Selama ini Korut menolak pengiriman vaksin COVID-19 dari skema berbagi vaksin global COVAX dan Sinovac Biotech China, yang menunjukkan bahwa tak satu pun penduduknya telah divaksin.
Kantor presiden Korsel mengatakan kepada Reuters bahwa Presiden Yoon Suk-yeol, yang baru saja dilantik, akan terus memisahkan urusan kemanusiaan dan politik, membuka kesempatan untuk memberikan bantuan ke Korut.
Laporan KCNA pada Kamis itu mengatakan Kim memberi tahu rapat Partai Pekerja bahwa tujuan dari sistem karantina darurat yang diberlakukan adalah untuk mengendalikan dan mengatasi penyebaran virus serta mengobati mereka yang terinfeksi dengan cepat agar sumber penyebaran bisa dihilangkan dalam waktu sesingkat mungkin.
Fakta bahwa Kim menggelar rapat politbiro pada dini hari dan cepatnya media pemerintah menyiarkan hal itu menunjukkan adanya situasi mendesak, kata Prof Yang Moo-jin dari Universitas Studi Korea Utara di Seoul.
"Secara eksternal, mungkin ada pesan secara tak langsung tentang kebutuhan bekerja sama dengan komunitas internasional jika terbukti sulit untuk menanganinya sendiri," kata Yang.
Sebuah laman Korsel yang memantau aktivitas di Pyongyang mengatakan pekan ini bahwa penduduk telah diminta untuk pulang dan tinggal di rumah karena "masalah nasional" tanpa memberi rincian.
Sebelumnya pada Kamis, stasiun TV pemerintah China melaporkan Korut telah memerintahkan warganya untuk tetap di rumah sejak 11 Mei ketika banyak dari mereka mengalami "dugaan gejala flu", tanpa menyebut COVID-19.
Lintas perbatasan utama antara Dandong di China dan kota Sinuiju di Korut ditutup pada April akibat situasi COVID-19 di kota China itu, kata China. (Sumber: Antara/Reuters)
Baca Juga: Menko PMK Muhadjir Sebut COVID-19 Bukan Ancaman Lagi, Optimis Indonesia Menuju Transisi Endemi
Berita Terkait
-
BX CIX Positif Covid-19 Usai Tur Konser di Amerika Serikat
-
Menko PMK Muhadjir Sebut COVID-19 Bukan Ancaman Lagi, Optimis Indonesia Menuju Transisi Endemi
-
Bill Gates Terpapar Covid-19, Bergejala Ringan Berkat Vaksin
-
Usai Dituduh Langgar HAM Oleh Kemenlu AS, PeduliLindungi Kini Resmi Digunakan di Uni Eropa
-
Dikonfirmasi Positif Covid-19, BX Member Grup CIX Karantina di Amerika
Terpopuler
- 7 Sepatu New Balance Diskon 70 Persen di Sports Station, Mulai Rp100 Ribuan
- Petugas Haji Dibayar Berapa? Ini Kisaran Gaji dan Jadwal Rekrutmen 2026
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Shio Paling Beruntung Besok 25 November 2025, Cuan Mengalir Deras
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
Terkini
-
Tak Cukup Dipublikasikan, Laporan Investigasi Butuh Engagement Agar Berdampak
-
Surat Edaran Terbit, Sebut Gus Yahya Bukan Lagi Ketua Umum PBNU Mulai 26 November 2025
-
Program Prolanis Bantu Penderita Diabetes Tetap Termotivasi Jalani Hidup Lebih Sehat
-
Tak Hadir di Audiensi, Keluarga Arya Daru Minta Gelar Perkara Khusus Lewat Kuasa Hukum
-
Gus Yahya Staquf Diberhentikan dari Ketua NU, Siapa Penggantinya?
-
Kuasa Hukum Nadiem Makarim: Kasus Kliennya Mirip Polemik Tom Lembong dan Ira Puspadewi
-
1.131 Aktivis Dikriminalisasi, ICEL dan Koalisi Sipil Desak Kapolri Terbitkan Perkap Anti-SLAPP
-
Kemajuan yang Membebani: Ketika Perempuan Jadi Korban Pertama Pembangunan
-
Kapan Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah? Ini Jawaban Mendikdasmen
-
Geram Legislator Senayan Soal Bandara PT IMIP Beroperasi Tanpa Libatkan Negara: Kedaulatan Terancam!