Suara.com - Kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO dan turunannya telah berlaku di Indonesia sejak 28 April 2022 lalu. Tapi ternyata ada yang diuntungkan jika Indonesia benar-benar menghentikan ekspor minyak sawit mentah loh.
Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri, sehingga tidak lagi terjadi kelangkaan.
Sebelum kebijakan tersebut diberlakukan, banyak pro dan kontra dari berbagai pihak. Bahkan kebijakan tersebut dinilai bisa merugikan bangsa Indonesia bahkan bisa berdampak bagi dunia.
Mengingat Indonesia adalah produsen minyak sawit mentah terbesar didunia karena pasokan kebutuhan dunia sebanyak 50% lebih bergantung pada Indonesia.
Ketika Indonesia resmi menerapkan kebijakan tersebut, justru ada negara lain yang sangat diuntungkan. Negara manakah itu?
Negara yang menangguk keuntungan dadi kebijakan larangan ekspor CPO di Indonesia adalah Malaysia. Ini disebabkan, ketika ekspor Indonesia ditutup, maka negara-negara importir CPO di dunia akan mengalihkan permintaannya ke Malaysia sebagai produsen terbesar kedua di dunia setelah Indonesia.
“Langkah mengejutkan datang di tengah meningkatnya kekhawatiran atas pengetatan pasokan minyak nabati global. Menanggapi langkah tak terduga, harga minyak kedelai melonjak ke rekor tertinggi US$ 1.795 per ton dan minyak sawit berjangka naik RM36 menjadi 6.349 ringgit per ton," kata Public Investment Bank (PIB) negeri Jiran dikutip dari media setempat, pada Senin (25/4/2022).
Riset Bank Investasi tersebut menyebutkan, dengan adanya kebijakan mengenai larangan ekspor CPO Indonesia, hanya ada sedikit ruang bagi pelaku perkebunan hulu untuk menawar harga yang lebih tinggi dengan perusahaan penyulingan.
"Pelaku perkebunan Malaysia seperti Genting Plantation, KLK, Sime Darby Plantation dan TSH yang memiliki eksposur kuat ke pasar Indonesia, tidak akan dapat sepenuhnya menangkap kinerja harga CPO yang kuat saat ini karena bea ekspor yang besar dan kebijakan nol ekspor yang berlaku," tambahnya.
Baca Juga: Larangan Ekspor Minyak Sawit: Untuk Mafia, Pengusaha, atau Rumah Tangga?
Sementara itu, ada dampak lain dari kebijakan pelarangan ekspor CPO Indonesia, yakni harga CPO dunia yang akan kembali merangkak naik, karena pasokan dari Indonesia hilang di saat produksi dari Malaysia menghadapi tekanan krisis tenaga kerja.
Tak hanya Malaysia, negara produsen minyak nabati alternatif juga akan memperoleh keuntungan dari kebijakan Indonesia melarang ekspor CPO.
Minyak nabati alternatif tersebut diantaranya soybean oil, rapseed oil dan sunflower oil yang diproduksi Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa
Kontributor : Damayanti Kahyangan
Tag
Berita Terkait
-
Larangan Ekspor Minyak Sawit: Untuk Mafia, Pengusaha, atau Rumah Tangga?
-
Rocky Gerung Sentil Kebijakan Jokowi Setop Ekspor CPO: Sok Nasionalis dan Betul-betul Pamer Kuasa
-
Tekan Harga Minyak Goreng, Pemerintah Resmi Melarang Ekspor CPO
-
Dukung Keputusan Presiden Jokowi Larang Ekspor CPO, Gerindra: Demi Mengembalikan Kedaulatan dan Stabilitas Ekonomi
-
Mendag Muhammad Lutfi: Larangan Ekspor untuk Pastikan Rakyat Dapat Minyak Goreng
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar