Suara.com - Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi, menilai menteri-menteri yang memiliki niat untuk maju di Pilpres 2024 tak perlu mundur dari jabatannya, apalagi masih statusnya sebagai bakal calon. Menurutnya, sejauh ini tak ada masalah terhadap kinerja Kementerian akibat menterinya nyapres.
Hal itu disampaikan Baidowi untuk menanggapi pernyataan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang meminta Presiden Joko Widodo tegas terhadap menteri yang memiliki keinginan mencalonkan diri sebagai presiden. Mardani mengatakan, jika ada menteri sibuk nyapres sebaiknya mundur dari jabatannya.
"Ya tidak ada kewajiban menteri itu mundur ketika mau nyapres tapi memang itu kembali kepada masing-masing itu enggak ada aturannya. Mereka kan bisa membagi waktu, mana waktu untuk kerja mana waktu untuk politik gitu, apalagi kan sekarang masih bakal calon presiden," kata Baidowi saat dihubungi, Kamis (12/5/2022).
Kecuali, kata Awiek, jika menteri itu benar-benar sudah berstatus sebagai calon presiden atau calon wakil presiden terdaftar. Setidaknya menteri tersebut harus mengambil cuti.
Awiek mengatakan, sejauh ini jutru tak terlihat adanya masalah atau kinerja kementerian terganggu karena menterinya ingin nyapres.
"Ya sejauh ini kan enggak ada masalah toh, coba mana kerja di kementerian pertahaman, kementrian bumn, kemenparekraf kan lancar-lancar saja," ungkapnya.
Lebih lanjut, Awiek malah memberikan sindiran terhadap Mardani. Menurutnya, jangan hanya meminta menteri mundur karena posisi partainya berada di luar kebinet, tapi di sisi lain ketika ada di kebinet justru diam saja.
"Jadi jangan gara-gara tidak ada di luar kabinet terus orang lain disuruh mundur, sementara ketika dirinya ada di kabinet diem saja, meskipun melakukan akrobat politik jadi ya coba aja mana yang dianggap tidak maksimal. Sepanjang masih maksimal dan bekerja secara profesional dan tidak ada aturan yang dilanggar ya go ahead aja," tandasnya.
Minta Menteri Mundur
Baca Juga: Dave Laksono Pastikan Golkar Belum Memutuskan Apa-apa Soal Koalisi Pilpres 2024
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera sebelumnya, meminta Presiden Jokowi untuk lebih memperjelas arahan kepada jajaran menteri perihal fokus kerja di bidang masing-masing, menyusul tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang segera dimulai.
"Mesti tegas dan jelas arahannya," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (11/5/2022).
Untuk mempertegas arahan tersebut, Mardani menilai Jokowi harus berani bersikap terhadap menteri yang memiliki keinginan mencalonkan diri sebagai presiden.
Sikap serupa yang menurut Mardani juga perlu disadari langsung oleh menteri-menteri terkait dengan memilih mengundurkan diri.
"Semua menteri fokus menjadi pembantu presiden. Yang mau nyapres sebaiknya mundur," kata Mardani.
Diketahui, Presiden Jokowi mengatakan tahapan pemilihan umum 2024 akan dimulai pertengahan 2022 dan dia mengingatkan jajarannya untuk fokus bekerja.
Berita Terkait
-
Dave Laksono Pastikan Golkar Belum Memutuskan Apa-apa Soal Koalisi Pilpres 2024
-
Wali Kota Depok Mohammad Idris Jadi Sorotan, 38 Anggota DPRD Layangkan Mosi Tidak Percaya, Ini Penyebabnya
-
Golkar Tolak Usulan Menteri di Kabinet Jokowi yang Mau Maju Capres 2024 Mundur, Begini Alasannya
-
Kader Mulai Usulkan Sejumlah Figur untuk Cawapres Prabowo, Gerindra: Nama-Namanya Masih Rahasia
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing