Desak Pengadaan Gorden DPR Dibatalkan, PSI Usul Anggota Dewan Ganti Sendiri Gorden Pakai Ongkos Pribadi

Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak agar pengadaan gorden untuk Rumah Dinas DPR yang menelan biaya Rp43,5 miliar dibatalkan.

Selain menyampaikan hal tersebut, PSI mengusulkan agar Anggota DPR secara pribadi mengganti gorden di rumah dinasnya masing-masing dengan ongkos sendiri. 

"Jadi kita dari DPP PSI berharap DPR RI membatalkan rencana pengadaan gorden rumah ini, jadi benar langsung batalin," kata Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis (12/5/2022). 

Giring menilai, pengadaan gorden untuk rumah dinas hanya melukai hati rakyat. Seharusnya sebagai lembaga pengawas pemerintah, DPR harus memperlihatkan kinerjanya. 

"Karena jujur saja, ini melukai rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia dan kita juga berharap DPR RI juga bisa memperlihatkan kinerja yang mumpuni, baik dalam proses pengawasan pembuatan undang-undang dan juga penyusunan anggaran," ungkapnya. 

Apalagi, kata Giring, pihaknya sendiri mengklaim sudah turun langsung untuk mengecek harga gorden di pasaran yang dinilai harganya tak sefantastis pengadaan tersebut. 

"Bro Furqan (kader PSI) sudah turun langsung mengecek harga gorden di Pasar Baru, dan sampai kita bingung, ternyata sebelah harganya seharusnya nggak seperti ini," tuturnya. 

Direktur Advokasi Kebijakan Publik DPP PSI Furqan mengatakan, seharusnya para anggota DPR RI mengambil inisiatif secara pribadi untuk mengganti gordennya dengan biaya sendiri. Untuk itu, ia menegaskan kembali pengadaan gorden dengan harga fantastis tersebut harus dibatalkan. 

"Jika masih ada di antara anggota dewan kita yang nggak berkenan secara mandiri, kami rasa untuk mereka yang nggak mau itu kami akan galang koin solidaritas," tuturnya. 

Baca Juga: Bikin Sakit Hati Dan Malu Wakil Rakyat, Banggar DPR Minta Pengadaan Gorden Rp 43,5 Miliar Dibatalkan

"Penggalangan koin untuk gorden rumah dinas ini adalah bagian dari kritik terhadap anggota dewan yang terhormat dan DPR RI yang sejauh ini belum mengevaluas niatnya ketika publik sudah mengkritik sedemikian rupa," katanya.