Suara.com - Direktur Eksekutif lembaga survei Indometer Leonard SB mengingatkan rakyat bisa demonstrasi karena efek kenaikan BBM, listrik dan gas. Sehingga itu harus diantisipasi oleh pemerintah Jokowi.
Meski begitu berdasarkan hasil survei yang dilakukan lembaga tersebut tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden Jokowi mencapai 78,3 persen.
Dari angka itu 7,9 persen di antaranya mengaku sangat puas atas kepemimpinan atau kebijakan yang dilakukan Presiden Jokowi.
Berdasarkan data, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2022 tercatat sebesar 5,01 persen atau relatif stabil dibanding kuartal IV/2021 sebesar 5,02 persen, dan berturut-turut positif sejak kuartal II/2021.
Ketahanan ekonomi nasional tampak mulai beradaptasi terhadap dampak pandemi COVID-19 yang sebelumnya menghantam telak target pertumbuhan ekonomi nasional.
"Seiring membaiknya pandemi COVID-19 dan teratasinya persoalan minyak goreng, tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi mencapai 78,3 persen," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Leonard mengingatkan ancaman inflasi yang menghantui dunia serta efek invasi Rusia terhadap Ukraina.
Pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax, menyusul rencana kenaikan tarif dasar listrik hingga gas elpiji dan BBM jenis lainnya.
"Imbasnya, publik berdemonstrasi di berbagai kota yang menolak kenaikan harga-harga tersebut," jelas dia.
Baca Juga: Nahdlatul Ulama Jakarta Utara Diminta Doakan Airin Jadi Pemimpin Jakarta
Masih dari survei Indometer, tercatat sebanyak 21,1 persen responden merasa tidak puas dan 20,1 persen di antaranya tidak puas sama sekali serta 0,6 persen menyatakan tidak tahu/tidak menjawab atas kinerja Presiden Jokowi.
"Pemerintah harus mengantisipasi dampaknya terhadap kepuasan publik," kata Leonard.
Survei Indometer dilakukan pada 20 hingga 27 April 2022 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi dan dipilih secara acak bertingkat (multistage random sampling).
Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19, margin of error survei sekitar 2,98 persen dengan kepercayaan 95 persen. (Antara)
Berita Terkait
-
Roman Politik di Balik Harlah Pancasila, Kenapa Jokowi Tak Diundang?
-
Kasus Korupsi MBG, Begini Nasib Motor Listrik Hasil Mark Up dan SPPG yang Terafiliasi Dadan Cs
-
Begini Perbedaan 'Mahzab' Kawasaki dan Toyota Meracik Motor Hidrogen
-
Proyek Pabrik BYD Subang Kebakaran, Diduga Akibat Puntung Rokok
-
Dibongkar Kejagung, Terkuak Fakta Motor Listrik BGN Pesanan Dadan Hindayana
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
- 3 HP Murah Samsung Terlaris Global Q1 2026: Mulai Sejutaan, Kamera Sudah OIS
Pilihan
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
-
Purbaya Bantah Kabar Akan Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
-
Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
-
Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Terborgol Pakai Rompi Oranye Usai Drama Menyerahkan Diri
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
Terkini
-
Siap Bahas Revisi UU Pemilu, Komisi II DPR Bakal Safari Minta Masukan Partai Politik
-
AJI dan PBHI Soroti Batalyon Teritorial Pembangunan: Demokrasi Dipersempit, Pers Terancam Dibungkam
-
Istana Jadwalkan Pelantikan Pimpinan BGN Nanik S Deyang Dkk Pekan Depan
-
Prasetyo Hadi Ungkap Alasan Prabowo Pilih Nanik S Deyang Pimpin BGN
-
Roman Politik di Balik Harlah Pancasila, Kenapa Jokowi Tak Diundang?
-
Konflik Lahan Rumpin vs TNI AU Belum Tuntas, Warga Kembali Mengadu di Aksi Kamisan
-
Said Iqbal Dikabarkan Masuk Kabinet Prabowo, Tinggal Tunggu Pelantikan?
-
KPK Bongkar Transaksi Aneh Anak Buah Silmy Karim: Bayar Rumah Mewah Pakai Kepingan Emas
-
Modus Licin Staf Imigrasi, Pakai Rekening OB dan Cleaning Service Buat Tampung Duit Suap Izin WNA
-
Kejagung Diminta Usut Tuntas Korupsi MBG Dadan Cs dan Dugaan Monopoli Dapur