Suara.com - Amerika Serikat mengkritik China dan Rusia pada Rabu karena kedua negara itu menentang tindakan lebih lanjut PBB terhadap Korea Utara.
AS juga memperingatkan bahwa Dewan Keamanan "tidak bisa tinggal diam lagi" saat Pyongyang mempersiapkan uji coba nuklir ketujuh.
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield, merujuk pada "dua anggota dewan" yang berpendapat bahwa upaya menahan diri oleh dewan akan mendorong Korea Utara "untuk berhenti meningkatkan ketegangan dan malah datang ke meja perundingan."
“Jelas, diam dan menahan diri tidak efektif,” kata Thomas-Greenfield dalam pertemuan dewan yang diadakan oleh Amerika Serikat mengenai peluncuran rudal balistik terbaru Korea Utara.
"Sudah waktunya untuk berhenti memberikan izin diam-diam dan mulai mengambil tindakan."
Korea Utara telah dikenai sanksi PBB sejak 2006 atas program nuklir dan rudal balistiknya. Amerika Serikat ingin Dewan Keamanan beranggotakan 15 negara itu memberikan suara selama Mei pada resolusi yang dirancang AS untuk memberikan sanksi lebih lanjut kepada Pyongyang.
"Kami tidak bisa menunggu sampai (Korea Utara) melakukan tindakan provokatif, ilegal, dan berbahaya lainnya -- seperti uji coba nuklir," kata Thomas-Greenfield.
Washington menilai Korea Utara bisa siap untuk melakukan tes semacam itu pada awal bulan ini.
Namun, negara yang memiliki hak veto, China dan Rusia menentang sanksi PBB lebih lanjut dan telah lama mendorong dewan itu untuk melonggarkan tindakan tersebut di Korea Utara dengan alasan kemanusiaan. Amerika Serikat mengatakan sekarang bukan waktunya.
Baca Juga: Kekayaan Kim Jong Un Capai Rp74 Triliun, Diklaim Jadi Presiden Terkaya di Dunia
Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun, mengatakan pada Rabu bahwa resolusi yang dirancang AS "bukan cara yang tepat untuk mengatasi situasi saat ini."
"Sayangnya, AS telah menutup mata terhadap proposal yang masuk akal dari China dan anggota dewan terkait lainnya, dan tetap terpikat takhayul kekuatan magis sanksi," kata Zhang kepada dewan.
Wakil duta besar Rusia untuk PBB, Anna Evstigneeva, mengatakan resolusi yang dirancang oleh Rusia dan China untuk meringankan sanksi Korea Utara "tetap jadi pilihan" dan "dapat mendorong para pihak untuk meningkatkan upaya negosiasi."
Dewan itu terakhir memperketat sanksi terhadap Pyongyang pada 2017. Tapi Korea Utara berhasil bekerja menghindari beberapa sanksi PBB, menurut pemantau sanksi independen PBB.
Sumber: Reuters/Antara
Berita Terkait
-
Korea Utara Sebut Serangan di Venezuela Jadi Contoh Sifat Jahat dan Biadab Amerika Serikat
-
Korea Utara Luncurkan Rudal Balistik Tidak Lama Setelah Serangan AS ke Venezuela
-
Hajar Belanda, Korea Utara Juara Piala Dunia U-17 Putri 2025
-
Ranking FIFA Timnas Indonesia Berpeluang Disalip Korea Utara
-
Viral Jejak Kim Jong Un Dihapus Usai Bertemu Putin di China, Bawa Toilet ke Luar Negeri!
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?