Selama ini Korut menolak pengiriman vaksin COVID-19 dari skema berbagi vaksin global COVAX dan Sinovac Biotech China, yang menunjukkan bahwa tak satu pun penduduknya telah divaksin.
Kantor presiden Korsel mengatakan kepada Reuters bahwa Presiden Yoon Suk-yeol, yang baru saja dilantik, akan terus memisahkan urusan kemanusiaan dan politik, membuka kesempatan untuk memberikan bantuan ke Korut.
Laporan KCNA pada Kamis itu mengatakan Kim memberi tahu rapat Partai Pekerja bahwa tujuan dari sistem karantina darurat yang diberlakukan adalah untuk mengendalikan dan mengatasi penyebaran virus serta mengobati mereka yang terinfeksi dengan cepat agar sumber penyebaran bisa dihilangkan dalam waktu sesingkat mungkin.
Fakta bahwa Kim menggelar rapat politbiro pada dini hari dan cepatnya media pemerintah menyiarkan hal itu menunjukkan adanya situasi mendesak, kata Prof Yang Moo-jin dari Universitas Studi Korea Utara di Seoul.
"Secara eksternal, mungkin ada pesan secara tak langsung tentang kebutuhan bekerja sama dengan komunitas internasional jika terbukti sulit untuk menanganinya sendiri," kata Yang.
Sebuah laman Korsel yang memantau aktivitas di Pyongyang mengatakan pekan ini bahwa penduduk telah diminta untuk pulang dan tinggal di rumah karena "masalah nasional" tanpa memberi rincian.
Sebelumnya pada Kamis, stasiun TV pemerintah China melaporkan Korut telah memerintahkan warganya untuk tetap di rumah sejak 11 Mei ketika banyak dari mereka mengalami "dugaan gejala flu", tanpa menyebut COVID-19.
Lintas perbatasan utama antara Dandong di China dan kota Sinuiju di Korut ditutup pada April akibat situasi COVID-19 di kota China itu, kata China. (Sumber: Antara/Reuters)
Baca Juga: Menko PMK Muhadjir Sebut COVID-19 Bukan Ancaman Lagi, Optimis Indonesia Menuju Transisi Endemi
Berita Terkait
-
BX CIX Positif Covid-19 Usai Tur Konser di Amerika Serikat
-
Menko PMK Muhadjir Sebut COVID-19 Bukan Ancaman Lagi, Optimis Indonesia Menuju Transisi Endemi
-
Bill Gates Terpapar Covid-19, Bergejala Ringan Berkat Vaksin
-
Usai Dituduh Langgar HAM Oleh Kemenlu AS, PeduliLindungi Kini Resmi Digunakan di Uni Eropa
-
Dikonfirmasi Positif Covid-19, BX Member Grup CIX Karantina di Amerika
Terpopuler
Pilihan
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
Terkini
-
Klaim Donald Trump: Sejumlah Negara di Kawasan Teluk Persia Bantu AS Blokade Selat Hormuz
-
Panas Sengketa Lahan di Menteng, Temasra Jaya Somasi Mabes TNI, Ancam Lapor ke Puspom
-
Lampu Hijau RUU BPIP: Surpres Sudah Terbit, Kapan Mulai Dibahas?
-
3 Cara AS Blokade Selat Hormuz, Nomor 2 Bisa Picu Rusia dan China Ikut Perang Terbuka
-
Rakitan Rasa Pabrik! Ki Bedil Maestro Senpi Ilegal Ternyata Jebolan Cipacing
-
Respons Seskab Teddy, Arifki Sebut Fenomena Inflasi Pengamat Jadi Cermin Oposisi Mandul
-
Alasan Tak Terduga Inggris Ogah Ikut Gerbong Trump Blokade Selat Hormuz
-
Iran Bongkar Taktik Licik AS di Islamabad, Kesepakatan Damai Gagal di Detik Terakhir
-
RDP DPR-BPIP Diwarnai Candaan, Willy Aditya Singgung Merger NasDem-Gerindra
-
Perundingan Islamabad Buntu, Iran Siap Ladeni AS di Selat Hormuz