Suara.com - Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Djuyamto menyatakan bahwa tidak memberlakukan upaya restorative justice atau keadilan restoratif pada perkara Irjen Pol. Napoleon Bonaparte merupakan kewenangan dari Jaksa.
“Majelis Hakim menimbang bahwa penyusunan surat dakwaan adalah kewenangan penuntut umum. Jika dikaitkan dengan upaya restorative justice maka sudah ada ketentuan Kejaksaan Republik Indonesia mengenai syarat-syarat umum-khususnya,” kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto ketika membacakan putusan sela di Ruang Utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (12/5/2022).
Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat, yakni tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
“Menimbang hal tersebut, dalam perkara a quo, terdakwa Napoleon Bonaparte pernah dijatuhi hukuman tindak pidana sebagaimana dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap,” tutur Djuyamto.
Sebelum terlibat dalam perkara pengeroyokan terhadap Muhamad Kosman alias M. Kace alias M. Kece, Irjen Napoleon Bonaparte telah divonis 4 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan akibat terbukti menerima suap dari Djoko Tjandra.
Oleh karena tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka jaksa memiliki kewenangan untuk tidak memberhentikan perkara berdasarkan upaya keadilan restoratif.
Di sisi lain, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa mengenai ketentuan limitasi atau ruang lingkup atau materi eksepsi terhadap surat dakwaan, persoalan tidak diterapkannya keadilan restoratif bukanlah dalam ruang lingkup keberatan atau eksepsi.
Menanggapi hal tersebut, Napoleon tetap meyakini terdapat kemungkinan perkara ini dapat diselesaikan dengan langkah keadilan restoratif.
“Seperti yang disampaikan hakim tadi, restorative justice itu bisa dilaksanakan di tingkat penyidikan oleh penyidik, diputuskan oleh jaksa dalam penuntutan, dan oleh hakim dalam persidangan. Kita tunggu saja. Sama jaksa belum, mungkin siapa tahu dalam proses persidangan ke depan itu bisa jadi bahan pertimbangan hakim untuk melakukannya,” ucap Napoleon. (Sumber: Antara)
Berita Terkait
-
Hakim Minta Jaksa Hadirkan M Kece dalam Persidangan, Irjen Napoleon Janji Tidak Akan Lakukan Intimidasi
-
Tolak Eksepsi Irjen Napoleon, Hakim Perintahkan Jaksa Hadirkan M. Kece Di Sidang Berikutnya
-
Eksepsi Ditolak Hakim, Irjen Napoleon Singgung Sosok Orang Munafik: Selamat Lebaran Bro!
-
Ngaku Senang usai Eksepsi Ditolak Hakim, Irjen Napoleon: Silakan Diikuti Terus
-
Tolak Eksepsi Irjen Napoleon Bonaparte, Perkara Pengeroyokan M Kace Dilanjutkan
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 5 HP Murah RAM 8 GB Memori 256 GB untuk Mahasiswa, Cuma Rp1 Jutaan
- Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
- 5 Sunscreen Terbaik Mengandung Kolagen untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- 8 Lipstik yang Bikin Wajah Cerah untuk Ibu Rumah Tangga Produktif
Pilihan
-
Vinfast Limo Green Sudah Bisa Dipesan di GJAW 2025, Ini Harganya
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
Terkini
-
KPK Tancap Gas Sidik Korupsi Bansos, Meski Rudi Tanoe Terus Ajukan Praperadilan
-
Malam Penganugerahan Pegadaian Media Awards 2025 Sukses Digelar, Ini Daftar Para Jawaranya
-
Sekjen PBNU Minta Pengurus Tenang di Tengah Isu Pelengseran Gus Yahya dari Kursi Ketua Umum
-
Kader Muda PDIP Ditantang Teladani Pahlawan: Berjuang Tanpa Tanya Jabatan
-
Kementerian PU Tingkatkan Kapasitas Petugas Pelayanan Publik
-
Bukan Cuma Guru Ngaji, Ketua Kelompok Pengajian di Jember Kini Dapat Uang Insentif
-
Siswa Mengadu soal Perundungan di Sekolah, Wagub Rano Karno Janji Usut Tuntas
-
Mendagri Harap Karang Taruna Jadi Motor Penggerak Perubahan Desa
-
Tak Terima Jadi Tersangka, Kakak Hary Tanoe Kembali Ajukan Praperadilan Lawan KPK
-
Hadiri Acara 50 Tahun Kemerdekaan Republik Angola, Mendagri: Kehormatan Besar bagi Rakyat Indonesia