Kapolri Imbau Pemberlakuan WFH agar Bisa Mengurai Macet Arus Balik, DPR: Imbauan yang Harus Ditindaklanjuti

Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) Taufik Basari menyambut baik imbauan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kebijakan work from home (WFH) bagi ASN dan pegawai swasta untuk mengurai kemacetan pada arus balik mudik Lebaran 2022. Lantaran itu, Taufik mengimbau agar masukan dari Kapolri bisa ditindaklanjuti lebih lanjut.

Taufik juga menilai, permintaan dari Kapolri tersebut tepat, lantaran adanya perkiraan arus balik yang lebih padat karena banyak penduduk mengejar untuk masuk kantor pada 9 Mei 2022.

"Dengan membagi waktu gelombang arus balik, diharapkan dapat mengurai kemacetan yang diperkirakan akan pasti terjadi. Saya mengusulkan imbauan ini bahkan harus ditindaklanjuti lebih lanjut," kata Taufik dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (7/5/2022).

Taufik berharap mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta, terutama di Jakarta, Depok, Bekasi dan Tangerang bisa menindaklanjuti dengan membuat kebijakan masing-masing dikoordinasi oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Kebijakan itu bisa dilakukan dengan mempertimbangkan pembagian sektor, tugas dan fungsi mana yang diharapkan dapat bekerja di rumah atau jarak jauh (WFH) dan mana yang diminta untuk bekerja di kantor secara fisik (WFO).

Sementara, untuk bagian pelayanan publik di pemerintahan ataupun swasta seperti pelayanan administrasi, perbankan, kesehatan dan sebagainya, Taufik menilai tetap harus menerapkan bekerja dengan kehadiran fisik (WFO).

Sedangkan, jenis tugas tertentu lainnya yang memungkinkan dilakukan secara daring atau online bisa dengan WFH.

"Dengan catatan WFH ini bukan berarti menambah hari libur melainkan bekerja dan melaksanakan tugas di daerahnya masing-masing yang seluruhnya dimaksudnya untuk membuat kelancaran arus balik," jelasnya.

Lebih lanjut, Taufik juga mengungkapkan kalau kerja sama semua pihak membantu pemerintah dan kepolisian untuk mengurai potensi kemacetan saat ini sangat diperlukan.

Baca Juga: Instansi Pemerintah Disarankan Terapkan WFH Bagi PNS Untuk Urai Kemacetan Arus Balik Lebaran 2022

"Tahun ini memang terdapat peningkatan jumlah pemudik dikarenakan banyak diantara pemudik yang sudah menunda selama dua tahun tidak mudik akibat pendemi covid19. Sehingga tanpa adanya kebijakan yang progresif, sulit untuk menghindari parahnya kemacetan arus balik tahun ini."

Sebelumnya diketahui, Listyo Sigit Prabowo menginginkan pemberlakuan WFH, baik itu untuk instansi pemerintah (ASN) maupun swasta. Hal ini dilakukan sebagai upaya antisipasi kemacetan arus balik Lebaran 2022.

Usulan tersebut dilatarbelakangi karena pergerakan arus mudik pada Lebaran 2022 sangat besar. Bahkan dari catatan Jasa Marga, terdapat 1,7 juta kendaraan yang keluar dari kawaasan Jabodetabek. Ini terjadi dari H-10 hingga H-1 lebaran.

Jumlah tersebut bahkan jauh lebih tinggi ketimbang mudik Lebaran 2019 lalu. Terdapat kenaikan sampai 9,5 persen kendaraan yang meninggalkan Jabodetabek. Situasi ini menimbulkan kemacetan pada arus mudik lalu.

Nah, ketika arus mudik sudah macet, hal sama berpotensi terjadi pada arus balik. Pada Lebaran 2022, arus balik diprediksi mulai terjadi pada Jumat (6/5/2022) hingga Minggu (8/5/2022) nanti.

Untuk menghindari penumpukan pada hari yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun meminta pemberlakukan WFH selama sepekan lagi.