Suara.com - Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan ada akar rumput partai yang ingin Ketum Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berduet dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia yang juga pengamat politik Ray Rangkuti menilai sulit jika Prabowo berduet dengan Muhaimin.
Rey menyebut elektabilitas Muhaimin yang juga wakil ketua DPR RI itu sangat rendah.
"Akan sulit. Elektabilitas Cak Imin, bahkan untuk cawapres sekalipun, terlihat sangat rendah. Berbagai upaya untuk menggerek popularitas dan elektabilitas Cak Imin telah dan sedang dilakukan, tapi belum jua merangkak naik," ujar Ray saat dihubungi Suara.com, Jumat (6/5/2022).
Ray mengungkapkan ada dua hambatan Muhaimin untuk mendulang suara.
Pertama kata dia, suara NU tampak tidak solid ke PKB, terlebih ke Muhaimin.
"Perseteruan diam-diam Cak Imin dengan ketum PB NU saat ini tentu salah satu faktor dominannya kerenggangan NU dengan PKB," ucap dia.
Hambatan kedua yakni PKB menjadi kurang menarik di kalangan intelektual dan aktivis demokrasi usai menggulirkan wacana Presiden Jokowi tiga periode.
"Cak Imin menggulirkan ide tiga priode presiden. Ide yang sama sekali tidak didukung oleh argumen yang kuat dan rasional," kata dia
Baca Juga: 4 Gubernur Berpotensi Maju Pilpres 2024, Siapa Terkaya?
Selain itu, Ray mengatakan dengan berjaraknya dua komponen pemilih tersebut, maka sulit bagi PKB menaikan elektabilitas. Apalagi kata dia, jika Muhaimin diduetkan bersama Menteri Pertahanan itu.
"Dengan begitu, Prabowo akan mengalami persoalan serius bila memilih Cak Imin sebagai cawapres," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPP PKB Daniel Johan menyebut, gerakan bahwa akar rumput ingin PKB mencalonkan Prabowo dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024.
Karenanya kata Daniel, DPP PKB akan menampung aspirasi itu untuk dipertimbangkan.
"Apalagi Pak Prabowo termasuk yang diduetkan dengan Cak Imin oleh para kader di grassroot (akar rumput), kita perlu menjawabnya dengan berbuat yang terbaik untuk rakyat, terus mengawal kepentingan dan harapan rakyat," ucap Daniel, Jumat (6/5/2022).
Berita Terkait
-
Partai Demokrat Ingin Bangun Koalisi Pilpres 2024 Bervisi Perjuangkan Kepentingan Rakyat, Parpol Mana yang Tertarik?
-
PAN Terbuka Usung Prabowo, Anies, hingga Ganjar di Pilpres 2024, Tapi...
-
4 Gubernur Berpotensi Maju Pilpres 2024, Siapa Terkaya?
-
Mengintip Harta Kekayaan 7 Bakal Capres, Ada yang Tembus Rp 2 Triliun!
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
- Beda dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Tolak Lepas Cadar Demi Uang
Pilihan
-
Harga Minyak Anjlok! Pernyataan Trump Soal Minyak Venezuela Picu Kekhawatiran Surplus Global
-
5 HP Infinix RAM 8 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik Mulai 1 Jutaan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
Terkini
-
Kubu Laras Sebut Jaksa Berkhotbah Moral, Gagal Paham Feminist Legal Theory dan Unsur Mens Rea
-
Pledoi Laras Faizati Dianggap Angin Lalu, Jaksa Tetap Tuntut Laras Faizati 1 Tahun Penjara
-
Jadi Tersangka Kasus Ijazah Palsu, Wagub Babel Penuhi Panggilan Mabes Polri: Tidak Ada Niat Jahat
-
Terbongkar Love Scamming Lintas Negara di Jogja, Polisi Tetapkan 6 Tersangka
-
KPK Pecah Suara? Wakil Ketua Akui Ada Keraguan Tetapkan Tersangka Korupsi Kasus Haji
-
Paradoks Kebahagiaan Rakyat: Ketika Tawa Menutupi Pemiskinan yang Diciptakan Negara
-
Kemendagri Terbitkan Aturan Baru untuk Perkuat BPBD di Seluruh Daerah
-
Guru Besar UNM Soroti Pasal Penghinaan di Era 'Big Bang' Transformasi Hukum 2026
-
Benarkah Rakyat Indonesia Bahagia Meski Belum Sejahtera? Begini Pandangan Sosiolog UGM
-
Tolak Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme, Koalisi Sipil: Berbahaya Bagi Demokrasi dan HAM