Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal

Suara.com - Ketegangan kembali meningkat di Timur Tengah pasca Iran menuding Amerika Serikat dan Israel melanggar kesepakatan awal gencatan senjata.

Tuduhan ini disampaikan hanya beberapa jam setelah kesepakatan sementara mulai berlaku.

Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menyatakan bahwa proses negosiasi dengan AS kini berada dalam ancaman serius.

Ghalibaf menilai pelanggaran terhadap poin-poin utama kesepakatan telah merusak fondasi dialog sejak awal.

“Dalam kondisi seperti ini, gencatan senjata bilateral atau negosiasi tidak masuk akal,” tegas Ghalibaf dalam pernyataan resminya dilansir dari Channel 14, Kamis (9/4).

Menurut Teheran, terdapat tiga pelanggaran utama yang dilakukan pihak Barat dan Israel.

Salah satunya adalah tidak diterapkannya gencatan senjata di semua front, termasuk di Lebanon yang masih menjadi lokasi serangan Israel terhadap Hizbullah.

Iran juga menyoroti dugaan pelanggaran kedaulatan wilayah udara.

Militer Iran mengklaim telah menembak jatuh pesawat tanpa awak yang memasuki wilayahnya, yang dinilai bertentangan dengan kesepakatan untuk menghentikan provokasi militer.

Baca Juga: Israel Bom Lebanon Tewaskan 182 Warga, Perdana Menteri Nawaf Salam Umumkan Hari Berkabung Nasional

Selain itu, pernyataan negara-negara Barat yang menolak hak Iran untuk memperkaya uranium turut memicu kemarahan.

Teheran menegaskan bahwa hak tersebut merupakan bagian dari kesepakatan awal yang tidak bisa dinegosiasikan ulang.

Pernyataan keras Ghalibaf muncul sebagai respons langsung terhadap sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Sebelumnya, Netanyahu menegaskan bahwa gencatan senjata tidak mencakup Lebanon dan operasi militer terhadap Hizbullah akan terus berlanjut.

Perbedaan tafsir ini menjadi sumber utama ketegangan.

Amerika Serikat dan Israel memandang kesepakatan hanya berlaku untuk Iran, sementara Teheran menuntut penghentian konflik di seluruh kawasan, termasuk terhadap kelompok sekutunya.

Situasi ini memperbesar risiko gagalnya perundingan yang dijadwalkan berlangsung dalam dua pekan ke depan.

Jika tidak ada titik temu, konflik berpotensi kembali memanas dalam waktu dekat.