Suara.com - Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi, menilai menteri-menteri yang memiliki niat untuk maju di Pilpres 2024 tak perlu mundur dari jabatannya, apalagi masih statusnya sebagai bakal calon. Menurutnya, sejauh ini tak ada masalah terhadap kinerja Kementerian akibat menterinya nyapres.
Hal itu disampaikan Baidowi untuk menanggapi pernyataan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang meminta Presiden Joko Widodo tegas terhadap menteri yang memiliki keinginan mencalonkan diri sebagai presiden. Mardani mengatakan, jika ada menteri sibuk nyapres sebaiknya mundur dari jabatannya.
"Ya tidak ada kewajiban menteri itu mundur ketika mau nyapres tapi memang itu kembali kepada masing-masing itu enggak ada aturannya. Mereka kan bisa membagi waktu, mana waktu untuk kerja mana waktu untuk politik gitu, apalagi kan sekarang masih bakal calon presiden," kata Baidowi saat dihubungi, Kamis (12/5/2022).
Kecuali, kata Awiek, jika menteri itu benar-benar sudah berstatus sebagai calon presiden atau calon wakil presiden terdaftar. Setidaknya menteri tersebut harus mengambil cuti.
Awiek mengatakan, sejauh ini jutru tak terlihat adanya masalah atau kinerja kementerian terganggu karena menterinya ingin nyapres.
"Ya sejauh ini kan enggak ada masalah toh, coba mana kerja di kementerian pertahaman, kementrian bumn, kemenparekraf kan lancar-lancar saja," ungkapnya.
Lebih lanjut, Awiek malah memberikan sindiran terhadap Mardani. Menurutnya, jangan hanya meminta menteri mundur karena posisi partainya berada di luar kebinet, tapi di sisi lain ketika ada di kebinet justru diam saja.
"Jadi jangan gara-gara tidak ada di luar kabinet terus orang lain disuruh mundur, sementara ketika dirinya ada di kabinet diem saja, meskipun melakukan akrobat politik jadi ya coba aja mana yang dianggap tidak maksimal. Sepanjang masih maksimal dan bekerja secara profesional dan tidak ada aturan yang dilanggar ya go ahead aja," tandasnya.
Minta Menteri Mundur
Baca Juga: Dave Laksono Pastikan Golkar Belum Memutuskan Apa-apa Soal Koalisi Pilpres 2024
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera sebelumnya, meminta Presiden Jokowi untuk lebih memperjelas arahan kepada jajaran menteri perihal fokus kerja di bidang masing-masing, menyusul tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang segera dimulai.
"Mesti tegas dan jelas arahannya," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (11/5/2022).
Untuk mempertegas arahan tersebut, Mardani menilai Jokowi harus berani bersikap terhadap menteri yang memiliki keinginan mencalonkan diri sebagai presiden.
Sikap serupa yang menurut Mardani juga perlu disadari langsung oleh menteri-menteri terkait dengan memilih mengundurkan diri.
"Semua menteri fokus menjadi pembantu presiden. Yang mau nyapres sebaiknya mundur," kata Mardani.
Diketahui, Presiden Jokowi mengatakan tahapan pemilihan umum 2024 akan dimulai pertengahan 2022 dan dia mengingatkan jajarannya untuk fokus bekerja.
Berita Terkait
-
Dave Laksono Pastikan Golkar Belum Memutuskan Apa-apa Soal Koalisi Pilpres 2024
-
Wali Kota Depok Mohammad Idris Jadi Sorotan, 38 Anggota DPRD Layangkan Mosi Tidak Percaya, Ini Penyebabnya
-
Golkar Tolak Usulan Menteri di Kabinet Jokowi yang Mau Maju Capres 2024 Mundur, Begini Alasannya
-
Kader Mulai Usulkan Sejumlah Figur untuk Cawapres Prabowo, Gerindra: Nama-Namanya Masih Rahasia
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Mahfud MD Soroti Kemunduran Demokrasi, Sebut Politik Uang Gerus Penegakan Hukum
-
Panas Lagi! AS Luncurkan Serangan Balasan ke Iran Usai Insiden di Selat Hormuz
-
Jokowi Mulai Safari Politik, PAN Merasa Tak Terancam: Kami Tunggu PSI Lolos ke Senayan
-
Batas Penghasilan MBR Rp8 Juta Tak Cukup, Pemerintah Harus Tekan Biaya Hidup
-
Ucapan 'Adikku Sayang' Berujung Penganiayaan Caddy Golf, Pelaku Dibekuk di Lampung
-
Open House Sekolah Rakyat Surabaya, Orang Tua Terharu Lihat Perkembangan Siswa
-
Tak Relevan, Aksi Reformasi Jilid II Dinilai Bukan Aspirasi Mahasiswa
-
1 Tahun Sekolah Rakyat, Wamensos: Alhamdulillah Cukup Berhasil
-
Bukan Sekadar Kunjungan Biasa, Jokowi Ungkap Alasan Hadiri Rakorda PSI di Lampung