Suara.com - Pandemi Covid-19 membuat pemerintah menerapkan beberapa peraturan selama perayaan Hari Lebaran 2022. Termasuk halalbihalal yang diimbau dilakukan tanpa kegiatan makan dan minum.
"Bapak Presiden juga memberikan catatan terkait dengan kegiatan-kegiatan menjelang halalbihalal nanti. Terutama untuk kegiatan halalbihalal diselenggarakan dengan protokol kesehatan dan diimbau untuk tidak ada makan minum," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Senin (18/4/2022).
Imbauan ini sempat menjadi sorotan publik dan tentu menuai pro-kontra. Tak sedikit juga yang membandingkannya dengan peraturan boleh buka puasa bersama tetapi diimbau tidak mengobrol satu sama lain.
Peraturan juga kembali dipertegas dengan peraturan dari Kementerian Dalam Negeri, yakni dilarang makan dan minum di agenda halalbihalal yang dihadiri lebih dari 100 orang.
Kini peraturan tersebut kembali dibicarakan publik lantaran menyoroti agenda pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat Hari Raya Idul Fitri 1443 H pada Senin (2/5/2022) kemarin.
Pasalnya Jokowi dikabarkan menerima kunjungan Prabowo di Yogyakarta sambil makan opor bersama. Bukan hanya itu, Prabowo juga mengaku dijamu dengan menu bakso hingga tempe bacem.
Tak hanya itu, Prabowo juga sempat berkunjung ke kediaman Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri. Turut didampingi oleh Puan Maharani, keluarga sang mantan presiden juga menjamu Prabowo dengan opor ayam hingga menu udang.
Pemberitaan inilah yang belakangan menjadi buah bibir warganet. Sebab tentu tidak mungkin menu makanan yang disajikan hanya menjadi pajangan tanpa disantap selama silaturahmi para figur publik tersebut.
Seperti dipantau di akun Instagram @underc0ver.id, warganet pun langsung meninggalkan sejumlah komentar bernuansa sindiran pedas menanggapi aksi saling silaturahmi para tokoh negara tersebut.
Baca Juga: Jokowi Main Bareng Cucu di Gedung Agung Yogyakarta, Isi Lebaran Keliling Naik Delman
"Memang paling enak makan ludah sendiri," sindir warganet.
"Setiap omongan dia pasti bebanding terbalik dengan kenyataanya," komentar warganet.
"Semua itu tidak berlaku bagi pemerintah, aturan dibuat untuk dilanggar," ujar warganet lain.
"Postingan di atas adalah definisi paradoks beserta contoh kasusnya," imbuh warganet.
"Kan gak sampai 100 orang 'gitu sih menurut mereka' kan mereka buat aturan buat warga bukan buat mereka sendiri," timpal yang lainnya.
Tag
Berita Terkait
-
Jokowi Main Bareng Cucu di Gedung Agung Yogyakarta, Isi Lebaran Keliling Naik Delman
-
Presiden Jokowi Imbau Warga Hindari Puncak Arus Balik Pada 6 Hingga 8 Mei 2022
-
Prabowo Silaturahmi Lebaran ke Jokowi, Jokpro Malah Minta Kemesraan Berlanjut ke 2024
-
Puan Posting Foto Saat Halalbihalal dengan Jokowi hingga Megawati Terima Kunjungan Prabowo
-
Sambut Menhan Prabowo Subianto dengan Menu Opor Ayam, Presiden Jokowi: Tidak Bahas Politik dan Ekonomi
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana