentah, pengekspor raw material, stop," katanya.
Poin ketiga, Jokowi meminta peningkatan produktivitas dan kemandirian di sektor energi. Hal tersebut dimintanya karena masalah dunia ke depannya itu terkait pangan dan energi. Untuk mengantisipasinya, Jokowi ingin ada peningkatkan produktivitas di sektor pangan dan energi.
"Lakukan secara fokus dengan skala yang masif dikawal, dimonitor agar betul-betul berjalan," ucapnya.
Baca Juga: IMF: Krisis Ekonomi Imbas Invasi Rusia Sebabkan Perlambatan Ekonomi Global
Poin keempat, Jokowi meminta investasi ditingkatkan. Investasi yang dimaksud itu harus menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Apabila pelayanan perizinan belum berjalan dengan cepat, ia meminta untuk segera diperbaiki supaya lebih sederhana.
"Layani segala yang berkaitan dengan investasi karena kita tidak bisa lagi bergantung pada APBN dan APBD, hati-hati mengenai hal ini oleh sebab itu kita harus kreatif mencari sumber-sumber pendanaan baru yang inovatif, dengan terus meningkatkan daya tarik dan investasi," urainya.
Kelima, Jokowi mengungkapkan kalau Indonesia akan memulai ketentuan sesuai regulasi pada tahun depan. Di mana defisit itu bakal di bawah tiga persen PDB. Karena itu, ia meminta ada perencanaan dilakukan dengan begitu detail dan tepat.
Poin keenam, Kepala Negara meminta agenda-agenda strategis untuk peningkatan SDM, peningkatan sumber daya manusia harus terus berjalan.
"Percepatan kemiskinan ekstrim, angka stunting harus diturunkan, peningkatan kualitas SDM melalui transformasi di bidang kesehatan, peningkatan akses di bidang pendidikan dan juga upskilling, reskilling tenaga kerja agar semakin produktif dan kompetitif," tegasnya.
Terakhir, poin ketujuh, Jokowi mengajak jajarannya untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilu yang tahapannya akan dimulai pada Juni 2022.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO