Suara.com - Kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO dan turunannya telah berlaku di Indonesia sejak 28 April 2022 lalu. Tapi ternyata ada yang diuntungkan jika Indonesia benar-benar menghentikan ekspor minyak sawit mentah loh.
Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri, sehingga tidak lagi terjadi kelangkaan.
Sebelum kebijakan tersebut diberlakukan, banyak pro dan kontra dari berbagai pihak. Bahkan kebijakan tersebut dinilai bisa merugikan bangsa Indonesia bahkan bisa berdampak bagi dunia.
Mengingat Indonesia adalah produsen minyak sawit mentah terbesar didunia karena pasokan kebutuhan dunia sebanyak 50% lebih bergantung pada Indonesia.
Ketika Indonesia resmi menerapkan kebijakan tersebut, justru ada negara lain yang sangat diuntungkan. Negara manakah itu?
Negara yang menangguk keuntungan dadi kebijakan larangan ekspor CPO di Indonesia adalah Malaysia. Ini disebabkan, ketika ekspor Indonesia ditutup, maka negara-negara importir CPO di dunia akan mengalihkan permintaannya ke Malaysia sebagai produsen terbesar kedua di dunia setelah Indonesia.
“Langkah mengejutkan datang di tengah meningkatnya kekhawatiran atas pengetatan pasokan minyak nabati global. Menanggapi langkah tak terduga, harga minyak kedelai melonjak ke rekor tertinggi US$ 1.795 per ton dan minyak sawit berjangka naik RM36 menjadi 6.349 ringgit per ton," kata Public Investment Bank (PIB) negeri Jiran dikutip dari media setempat, pada Senin (25/4/2022).
Riset Bank Investasi tersebut menyebutkan, dengan adanya kebijakan mengenai larangan ekspor CPO Indonesia, hanya ada sedikit ruang bagi pelaku perkebunan hulu untuk menawar harga yang lebih tinggi dengan perusahaan penyulingan.
"Pelaku perkebunan Malaysia seperti Genting Plantation, KLK, Sime Darby Plantation dan TSH yang memiliki eksposur kuat ke pasar Indonesia, tidak akan dapat sepenuhnya menangkap kinerja harga CPO yang kuat saat ini karena bea ekspor yang besar dan kebijakan nol ekspor yang berlaku," tambahnya.
Baca Juga: Larangan Ekspor Minyak Sawit: Untuk Mafia, Pengusaha, atau Rumah Tangga?
Sementara itu, ada dampak lain dari kebijakan pelarangan ekspor CPO Indonesia, yakni harga CPO dunia yang akan kembali merangkak naik, karena pasokan dari Indonesia hilang di saat produksi dari Malaysia menghadapi tekanan krisis tenaga kerja.
Tak hanya Malaysia, negara produsen minyak nabati alternatif juga akan memperoleh keuntungan dari kebijakan Indonesia melarang ekspor CPO.
Minyak nabati alternatif tersebut diantaranya soybean oil, rapseed oil dan sunflower oil yang diproduksi Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa
Kontributor : Damayanti Kahyangan
Tag
Berita Terkait
-
Larangan Ekspor Minyak Sawit: Untuk Mafia, Pengusaha, atau Rumah Tangga?
-
Rocky Gerung Sentil Kebijakan Jokowi Setop Ekspor CPO: Sok Nasionalis dan Betul-betul Pamer Kuasa
-
Tekan Harga Minyak Goreng, Pemerintah Resmi Melarang Ekspor CPO
-
Dukung Keputusan Presiden Jokowi Larang Ekspor CPO, Gerindra: Demi Mengembalikan Kedaulatan dan Stabilitas Ekonomi
-
Mendag Muhammad Lutfi: Larangan Ekspor untuk Pastikan Rakyat Dapat Minyak Goreng
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
Terkini
-
OTT KPK di Banten: Jaksa Diduga Peras Animator Korsel Rp2,4 M, Ancam Hukuman Berat Jika Tak Bayar
-
Pesan Seskab Teddy: Kalau Niat Bantu Harus Ikhlas, Jangan Menggiring Seolah Pemerintah Tidak Kerja
-
OTT Bupati Bekasi, PDIP Sebut Tanggung Jawab Pribadi: Partai Tak Pernah Ajarkan Kadernya Korupsi
-
Jawab Desakan Status Bencana Nasional, Seskab Teddy: Pemerintah All Out Tangani Bencana Sumatra
-
Pramono Anung: UMP Jakarta 2026 Sedang Dibahas di Luar Balai Kota
-
Bantah Tudingan Pemerintah Lambat, Seskab Teddy: Kami Sudah Bergerak di Detik Pertama Tanpa Kamera
-
Jelang Mudik Nataru, Pelabuhan Bakauheni Mulai Dipadati Pemudik
-
Bupati Bekasi Diciduk KPK, Pesta Suap Proyek Terbongkar di Pengujung Tahun?
-
KPK Ungkap Ada Pihak yang Berupaya Melarikan Diri pada OTT di Kalsel
-
Mengapa Cara Prabowo Tangani Bencana Begitu Beda dengan Zaman SBY? Ini Perbandingannya