Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan tujuh poin yang harus dilakukan jajarannya dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Gejolak ekonomi global tersebut diprediksi masih akan terjadi hingga tahun depan.
Poin pertama, Jokowi meminta jajarannya fokus bekerja untuk meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Ia mau kalau belanja barang modal dan jasa harus diarahkan kepada pembelian produk-produk dalam negeri.
Pasalnya, potensi barang dan modal serta jasa di pemerintahan pusat itu mencapai Rp526 triliun dan di pemerintahan daerah sebesar Rp535 triliun.
"Artinya, total sudah Rp1.062 triliun plus BUMN Rp420 triliun, ini angka yang besar sekali," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional RKP tahun 2022 yang disiarkan melalui YouTube Bappenas RI pada Kamis (28/4/2022).
Poin kedua, mempercepat proses hilirisasi industri dalam negeri. Ia mau ada dorongan kepada daerah-daerah yang memiliki pertambangan untuk segera membangun smelter.
Daerah-daerah yang memproduksi cokelat atau kopi juga diminta Jokowi didorong masuk ke industri supaya meningkatkan nilai tambah.
"Dan membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya untuk rakyat, sekali lagi jangan kita hanya menjadi pengekspor bahan mentah, pengekspor raw material, stop," katanya.
Poin ketiga, Jokowi meminta peningkatan produktivitas dan kemandirian di sektor energi. Hal tersebut dimintanya karena masalah dunia ke depannya itu terkait pangan dan energi. Untuk mengantisipasinya, Jokowi ingin ada peningkatkan produktivitas di sektor pangan dan energi.
"Lakukan secara fokus dengan skala yang masif dikawal, dimonitor agar betul-betul berjalan," ucapnya.
Baca Juga: IMF: Krisis Ekonomi Imbas Invasi Rusia Sebabkan Perlambatan Ekonomi Global
Poin keempat, Jokowi meminta investasi ditingkatkan. Investasi yang dimaksud itu harus menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Apabila pelayanan perizinan belum berjalan dengan cepat, ia meminta untuk segera diperbaiki supaya lebih sederhana.
"Layani segala yang berkaitan dengan investasi karena kita tidak bisa lagi bergantung pada APBN dan APBD, hati-hati mengenai hal ini oleh sebab itu kita harus kreatif mencari sumber-sumber pendanaan baru yang inovatif, dengan terus meningkatkan daya tarik dan investasi," urainya.
Kelima, Jokowi mengungkapkan kalau Indonesia akan memulai ketentuan sesuai regulasi pada tahun depan. Di mana defisit itu bakal di bawah tiga persen PDB. Karena itu, ia meminta ada perencanaan dilakukan dengan begitu detail dan tepat.
Poin keenam, Kepala Negara meminta agenda-agenda strategis untuk peningkatan SDM, peningkatan sumber daya manusia harus terus berjalan.
"Percepatan kemiskinan ekstrim, angka stunting harus diturunkan, peningkatan kualitas SDM melalui transformasi di bidang kesehatan, peningkatan akses di bidang pendidikan dan juga upskilling, reskilling tenaga kerja agar semakin produktif dan kompetitif," tegasnya.
Terakhir, poin ketujuh, Jokowi mengajak jajarannya untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilu yang tahapannya akan dimulai pada Juni 2022.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
 - 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 
Pilihan
- 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 - 
            
              5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
 - 
            
              Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
 
Terkini
- 
            
              Penguasa Orba Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan, Puan Maharani Ungkit Rekam Jejak Soeharto, Mengapa?
 - 
            
              Projo Siap Hapus Logo Jokowi, Gibran Santai: Itu Keputusan Tepat
 - 
            
              Geger Gubernur Riau Kena OTT KPK, Puan Maharani Beri Peringatan Keras: Semua Mawas Diri
 - 
            
              Jakarta Waspada! Inflasi Oktober Meroket: Harga Emas, Cabai, dan Beras Jadi Biang Kerok?
 - 
            
              UAS Turun Gunung Luruskan Berita OTT Gubernur Riau: Itu yang Betul
 - 
            
              Yakin Kader Tak Terlibat? Ini Dalih PKB Belum Ambil Sikap usai KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
 - 
            
              Utang Whoosh Aman? Prabowo Pasang Badan, Minta Publik Jangan Panik!
 - 
            
              Murka! DPR Desak Polisi Tak Pandang Bulu Usut Kasus Guru di Trenggalek Dianiaya Keluarga Murid
 - 
            
              Pemerintah Siap Tanggung Utang Whoosh, Bayar dari Duit Hasil Efisiensi dan Sitaan Koruptor?
 - 
            
              Guru Dianiaya Wali Murid Cuma Gara-gara Sita HP, DPR Murka: Martabat Pendidikan Diserang!