Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggagas gerakan Koin untuk Gorden Rumah Dinas DPR RI. Hal itu dilakukan sebagai sarkas atau sindiran terhadap pengadaan gorden untuk rumah dinas DPR RI menelan biaya Rp43,5 miliar yang menjadi sorotan.
"Kami membuat gerakan koin untuk gorden rumah dinas DPR sebagai bentuk keprihatinan, tetapi di saat bersama juga kritik dan juga sebetulnya sarkasme juga," kata Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2022).
Giring menilai, pengadaan gorden untuk rumah dinas kekinian justru dianggap hanya melukai hati rakyat. Seharusnya sebagai lembaga pengawas pemerintah, DPR harus memperlihatkan kinerjanya.
"Karena jujur aja ini melukai rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia dan kita juga berharap DPR RI juga bisa memperlihatkan kinerja yang mumpuni, baik dalam proses pengawasan pembuatan undang-undang dan juga penyusunan anggaran," ungkapnya.
Menurutnya, anggota DPR harusnya cermat dan adil untuk isu-isu khususnya mengenai isu-isu angggaran.
Ia mengatakan, jika dalam pengadaan gorden ini saja terkesan amburadul, maka pengelolaan anggaran untuk negara juga bisa terjadi hal yang sama.
"Jadi sebagai ketua umum DPP PSI saya meminta semua kader di seluruh Indonesia untuk terus mengawal kasus ini, tidak boleh ada sepeser pun uang rakyat yang digunakan secara serampangan, digunakan secara serampangan dan tidak adil," tuturnya.
Adapun Furqan, Direktur Advokasi Kebijakan Publik DPP PSI mengatakan, pengumpulan koin ini di pusatkan di Kantor DPP PSI. Jika sudah terkumpul, nantinya uang tersebut akan diberikan ke Setjen DPR RI.
"Kalau nanti ditolak oleh DPR RI, maka nanti kita akan persembahkan nanti untuk gorden rumah rakyat yang betul-betul membutuhkan gorden bisa jadi di sekitar sini, atau nanti di sekitar gedung senayan kita akan cari rakyat yang betul-betul membutuhkan gorden tapi tidak sanggup mengadakan gorden," tuturnya.
Baca Juga: Soroti Kunker Anies ke-3 Negara Eropa, PSI: Harusnya Tuntaskan Janji-janjinya Dulu
Ganti Gorden
Dikabarkan sebelumnya, ada 505 rumah dinas anggota DPR yang bakal diperbaharui gorden-nya. Renovasi ini memakan biaya yang berasal dari anggaran negara mencapai rata-rata Rp80 juta tiap rumah yang saat tendernya ini dimenangkan oleh PT. Bertiga Mitra Solusi dengan penawaran Rp43,5 miliar.
Hal ini terungkap dari situs LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) DPR RI tender 'Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata' dengan kode tender 732087.
Berita Terkait
-
Soroti Kunker Anies ke-3 Negara Eropa, PSI: Harusnya Tuntaskan Janji-janjinya Dulu
-
Anies Baswedan Kunker ke Eropa, Politisi PSI Beri Komentar Pedas: Buang-buang Waktu Saja
-
Wali Kota Depok Mohammad Idris Jadi Sorotan, 38 Anggota DPRD Layangkan Mosi Tidak Percaya, Ini Penyebabnya
-
Disinggung JIS Gunakan Nama Asing, Begini Pembelaan Wagub Riza Patria: Jakarta Ini Kota Dunia
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional
-
Soal Arahan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Gus Yasin: PPP Selalu Sejalan dengan Pemerintah